Joko Widodo (Jokowi) mengonsolidasikan kekuasaan dari masa jabatan pertamanya (2014–2019) hingga masa jabatan keduanya (2019–2024). Ia melakukan ini melalui serangkaian manuver politik strategis. Kebijakan ekonomi dan penyesuaian kelembagaan juga berperan penting. Pendekatannya melibatkan pembentukan koalisi, negosiasi politik, pemanfaatan sumber daya negara, dan pengelolaan kekuatan oposisi. Berikut adalah penjelasan terstruktur tentang bagaimana ia memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan selama bertahun-tahun.

1. Membangun Koalisi Politik yang Luas

Jokowi memulai kepresidenannya pada 2014 dengan pemerintahan minoritas. Namun, ia secara signifikan memperluas koalisinya seiring waktu:

• Masa Jabatan Pertama (2014–2019):
  • Awalnya didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), NasDem, PKB, Hanura, dan PPP.
  • Secara bertahap menyerap partai oposisi seperti Golkar dan PAN, mengubah koalisi minoritasnya menjadi mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Menunjuk menteri dari berbagai partai untuk memastikan loyalitas dan stabilitas.
• Masa Jabatan Kedua (2019–2024):
  • Lebih lanjut mengonsolidasikan kekuasaan dengan membawa Prabowo Subianto, mantan rivalnya, ke dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan.
  • Memperkuat hubungan dengan elit oligarki dan bisnis untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi.

2. Melemahkan dan Menyerap Oposisi

Jokowi secara sistematis melemahkan kekuatan oposisi, membuat mereka sulit menantang pemerintahannya:

• Menyerap Rival:
  • Setelah pemilu 2019, Jokowi membawa Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo ke dalam pemerintahan. Langkah ini secara signifikan melemahkan oposisi, menyisakan hanya PKS dan kemudian Partai Demokrat sebagai pihak yang berseberangan.
  • Menawarkan insentif politik (posisi menteri dan peluang ekonomi) kepada tokoh oposisi kunci untuk mengurangi perlawanan.
• Kontrol Hukum dan Kelembagaan:
  • Menggunakan penegakan hukum dan langkah-langkah anti-korupsi secara selektif untuk menekan tokoh oposisi sambil melindungi sekutu.
  • Memperkuat peran polisi dan militer dalam politik, menggunakannya sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan menekan perbedaan pendapat.

3. Memperluas Kontrol atas Lembaga Negara

Jokowi memastikan kebijakannya menghadapi sedikit perlawanan dengan mempengaruhi lembaga-lembaga kunci:

• Sistem Peradilan dan Hukum:
  • Mengesahkan amandemen kontroversial yang melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengurangi independensinya.
  • Menggunakan lembaga penegak hukum untuk mengelola perbedaan pendapat dan mengontrol narasi politik.
• Pengaruh Militer dan Polisi:
  • Memperkuat hubungan dengan militer (TNI) dan polisi (Polri) dengan menunjuk loyalis ke posisi strategis.
  • Memperluas peran militer dalam urusan sipil, membawa pensiunan jenderal ke dalam peran pemerintahan.
• Kontrol Parlemen:
  • Dengan mayoritas super di DPR, Jokowi mampu mengesahkan undang-undang dengan sedikit perlawanan. Hal ini terjadi meskipun ada penolakan publik yang kuat seperti pada Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law).

4. Memanfaatkan Kebijakan Ekonomi dan Infrastruktur

Jokowi membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasinya melalui inisiatif infrastruktur dan ekonomi berskala besar:

Pembangunan Infrastruktur:

• Proyek besar, termasuk jalan tol, bandara, dan pengembangan ibu kota baru, membantu menciptakan basis ekonomi yang pro-Jokowi.
• Mengamankan investasi asing (terutama dari China) untuk mendanai infrastruktur, mengurangi ketergantungan pada elit politik domestik.

• Program Ekonomi:
  • Program kesejahteraan sosial memberikan dukungan yang kuat di tingkat akar rumput. Program-program tersebut termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan bantuan tunai.
  • Memanfaatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai alat ekonomi dan politik oligarki.

5. Mengontrol Media dan Narasi Publik Administrasi Jokowi secara efektif mengelola media dan persepsi publik:

• Pengaruh Media:
  • Menjalin hubungan erat dengan pemilik media besar, memastikan liputan yang menguntungkan.
  • Menggunakan sumber daya komunikasi negara dan media sosial untuk melawan narasi oposisi.
• Mengelola Protes dan Opini Publik:
  • Mengendalikan protes massal melalui langkah-langkah hukum dan intervensi polisi.
  • Memanfaatkan kampanye online dan pasukan siber (buzzer) untuk mempengaruhi persepsi publik.

6. Manuver Konstitusional dan Politik Dinasti

Menjelang akhir masa jabatan keduanya, Jokowi berupaya mempertahankan pengaruhnya setelah 2024:

Wacana Masa Jabatan Ketiga: Mengizinkan sekutu politik untuk mengemukakan ide memperpanjang masa jabatannya melampaui batas konstitusional dua periode, meskipun

Jokowi melakukan serangkaian manuver politik yang cermat dan strategis. Dengan cara ini, ia berhasil memastikan kesinambungan visi dan program nasionalnya. Dia mendukung terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin Indonesia yang baru.

Kabinet Merah Putih dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024-2029. Kabinet ini terdiri dari 109 anggota. Anggota tersebut termasuk menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga.

Dari jumlah tersebut, sejumlah tokoh yang sebelumnya menjabat dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dipercaya. Mereka mengemban posisi penting dalam pemerintahan Prabowo.