Dukungan untuk Media Independen di Era Misinformasi

Dalam dua dekade terakhir, jurnalisme Indonesia kian terperangkap dalam jebakan kepentingan pemilik modal dan kalkulasi klik. Banyak ruang redaksi gagal menjalankan mandat sebagai anjing penjaga kekuasaan. Mereka malah berubah menjadi perpanjangan tangan elite politik. Mereka juga menjadi perpanjangan korporasi yang membiayai mereka.

Kegagalan ini semakin nyata ketika media gagal membedakan antara propaganda dan kepentingan publik. Diskursus kebijakan besar—dari proyek infrastruktur hingga kriminalisasi aktivis—sering diberitakan hanya sebagai amplifikasi narasi resmi pemerintah. Tidak ada keberanian untuk menguji data. Tidak ada usaha untuk menantang logika kekuasaan. Sementara itu, kritik sosial yang mestinya mengemuka justru terpinggirkan oleh framing dangkal dan judul sensasional. Ketika media lupa siapa yang harus mereka layani, ruang publik ikut runtuh. Yang tersisa adalah kebisingan tanpa substansi, di mana kebenaran tenggelam dan masyarakat ditinggalkan tanpa kompas informasi yang dapat dipercaya.

Independensi runtuh pelan-pelan. Liputan investigasi ditarik sebelum tayang. Naskah kritis “diredam” atas nama menjaga hubungan bisnis. Agenda publik tergeser oleh konten receh yang mudah viral. Di tengah komodifikasi informasi, wartawan dipaksa bekerja dalam ekosistem yang mengutamakan kecepatan. Verifikasi diabaikan. Kesalahan fakta menjadi rutinitas, bukan anomali.

Jurnalisme netral bukan sekadar melaporkan peristiwa; ia harus menyoroti isu-isu penting. Namun, skandal grooming di Inggris menunjukkan bagaimana diamnya media bisa sama berbahayanya dengan misinformasi.

Korupsi Masif di Polisi. Korupsi di KPK. Meski kasusnya sangat faktual, banyak media memilih diam. Kenapa?

Political correctness di ruang redaksi Indonesia kerap menjelma menjadi mekanisme kontrol sosial yang sangat halus. Mekanisme ini lebih halus dari sensor formal, namun dampaknya sama mencekiknya. Wartawan menahan kritik bukan karena ketiadaan data. Mereka melakukannya karena takut dicopot, dimutasi, atau masuk daftar hitam. Ini terjadi karena pemilik media berkelindan dengan elite politik dan oligarki ekonomi. Dalam struktur kepemilikan yang timpang ini, garis kebijakan redaksi sering kali ditentukan bukan oleh kepentingan publik. Sebaliknya, ditentukan oleh sensitivitas para pemegang kuasa yang tak ingin reputasinya tercoreng. Alhasil, jurnalisme berubah menjadi arena kepatuhan. Isu-isu yang menyentuh kepentingan penguasa dipoles aman. Pertanyaan sulit dipangkas. Keberanian moral digantikan oleh kalkulasi karier. Media yang seharusnya menjadi benteng demokrasi justru terperangkap menjadi instrumen pelanggengan kekuasaan.

Agenda setting di tangan para pemilik media mainstream berubah menjadi alat strategis. Mereka terhubung dengan oligarki politik untuk mempertahankan dominasi mereka. Mereka mengatur isu mana yang mendapatkan sorotan. Mereka juga mengatur mana yang diredam. Dengan cara ini, mereka membentuk persepsi publik tanpa perlu tampil di panggung politik secara langsung. Kebijakan redaksi dikendalikan untuk menonjolkan narasi yang menguntungkan jaringan kekuasaan. Kritik struktural, konflik kepentingan, atau penyimpangan kebijakan diperlunak hingga kehilangan daya gigit. Dalam ekosistem yang demikian timpang, publik bukan lagi penerima informasi yang merdeka. Sebaliknya, publik menjadi penonton yang diarahkan untuk melihat realitas versi elite. Ini adalah sebuah rekayasa wacana yang menjaga status quo tetap aman dari guncangan.

Dampaknya?

Diamnya media bukan sekadar kegagalan profesional. Ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap rakyat. Rakyat bergantung pada informasi jujur untuk memahami kekuasaan yang mengatur hidup mereka. Ketika ruang redaksi memilih bungkam atas penyimpangan kebijakan. Mereka tidak mengungkap konflik kepentingan yang terjadi. Praktik korup yang merugikan publik juga tidak dilaporkan. Dengan begitu, mereka sesungguhnya sedang menyerahkan panggung kepada para penguasa untuk memonopoli kebenaran. Sikap pasif itu menghancurkan fondasi integritas jurnalistik, membuat media kehilangan fungsi sebagai penyeimbang dan pengawas. Lebih dari itu, kebisuan tersebut menghilangkan hak warga untuk mengetahui tindakan negara atas nama mereka. Ketidakadilan dibiarkan tumbuh tanpa perlawanan. Dalam keheningan yang dibuat-buat itu, rakyat dibiarkan berjalan dalam gelap, sementara segelintir elite tetap nyaman di balik tembok kekuasaan.

Apa yang Bisa Dilakukan?

✅ Dukung Media Independen – BOIKOT media korporasi dan beralih ke platform yang benar-benar menjalankan jurnalisme tanpa kepentingan tersembunyi.

✅ Tingkatkan Literasi Media – Selalu verifikasi informasi dan jangan langsung percaya pada setiap berita yang kamu baca atau dengar. Ajukan pertanyaan kritis dan cari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif!!!!!!!

Suara Batak Tapanuli—-Kebenaran dari Tapanuli Horas!!!!!!

BAMBANG HUTAGALUNG

Bambang Hutagalung Editor, Journalist, Digital Strategist An accomplished journalist and media strategist, currently serving as Editor-in-Chief of for Suara Batak Tapanuli. With over two decades of experience in the Indonesian media landscape, Bambang is recognized for his critical analysis, investigative depth, and forward-thinking approach to digital transformation in journalism.