Bank Dunia Sebut 171 Juta Warga Indonesia Masih Miskin
Advertisements
2–3 minutes
Mengukur kemiskinan relatif terhadap standar Bank Dunia atas kelas menengah.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Hal ini terjadi setelah muncul perbedaan signifikan antara data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia (World Bank). Perbedaan angka ini memicu pertanyaan: Mana yang sebenarnya mencerminkan kondisi riil rakyat Indonesia?

📊 Data Terbaru dari BPS: 24 Juta Penduduk Miskin

Menurut BPS, hingga September 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 24,06 juta jiwa, atau sekitar 8,57% dari total populasi. Angka ini dihitung berdasarkan metode kebutuhan dasar (Cost of Basic Needs/CBN). Metode ini mempertimbangkan kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan makanan mendasar. Ini juga mencakup kebutuhan non-makanan mendasar.

“Metode ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Metode ini juga disesuaikan dengan biaya hidup nyata,” jelas Deputi Bidang Statistik Sosial BPS dalam konferensi pers awal tahun 2025.

BPS membagi garis kemiskinan menjadi:

  • Garis Kemiskinan Makanan
  • Garis Kemiskinan Non-Makanan

Dan keduanya ditentukan berdasarkan survei pengeluaran rumah tangga.

Versi Bank Dunia: 171,8 Juta Warga Masih Dianggap Miskin

Berbeda jauh dengan BPS, Bank Dunia menggunakan pendekatan berbasis garis kemiskinan global. Mereka menggunakan standar US$ 6,85 per hari (purchasing power parity). Dengan standar ini, mereka menyebut sekitar 60,3% penduduk Indonesia atau 171,8 juta orang masih tergolong miskin.

Bahkan jika digunakan garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah bawah (US$ 3,65/hari), jumlahnya masih 44,3 juta jiwa. Itu setara dengan 15,6% dari populasi.

“Standar ini dipakai agar bisa membandingkan kesejahteraan lintas negara,” terang perwakilan World Bank Indonesia.

AspekBPS (Nasional)Bank Dunia (Global)
TujuanKebijakan sosial dalam negeriPerbandingan global antar negara
MetodologiCost of Basic Needs (CBN)Purchasing Power Parity (PPP)
Garis KemiskinanLokal (Rp/kapita per bulan)Global (US$/orang per hari)
FokusKebutuhan dasar minimumKesejahteraan relatif secara global

Ringkasan Perbedaan

AspekBPSWorld Bank
TahunSeptember 2024Tahun 2024 (perkiraan)
Standar garis kemiskinanBerdasar kebutuhan dasar nasional (CBN)US$ 6,85 PPP dan standar global lainnya
Persentase miskin8,57%60,3% (US$ 6,85), 15,6% (US$ 3,65)
Jumlah jiwa~24,06 juta~171,8 juta (US$ 6,85), ~44,3 juta (US$ 3,65)

Kesimpulan

Perbedaan angka kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia bukanlah kontradiksi, melainkan cerminan dari dua perspektif berbeda: lokal vs global. Yang jelas, tantangan pengentasan kemiskinan di Indonesia belum selesai—terutama dalam meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan.

“Jangan hanya puas menurunkan angka statistik. Pemerintah harus pastikan masyarakat benar-benar sejahtera,” kata analis ekonomi dari lembaga riset INDEF.

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • KRISIS LALU-LINTAS JAKARTA

    KRISIS LALU-LINTAS JAKARTA

    Fenomena kemacetan lalu lintas di Jakarta bukan sekadar gangguan logistic harian. Fenomena tersebut merupakan manifestasi dari krisis struktural. Krisis ini menyentuh dimensi ekonomi, kesehatan publik, dan psikologi sosial. Sebagai pusat gravitasi ekonomi Indonesia, Jakarta…

  • Dari Kebun “Palem Merah” Menjadi Pusat Transit Modern

    Dari Kebun “Palem Merah” Menjadi Pusat Transit Modern

    Palmerah, Jakarta Barat (1700–2025) Bab 1: Pendahuluan dan Historis 1.1 Administratif dan Geografis Kecamatan Palmerah terletak di jantung administratif Kota Jakarta Barat. Kecamatan ini merupakan entitas urban. Hal ini merepresentasikan mikrokosmos dari evolusi metropolitan…

  • Partai Politik Demokratis vs Partai Politik Oligarki

    Partai Politik Demokratis vs Partai Politik Oligarki

    Partai Politik Demokratis Partai politik yang demokratis adalah partai yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi baik secara internal maupun eksternal. Ciri utamanya meliputi kebebasan berorganisasi. Partai tidak di kontrol oleh keluarga dan oligarki kelompok tertentu.…

  • Ilusi Uang Gratis: Mengungkap Skema Penipuan di Balik Game Mobile Berhadiah Cash

    Ilusi Uang Gratis: Mengungkap Skema Penipuan di Balik Game Mobile Berhadiah Cash

    Dalam beberapa tahun terakhir, iklan game mobile yang menjanjikan uang tunai semakin masif membanjiri layar ponsel masyarakat Indonesia. Narasinya sederhana dan menggoda: main game santai, tonton iklan, kumpulkan poin, lalu tarik uang ke PayPal…

  • Politik Uang, dan Kejatuhan Demokrasi di Indonesia Pasca-Reformasi

    Politik Uang, dan Kejatuhan Demokrasi di Indonesia Pasca-Reformasi

    Analisa Perilaku Pemilih Konflik Antara Ekspektasi Normatif dan Realitas Empiris Pertanyaan mendasar adalah mengapa rakyat Indonesia tampak memilih wakil rakyat tanpa menggunakan “akal sehat”. Mengapa figur masa lalu seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih…

  • Perubahan Politik Apa yang Diperlukan agar Pengadilan Tipikor Indonesia Efektif Membasmi Korupsi

    Perubahan Politik Apa yang Diperlukan agar Pengadilan Tipikor Indonesia Efektif Membasmi Korupsi

    Pelajaran dari Tiongkok Keberhasilan Republik Rakyat Tiongkok menekan korupsi—setidaknya pada level perilaku pejabat—sering memicu perbandingan dengan Indonesia. Di Tiongkok, kampanye antikorupsi mampu menjangkau elite tertinggi. Di Indonesia, perkara besar kerap tersendat oleh konstruksi dakwaan…

  • Anatomi Politik Ekstraktif dan Paradoks Elite Batak

    Anatomi Politik Ekstraktif dan Paradoks Elite Batak

    The sociopolitical analysis of the Batak elite’s role within Indonesia’s oligarchic system reveals a complex relationship between power and local development. Despite their intellectual prowess and work ethic, these elites become entrenched in a…

  • Korupsi Pengadaan, Markup, dan Masa Depan Bebas Korupsi

    Korupsi Pengadaan, Markup, dan Masa Depan Bebas Korupsi

    Korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia diwarnai praktik markup, yang perlu dipahami sebagai mekanisme kejahatan, bukan sekadar istilah. Pendekatan dakwaan minimalis berisiko menciptakan kriminalisasi kebijakan dan merusak legitimasi pengadilan. Untuk penegakan hukum yang…

  • Indonesia Terjebak di Lingkaran Setan Kekuasaan Oligarki

    Indonesia Terjebak di Lingkaran Setan Kekuasaan Oligarki

    Di awal 2026, Indonesia menghadapi tantangan politik dan ekonomi terkait dengan konsentrasi kekuasaan dan elitisme yang menghambat partisipasi rakyat. Meskipun pertumbuhan ekonomi sekitar 5%, ini tidak inklusif. Untuk memecahkan siklus setan ini, diperlukan koalisi…

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading