Di tengah hiruk-pikuk peringatan HUT RI ke-80 yang kian dekat, Menteri Kebudayaan Fadli Zon sibuk. Ia memoles citra proyek ambisiusnya: penulisan ulang Sejarah Nasional Indonesia (SNI).

Dijanjikan sebagai “kado” kemerdekaan, buku 11 jilid ini—dengan anggaran Rp9 miliar dari kantong APBN—seharusnya menjadi mercusuar pengetahuan bagi generasi muda. Tapi, benarkah?

Atau ini cuma trik lama: sejarah ditulis oleh pemenang. Pemenang kali ini tampaknya punya agenda yang lebih pribadi daripada patriotik?

Fadli Zon, tokoh Gerindra yang dikenal dengan narasi anti-kolonial sejak 2019, mengemas proyek ini dengan slogan “Reinventing Indonesian Identity”. Ia klaim, ini soal “pelurusan” narasi usang, seperti usia peradaban Gua Leang-Leang yang ternyata 40.000 tahun, bukan 5.000. “Kita tidak bisa wariskan sejarah setengah jadi,” katanya di DPR, 26 Mei 2025. Terdengar mulia. Tapi, saat digali lebih dalam, proyek ini lebih mirip fiksi politik daripada fakta historis. Dan yang paling menyakitkan: duitnya dari pajak rakyat, tapi manfaatnya? Mungkin hanya buat nge-boost CV politik Fadli.

Agenda Pribadi di Balik Layar

Lihat saja kronologi. Proyek dimulai Januari 2025, dipimpin Susanto Zuhdi dengan 113 sejarawan dari 34 universitas—termasuk dari Aceh hingga Papua. Target rampung Agustus 2025, pas HUT RI. Simbolis? Mungkin. Tapi pengamat seperti Arif (dari Jurnal Patroli News) menyebut ini “inisiatif pribadi” Fadli, tanpa koordinasi matang dengan Presiden Prabowo. “Ini blunder politik,” tulisnya, 25 Juni 2025. Fadli, yang sejak lama kritis terhadap “sejarah kolonial”, kini pegang kendali narasi nasional. Bukankah ini peluang emas buat Gerindra—partai yang lahir dari Orde Baru—untuk “meluruskan” masa lalu demi legitimasi kekuasaan saat ini?

Kontroversi meledak saat Fadli bicara soal Tragedi Mei 1998. “Istilah pemerkosaan massal masih diperdebatkan di akademik,” katanya, 16 Juni 2025. Pernyataan ini bukan sekadar slip-of-tongue. Ini adalah penolakan terhadap laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) 1998. Laporan tersebut menemukan bukti pemerkosaan sistematis terhadap etnis Tionghoa. Komnas Perempuan sebut ini “menyakitkan” dan perpanjang impunitas. Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira bilang, Fadli “menutup-nutupi fakta dan memanipulasi sejarah”.

Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) lebih blak-blakan. Ketua Marzuki Darusman sebut proyek ini “penggelapan sejarah bangsa”, alat halus buat monopoli kebenaran. Mereka tolak label “sejarah resmi”, khawatir narasi kelam seperti pelanggaran HAM di Papua atau peran perempuan dimarginalkan. Arkeolog Harry Truman Simanjuntak mundur dari tim, 22 Januari 2025, karena “alasan akademis pribadi”. PDIP tuntut hentikan proyek, sebut Fadli “kaburkan sejarah”. Bahkan Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, ingatkan: ini ingkari investigasi 1998.

Rp9 Miliar: Fiksi Mahal yang Rugikan Anak Bangsa

Anggaran Rp9 miliar—dibilang Fadli “nggak banyak sih”—dari APBN, artinya uang pajak kita. Untuk apa? Buku yang uji publiknya molor dari Juni ke Juli, prosesnya rushed (70% selesai per Mei), dan draft awal tak transparan. BBC sebut ini rawan jadi “alat legitimasi”, pinggirkan sejarah Papua dan perempuan. Pengamat giginpraginanto di X: “Serahkan ke sejarawan profesional, jangan Fadli yang punya kepentingan politik pribadi.”

Bayangkan: anak didik di sekolah nanti baca “sejarah versi Fadli”, di mana pemerkosaan 1998 “masih debat”, atau integrasi Papua diglorifikasi tanpa sorot insurgensi dan eksploitasi sumber daya. Ini bukan pendidikan; ini indoktrinasi.

Sejarah Bukan Boneka Politik

Proyek ini bisa jadi peluang: masukkan temuan baru, suara marginal, narasi inklusif. Tapi di tangan Fadli, ia berubah jadi senjata. Uang rakyat habis buat fiksi yang bodohi generasi—seperti @ariel_heryanto tweet: “Kulit badaknya melebihi Ahok.” @ConversationIDN tambah: “Sejarah nasional kembalinya narasi tak lengkap.”

Saat buku ini lahir Agustus nanti, tanyakan: ini sejarah bangsa, atau sejarah Fadli? Rakyat berhak tahu. Dan kalau ternyata fiksi politik, tuntut akuntabilitas. Jangan biarkan pajak kita jadi modal kampanye. Sejarah harus jujur, bukan alat main solo menteri yang lupa: bangsa ini lahir dari perjuangan, bukan revisi ala kadarnya.

BAMBANG HUTAGALUNG

Bambang Hutagalung Editor, Journalist, Digital Strategist An accomplished journalist and media strategist, currently serving as Editor-in-Chief of for Suara Batak Tapanuli. With over two decades of experience in the Indonesian media landscape, Bambang is recognized for his critical analysis, investigative depth, and forward-thinking approach to digital transformation in journalism.