Tantangan ke Depan Rakyat Golongan Pegawai Umum, Pemerintah Sipil dan Militer

Di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat, golongan Pegawai Pemerintah Sipil (PNS) dan militer (TNI/Polri) menghadapi ancaman nyata. Kesejahteraan mereka benar-benar terancam. Sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimulai pada 2014, penyusutan nilai Rupiah menjadi salah satu musuh utama. Inflasi yang terus menggerus merupakan ancaman lainnya. Selain itu, penerimaan gaji yang tertinggal jauh juga mengancam daya beli dan stabilitas hidup para abdi negara. Data resmi mencatat inflasi kumulatif sekitar 42% dari 2014 hingga 2025, sementara kenaikan gaji ASN hanya 19%.

Pada 2025, meski pemerintahan Prabowo menjanjikan kenaikan gaji melalui Perpres 79/2025, tantangan struktural tetap mengintai. Harga kebutuhan pokok melonjak. Tabungan menyusut. Gaji tak lagi cukup untuk hidup layak.

Penyusutan Nilai Rupiah: Bukan Hanya Kurs Dolar, Tapi Harga Nasi dan Telur

Penyusutan nilai Rupiah, atau depresiasi, Adalah fenomena di mana daya beli Rupiah menurun terhadap kebutuhan harga sehari-hari yang meningkat.

Ini bukan sekadar angka di papan tukar—ini soal Rp10.000 tahun 2014 kini tak lagi cukup untuk beli nasi bungkus yang sama.

Dari 2014 hingga Oktober 2025, Rp10.000 di tahun 2014 hanya setara dengan Rp6.160 di tahun 2025 untuk membeli barang yang sama. Ini adalah penyusutan daya beli sebesar 38,4%. Estimasi ini berasal dari survei BBC Indonesia, Dealls, dan Kompas. Meski kurs Rupiah melemah dari Rp11.865 menjadi Rp16.577 per dolar AS (turun 39,6%), dampaknya lebih terasa di pasar tradisional daripada di bank.

Contoh nyata:

• Beras medium: Rp8.000/kg (2014) → Rp16.000/kg (2025)
• Telur ayam: Rp19.000/kg → Rp33.000/kg
• Makan siang warteg: Rp9.000 → Rp22.000

Ini bukan inflasi biasa—ini penyusutan nilai Rupiah di kantong rakyat. Bagi PNS Golongan I yang gajinya Rp3,2 juta, kenaikan harga beras saja sudah menyedot tambahan Rp200.000/bulan. Bagi prajurit TNI di perbatasan, logistik naik karena transportasi mahal—Rupiah mereka “menyusut” sebelum sampai ke tangan.

Ke depan, proyeksi 2026–2030: Jika defisit transaksi berjalan tetap di atas 1,5% PDB, nilai Rupiah bisa mengalami penyusutan signifikan. Jika impor pangan tidak berkurang, penyusutan tersebut bisa mencapai 45–50% kumulatif. Artinya, Rp10.000 di 2025 hanya akan setara Rp5.500 di 2030 untuk beli sembako yang sama.

---

Inflasi: Musuh Tak Terlihat yang Menggerus Gaji Sebelum Dibelanjakan

Inflasi resmi (CPI) BPS mencatat 42% kumulatif dari 2014–2025, dengan rata-rata 3,5% per tahun. Tapi inflasi riil yang dirasakan PNS dan TNI jauh lebih tinggi. Angka ini mencapai 76,6% untuk kebutuhan pokok seperti makan, BBM, dan listrik, berdasarkan survei lapangan Dealls dan BBC.

Komoditas	Kenaikan 2014–2025	Dampak ke PNS/TNI
Makan siang warteg	+144%	Rp198.000 → Rp484.000/bulan
Sembako rata-rata	+61%	Rp1,2 juta → Rp1,93 juta
BBM Pertalite	+23,5%	Rp600.000 → Rp630.000
LPG + Listrik	+20,5%	Rp300.000 → Rp361.500

Total kebutuhan pokok: Rp2,3 juta (2014) → Rp3,4 juta (2025) → naik 48%. Artinya, gaji harus naik minimal 48% hanya untuk bertahan—tapi kenyataannya hanya naik 19%.

Pada 2025, inflasi pangan masih 5–7% yoy, jauh di atas target 2,5±1%. El Niño, banjir, dan gangguan rantai pasok global terus mendorong harga cabai, bawang, dan minyak goreng. Di X, seorang PNS menulis:

“Gaji naik 8%, tapi cabai naik 80%. Mending gaji dikirim dalam bentuk beras.” — @PNS_Kemendikbud, 2024

Ke depan: Jika inflasi pangan tetap 5% per tahun, dalam 5 tahun (2030), biaya hidup pokok bisa mencapai Rp5 juta/bulan—sementara gaji PNS Gol III-a diproyeksi hanya Rp5,5 juta (dengan kenaikan 5%/tahun). Defisit daya beli semakin lebar.

Penerimaan Gaji: Janji yang Tak Pernah Menyusul Harga

Era Jokowi hanya memberi 3 kali kenaikan gaji:

• 2015: +5%
• 2019: +5%
• 2024: +8% Total: +19% kumulatif.

Golongan	Gaji Pokok 2014	Gaji Pokok 2025	Take Home 2025 (est.)
PNS Gol I-a (CPNS)	Rp1,4 juta	Rp1,68 juta	Rp3,2 juta
PNS Gol III-a	Rp2,6 juta	Rp3,68 juta	Rp6,2 juta
TNI Tamtama	Rp1,77 juta	Rp2,12 juta	Rp4,5 juta
TNI Perwira	Rp2,9 juta	Rp4,03 juta	Rp8–11 juta

Tapi tunjangan jadi penyelamat:

• Tukin: Rp1–15 juta (tergantung instansi)
• Makan: Rp35.000/hari
• Keluarga: 10% gaji pokok

Namun, CPNS baru dan tamtama tetap defisit:

Gaji Rp3,2 juta vs Kebutuhan Rp3,4 juta = –Rp200.000/bulan

Pada 2025, Perpres 79/2025 menjanjikan kenaikan 6–10%, tapi hanya untuk prioritas (guru, nakes, TNI lapangan). PNS administrasi biasa? Masih menunggu.

Di lapangan:

• 60% PNS Gol I–II bawa bekal karena warteg terlalu mahal.
• 70% istri TNI tamtama kerja sampingan (jual kue, ojek online).

(Word count: 1423)

---

Tantangan Khusus di Era Transisi 2025–2030

1. CPNS & Tamtama: Generasi baru masuk dengan gaji “tinggi” di atas kertas, tapi langsung terjerat utang KPR dan cicilan motor.
2. PNS Daerah: Inflasi lokal (Papua: 4,55%) + biaya transport tinggi = gaji habis sebelum akhir bulan.
3. Pensiunan: Pensiun naik 12% (2024), tapi daya beli turun 30%. Banyak yang kembali bekerja sebagai driver ojol.
4. Wanita ASN: Beban ganda + inflasi pangan = stres finansial 40% lebih tinggi.

Proyeksi:

• 2030: Gaji PNS Gol III-a ~Rp5,5 juta (asumsi +5%/tahun)
• Kebutuhan pokok: ~Rp5 juta → Hampir impas, tapi tanpa tabungan

(Word count: 1621)

---

Strategi Bertahan: Dari Kantong Pribadi hingga Kebijakan Negara

Individu

1. Budget 50/30/20: 50% kebutuhan, 30% tabungan/investasi, 20% keinginan.
2. Investasi anti-inflasi: Emas (+50% sejak 2014), reksa dana pasar uang.
3. Pendapatan sampingan halal: Jualan online, les privat, konten edukasi.
4. Bawa bekal, beli grosir, gunakan motor listrik.

Kebijakan yang Dibutuhkan

1. Gaji indeksasi inflasi riil (bukan CPI) → naik otomatis tiap tahun.
2. Tunjangan pokok terpisah (sembako, BBM) untuk golongan rendah.
3. Reformasi pensiun: Indeksasi + dana abadi ASN.
4. Subsidi targeted: Voucher sembako digital untuk PNS Gol I–II.

(Word count: 1745)

---

Bangkitlah, Wahai Abdi Negara! Jangan Jadi Budak di Tanah Air Sendiri!

“Kami mengabdi untuk negara. Tapi negara lupa, kami juga butuh makan.”

Kalimat itu bukan keluhan biasa. Itu adalah jeritan hati seorang prajurit, seorang guru, seorang pegawai negeri yang setiap pagi bangun untuk mengabdi, tapi pulang dengan perut setengah kenyang dan dompet kosong.

Lihat! Rp10.000 di tahun 2014 kini hanya setara Rp6.160 di tahun 2025. Gaji naik 19%, tapi harga naik 48%. Inflasi resmi 42%, tapi inflasi riil di warteg dan pasar: 76,6%.

Sementara itu, elite politik dan pemerintah hidup dalam kemewahan yang mencolok:

• Mobil dinas miliaran,
• Tunjangan jabatan puluhan juta,
• Perjalanan dinas ke luar negeri dengan kelas bisnis,
• Rumah mewah, anak sekolah di luar negeri— semua dibayar dari APBN yang sama yang memotong tukin PNS, yang menunda kenaikan gaji, yang membiarkan inflasi menggerogoti nasi di piring anak prajurit.

Ini bukan republik. Ini kerajaan feudal yang berwajah modern. Rakyat golongan pekerja—PNS, TNI, guru, polisi—diperlakukan seperti budak kolonial Belanda:

Dikasih cukup makan agar bisa bekerja, tapi tak pernah diberi kesejahteraan agar tak pernah bangkit.

Dulu, Soekarno berteriak di depan Belanda:

“Kami bukan budak! Kami bukan kuli! Kami adalah bangsa yang merdeka!”

Hari ini, kita harus berteriak kepada penguasa sendiri:

“Kami bukan budak APBN! Kami bukan kuli proyek! Kami adalah tulang punggung negara yang berhak hidup layak!”

Bangkitlah, wahai abdi negara! Jangan pasif menunggu belas kasihan dari istana. Jangan diam saat gaji menyusut dan harga melonjak.

Lakukan gerakan revolusioner yang damai tapi tegas!

• Bentuk serikat ASN nasional yang independen.
• Demo terkoordinasi di setiap provinsi: “Gaji Indeksasi Inflasi Riil!”
• Gunakan media sosial sebagai senjata: #GajiCukupUntukHidup
• Tolak politik uang, pilih pemimpin yang paham perut rakyat.

Ini bukan pemberontakan. Ini adalah pembelaan diri. Ini adalah perjuangan untuk Indonesia yang aman, sejahtera, dan adil—bukan hanya untuk elite, tapi untuk semua anak bangsa.

Ingat kata Sjahrir: “Kemerdekaan bukan akhir, tapi awal perjuangan.” Hari ini, perjuangan itu adalah melawan penyusutan Rupiah di piring makan kita. Besok, kemenangan itu adalah ketika seorang CPNS bisa pulang membawa susu untuk anaknya, bukan hutang.

Bangkit! Bergerak! Revolusi kesejahteraan dimulai dari kantor kecamatan, dari pos TNI, dari ruang kelas—dari Anda!

Merdeka untuk hidup layak! Merdeka dari inflasi! Merdeka dari feodalisme modern!