Daya Beli Rakyat Tak Kunjung Pulih
Advertisements
1–2 minutes

Alasan Stimulus Ekonomi Tak Efektif.

Di atas kertas, jumlah stimulus tersebut tampak menjanjikan. Tetapi jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp22.000 triliun, Kontribusinya hanya sekitar 0,2 persen. Dalam bahasa sederhana: terlalu kecil untuk menyelamatkan kapal ekonomi yang mulai oleng di tengah gelombang inflasi, pengangguran, dan ketidakpastian global.

Bukan Sekadar Angka, Tapi Arah

Masalahnya bukan hanya pada jumlah, tetapi pada arah dan pendekatan kebijakan. Stimulus yang terlalu terfokus pada sektor formal, atau dialirkan melalui skema yang rumit, justru kehilangan esensinya. Rakyat tidak butuh insentif yang tersembunyi dalam laporan kementerian—mereka butuh uang tunai, pekerjaan, dan harga pangan yang terjangkau.

Stimulus harus menyasar rumah tangga kelas pekerja, pedagang kecil, dan petani—kelompok yang menjadi penopang konsumsi nasional. Tanpa keberpihakan nyata pada mereka, angka-angka makroekonomi hanya akan menjadi ilusi yang meninabobokan pengambil kebijakan.

Kembalikan Ekonomi ke Rakyat

Stimulus sejati adalah ketika uang negara berputar di warung desa, di pasar tradisional, dan di sawah petani lokal. Bukan berhenti di laporan SP2D dan pencitraan program yang sulit diawasi. Pemerintah perlu merancang ulang stimulus dengan prinsip:

Langsung ke rakyat, melalui BLT, voucher pangan, dan subsidi energi mikro. Padat karya berbasis komunitas, bukan kontraktor besar. Dukungan UMKM nyata, dengan pembiayaan murah dan digitalisasi.

Stimulus tidak boleh menjadi sekadar headline. Ia harus hadir sebagai denyut kehidupan ekonomi yang dirasakan rakyat dari Sabang sampai Tapanuli.

Saatnya Keberanian Fiskal

Apakah negara tidak mampu? Tidak juga. Masalahnya lebih pada keberanian politik dan desain kebijakan yang pro-rakyat. Negara harus berani menaikkan stimulus hingga 1%–2% dari PDB, agar menciptakan efek pengganda yang nyata. Bukan sekadar menambal lubang, tetapi mendorong roda ekonomi nasional kembali berputar dari bawah.

Indonesia tidak kekurangan anggaran. Yang kurang adalah keberanian untuk menaruh uang itu di tempat yang benar, bukan di tangan yang biasa.

One response to “Daya Beli Rakyat Tak Kunjung Pulih”

  1. Yudhi Pratama Karsa Avatar

    Masalah mendasar hari ini juga adalah distribusi belanja konsumen yg mayoritas ke online, shg offline menjadi mati, padahal offline itu juga berperan gandq sebagai konsumen (penyuplai daya beli) & sebagai pengusaha (penyuplai lapangan kerja)

    Mayoritas masyarakat yg belanja ke online (namun mengabaikan belanja ke offline) menyebabkan kue ekonomi hanya terdistribusi ke minoritas pedagang di online saja, sedang mayoritas pedagang tidak mendapatkan kue ekonomi yang berasal dari belanja konsumen.

    Inilah faktor penyebab kehancuran ekonomi yang terlewatkan oleh banyak orang, bahkan oleh pakar ekonomi pun tidak menyadari hal ini (masalah pada distribusi belanja konsumen yang mayoritas berbelanja ke online, sehingga mematikan offline & ikut mematikan ekonomi (daya beli & lapangan kerja), karena offline yang dimatikan tsb juga berperan ganda sebagai konsumen yg menggerakkan daya beli & sebagai pengusaha yg menciptakan lapangan kerja)

    https://x.com/BocilBebal/status/1926956058431357160

    Like

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • Parpol di Indonesia: Dibentuk dengan Niat Korupsi

    Parpol di Indonesia: Dibentuk dengan Niat Korupsi

    Korupsi di Indonesia terus menjadi momok yang menggerogoti fondasi demokrasi. Anggota partai politik (parpol) di legislatif dan eksekutif kerap menjadi pelaku utama. Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat serangkaian skandal korupsi. Skandal ini…

  • Platform Ojol Adalah Perbudakan Modern: Pendapatan Peserta Menyedihkan, Pemerintah Diam Saja

    Platform Ojol Adalah Perbudakan Modern: Pendapatan Peserta Menyedihkan, Pemerintah Diam Saja

    Suara Batak Tapanuli – Di balik gemerlap kemudahan layanan transportasi digital, tersimpan kisah getir. Ribuan pengemudi ojek online (ojol) bekerja nyaris tanpa perlindungan. Mereka juga tidak mendapatkan upah layak atau kejelasan masa depan. Istilah…

  • BPJS Hapus Sistem Kelas, Berlaku Penuh Mulai Juni 2025: Apa Dampaknya Bagi Iuran Peserta?

    BPJS Hapus Sistem Kelas, Berlaku Penuh Mulai Juni 2025: Apa Dampaknya Bagi Iuran Peserta?

    Suara Batak Tapanuli, Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi menetapkan penghapusan sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam layanan rawat inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kebijakan ini akan berlaku penuh paling lambat pada…

  • Penyebab Kenaikan Uang Pangkal di Pendidikan Tinggi

    Penyebab Kenaikan Uang Pangkal di Pendidikan Tinggi

    Mahalnya uang pangkal adalah masalah kompleks yang melibatkan kebijakan pemerintah, manajemen PTN, dan kondisi sosial-ekonomi. Penyelesaiannya membutuhkan kolaborasi semua pihak agar pendidikan tinggi tetap terjangkau dan berkualitas. Akar masalah mahalnya uang pangkal kampus negeri…

  • Gotong Royong: Nilai Luhur Manis di Bibir

    Gotong Royong: Nilai Luhur Manis di Bibir

    Nilai gotong royong, meskipun masih dijunjung tinggi dalam retorika politik, menghadapi tantangan serius dalam praktik ekonomi Indonesia saat ini. Ketimpangan sosial, individualisme, dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah menjadi faktor utama yang menghambat perwujudan semangat…

  • PHK Telah Meluas ke Sektor Industri Non-Padat Karya

    PHK Telah Meluas ke Sektor Industri Non-Padat Karya

    Mencegah Krisis PHK Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia pada 2025 telah meluas dari sektor industri padat karya. Sektor ini mencakup tekstil, alas kaki, dan garmen. PHK juga merambah ke sektor non-padat karya,…

  • PARTAI POLITIK MILIK SIAPA? Ketua Umum tak Pernah Ganti

    PARTAI POLITIK MILIK SIAPA? Ketua Umum tak Pernah Ganti

    Syarat pembentukan partai politik di Indonesia melibatkan minimal 50 orang dewasa dan penetapan Pancasila sebagai dasar. Partai berfungsi menyerap aspirasi masyarakat, menjaga keutuhan NKRI, dan memajukan demokrasi. Sumber pendanaan berasal dari iuran anggota dan…

  • Kebohongan Jokowi: Ijazah dan Janji Palsu yang Terabaikan

    Kebohongan Jokowi: Ijazah dan Janji Palsu yang Terabaikan

    Sejumlah kontroversi mengenai dugaan kebohongan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Berbagai pihak, mulai dari tokoh politik hingga akademisi, telah mengajukan berbagai klaim mengenai ketidakjujuran mantan presiden selama…

  • Logika Keliru di Era Kepemimpinan Jokowi

    Logika Keliru di Era Kepemimpinan Jokowi

    Berikut adalah beberapa contoh logical fallacies (kesalahan penalaran) yang muncul dalam pernyataan Joko Widodo selama dua periode kepresidenannya: Periode Pertama (2014-2019) Periode Kedua (2019-2024)

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading