Analisis Stabilitas Politik-Ekonomi Tahun 2026

Pada awal tahun 2026, Indonesia berada di posisi yang rentan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru memasuki tahun kedua. Negara ini menunjukkan tanda-tanda institusi yang semakin condong ke arah ekstraktif. Di mana kekuasaan dan kekayaan terkonsentrasi di tangan elit sempit (termasuk kalangan militer, oligarki politik, dan koalisi pendukung). Sementara partisipasi rakyat yang luas, hak properti yang aman, dan insentif inovasi terhambat.

Kegagalan bangsa bukan disebabkan oleh geografi, budaya, atau kebodohan pemimpin, melainkan oleh institusi ekstraktif yang menciptakan siklus setan (vicious cycle). Elit memblokir perubahan untuk melindungi privilese mereka, sehingga pertumbuhan terhenti, konflik meningkat, dan kemiskinan bertahan meski ada potensi besar.

Institusi Politik: Sentralisasi dan Militerisasi yang Meningkat

Pemerintahan Prabowo telah mempercepat konsentrasi kekuasaan yang mengingatkan pada pola ekstraktif era Orde Baru. Amendemen Undang-Undang TNI tahun 2025 memperluas peran militer dalam jabatan sipil, termasuk pengangkatan perwira aktif di posisi pemerintahan non-pertahanan. Ini membuka jalan bagi “dwifungsi” militer yang dulu dibatasi pasca-1998, dengan risiko hilangnya pengawasan sipil dan peningkatan impunitas.

• Penguatan elit politik-militer: Kabinet besar, reshuffle (termasuk pergantian Menteri Keuangan September 2025), dan koalisi luas memastikan oposisi terfragmentasi. Dukungan publik tinggi (~78% pada akhir 2025) memberikan ruang manuver, tapi ini lebih didasari stabilitas dan populisme daripada akuntabilitas.
• Erosi demokrasi: Protes mahasiswa (seperti “Indonesia Gelap” Februari 2025 atas pemotongan anggaran) dan gelombang ketidakpuasan lain menunjukkan gesekan. Namun, lembaga checks and balances melemah. Termasuk pengurangan transfer fiskal ke daerah (dari Rp920 triliun menjadi Rp650 triliun di RAPBN 2026). Hal ini memicu ketegangan regional.
• Risiko otoritarianisme: Laporan Freedom House dan pengamat internasional menyoroti kembalinya pengaruh militer atas urusan sipil dan ekonomi. Hal ini bisa mengikis pluralisme dan kebebasan berpendapat.

Institusi politik di Indonesia menciptakan siklus setan. Kekuasaan terpusat melindungi elit, menghambat reformasi yang mengancam kepentingan mereka, dan membatasi partisipasi luas.

Institusi Ekonomi: Populisme Tanpa Reformasi Struktural

Ekonomi Indonesia tetap resilien. Pertumbuhan PDB sekitar 5% (proyeksi Bank Indonesia 5,33%, ADB ~5,0%, World Bank ~5% untuk 2026). Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi domestik, ekspor komoditas, dan investasi. Namun, ini bukan pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan.

• Anggaran 2026 yang ekspansif tapi rapuh: RAPBN 2026 sebesar ~Rp3.786 triliun (defisit ~2,68% PDB). Hampir menggandakan belanja MBG menjadi Rp335 triliun, naik 30% setelah pemotongan di sektor lain. Program MBG mencapai 55 juta penerima dalam setahun (klaim pemerintah Januari 2026). Namun, program ini diwarnai isu korupsi. Pengawasan lemah dan keracunan makanan juga terjadi.
• Produktivitas rendah dan insentif terbatas: Tidak ada lonjakan produktivitas atau “creative destruction”. Downstreaming (misalnya B50 CPO) menguntungkan kepentingan negara dan elit, bukan kompetisi luas. Korupsi tetap endemik (CPI stagnan ~37), regulasi lemah, dan patronase di program besar meningkatkan risiko ekstraksi.
• Beban fiskal jangka panjang: Utang pandemi matang di 2025–2027 mengurangi ruang fiskal. Target pertumbuhan 5,4% (aspirasi 8%) sulit dicapai tanpa reformasi pajak atau investasi produktif. Beberapa analis memperingatkan risiko resesi akhir 2026–2027 jika kebijakan tidak jelas.

Populisme memberikan stabilitas sementara. Bantuan sosial mengurangi kemiskinan. Namun, itu tidak membangun siklus kebajikan (virtuous cycle). Sebaliknya, ia memperkuat ketergantungan pada elite dan militer.

Risiko Stabilitas Kekuasaan di 2026

Penanganan Bencana Alam dan Pemulihan Pasca-Bencana Rangkaian bencana 2025 (banjir bandang di Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dll.) masih meninggalkan beban berat: rekonstruksi infrastruktur darurat (jembatan, jalan), relokasi korban, dan pencegahan banjir berulang. Ini membebani APBN 2026 secara signifikan, sementara anggaran untuk program prioritas (MBG, revitalisasi sekolah, dll.) harus tetap jalan. Penanganan yang lambat bisa menurunkan kepercayaan publik (sudah terlihat penurunan kepuasan pasca-bencana Sumatra), terutama jika ada persepsi ketidakefektifan respons krisis.

Tekanan Fiskal dan Defisit Anggaran yang Melebar Utang pemerintah sudah menembus Rp9.000 triliun. Penerimaan pajak 2025 di bawah target. Penerimaan tidak mencapai 80%. Defisit APBN diprediksi melebar dari ~2,3% menjadi 2,7% PDB atau lebih.

Beban tambahan: pembiayaan MBG. Program ini sudah menjangkau puluhan juta anak tapi butuh ekspansi. Koperasi Desa Merah Putih dan revitalisasi ribuan sekolah juga termasuk. Pembelian helikopter (200 unit mulai 2026) dan pemulihan bencana juga merupakan bagian dari beban ini. Penurunan transfer ke daerah (TKD ~22% lebih rendah dari 2025) berisiko menghambat pembangunan daerah dan menciptakan ketegangan pusat-daerah.

Perlambatan Ekonomi Domestik dan Penurunan Daya Beli Masyarakat Konsumsi rumah tangga lesu akibat inflasi. PHK massal di sektor garmen/alas kaki turut memperlemah daya beli. Daya beli kelas menengah menurun. Tabungan masyarakat berkurang, dan gelombang PHK berlanjut. Nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.000 per USD, menambah tekanan impor dan inflasi. Target penciptaan 3–4 juta lapangan kerja sulit tercapai jika pertumbuhan tak capai target. Hal ini semakin sulit dengan fokus APBN ke program sosial daripada sektor produktif.

Implementasi Program Unggulan yang Kontroversial dan Berisiko

• MBG: Meski Prabowo klaim sukses tinggi, kritik soal kualitas gizi, distribusi, dan efisiensi anggaran tetap ada. Ini bisa jadi sorotan jika tak deliver hasil kesehatan anak yang terukur.
• Swasembada pangan adalah elemen utama kemandirian. Hal ini seperti ditegaskan Prabowo di retret. Namun, tantangan cuaca ekstrem, lahan terbatas, dan rantai pasok domestik membuatnya sulit dicapai cepat.
• Hilirisasi dan Koperasi Desa: Butuh investasi besar dan koordinasi lintas kementerian; jika gagal, bisa memicu inefisiensi atau korupsi.

Soliditas Politik dan Koalisi Internal Kabinet gemuk terdiri dari berbagai partai. Ini rawan ego sektoral atau konflik kepentingan. Hal ini terjadi terutama saat evaluasi kinerja seperti di retret. Stabilitas politik domestik jadi kunci, karena tahun 2026 menuju Pilkada serentak (persiapan) dan potensi unjuk rasa jika ekonomi tak membaik. Penurunan kepercayaan publik (dari survei akhir 2025) bisa memicu tensi jika tak ditangani.

Tantangan Struktural Jangka Panjang

• Penurunan kelas menengah dan ketimpangan yang masih tinggi.
• Ketergantungan sumber daya alam vs. dorongan inovasi (pendidikan tinggi dan R&D masih rendah).
• Risiko stagflasi atau krisis utang (refinancing) di 2026–2027 jika fiskal tak terkendali.

Kesimpulan

Bangsa tidak gagal karena nasib buruk, sumber daya alam yang melimpah, atau lokasi geografis. Bangsa gagal karena institusi ekstraktif. Institusi ini memusatkan kekuasaan dan kekayaan di tangan elit sempit. Mereka kemudian memblokir partisipasi luas, hak properti aman, dan penghancuran kreatif yang diperlukan untuk kemakmuran berkelanjutan.

Di tahun 2026, Indonesia berada di persimpangan kritis. Institusinya semakin condong ekstraktif dalam praktik. Mereka tersentralisasi, dimiliterisasi, penuh patronase, dan menolak pluralisme. Ini terjadi meskipun ada retorika inklusif melalui program kesejahteraan massa. Popularitas tinggi dan pertumbuhan ~5% menciptakan ilusi stabilitas, tapi ini rapuh dan bergantung pada bantuan jangka pendek, bukan transformasi institusional.

Tanpa pergeseran menuju institusi inklusif, Indonesia berisiko stagnasi atau kemunduran. Langkah ini penting karena harus membatasi kekuasaan elit dan menegakkan supremasi hukum. Ini juga memungkinkan kompetisi. Selain itu, ini membuka partisipasi ekonomi luas. Kejadian ini mirip dengan kasus historis di mana kekuatan ekstraktif mendominasi setelah titik kritis. Memecah jebakan ini memerlukan koalisi langka yang menuntut perubahan, kebetulan sejarah, atau kompromi elit yang memperluas distribusi kekuasaan.

Tanpa hal itu, siklus setan berlanjut. Elit melindungi hak istimewa. Inovasi terhenti. Pertumbuhan goyah di bawah beban sendiri. Kemiskinan bertahan di tengah potensi besar.

Kemakmuran sejati menuntut institusi inklusif. Segala yang kurang dari itu menghukum sebuah bangsa pada kegagalan dan kegelapan.

Membentuk Koalisi Perubahan di Indonesia Saat Ini (Awal 2026)

Dalam konteks politik Indonesia per Januari 2026, institusi politik cenderung condong ke arah yang menguntungkan segelintir elite berkuasa. Contohnya adalah sentralisasi kekuasaan, pengaruh militer yang meningkat, koalisi besar yang mendominasi parlemen, dan wacana koalisi permanen.

Dalam situasi ini, koalisi perubahan menjadi krusial untuk mematahkan siklus setan tersebut. Koalisi ini bukan lagi sekadar koalisi partai seperti era Pilpres 2024. Pada waktu itu, NasDem, PKB, dan PKS mengusung Anies Baswedan.

Kini koalisi ini adalah koalisi luas lintas aktor. Kelompok ini fokus pada reformasi institusional menuju inklusivitas lebih besar.

Berikut saran realistis dan langkah-langkah praktis untuk membangunnya:

1. Bentuk Koalisi yang Lebih Luas dan Berbasis Masyarakat (Bukan Hanya Partai Politik Oligarki)

• Jangan bergantung hanya pada partai oposisi tradisional. Seperti PDIP yang saat ini berada di luar pemerintahan tapi tidak secara eksplisit oposisi. Atau sisa-sisa Koalisi Perubahan lama seperti PKS, PKB, NasDem yang sebagian sudah tergoda masuk kekuasaan oligarki.
• Prioritaskan koalisi masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, buruh, petani, dan kelompok adat sebagai inti. Gerakan seperti protes 2025 (termasuk “Indonesia Gelap”, tuntutan 17+8, atau Reformasi Polri) menunjukkan potensi besar dari bawah. Ini bisa menjadi “koalisi perubahan dari rakyat” yang menekan elite dari luar parlemen.
• Saran: Bentuk platform bersama seperti “Forum Koalisi Perubahan Rakyat” atau “Gerakan Reformasi 2.0” yang melibatkan LSM (Kontras, YLBHI, Amnesty Indonesia, YAPPIKA), serikat buruh, mahasiswa (BEM nasional), dan influencer progresif. Ini mirip dengan gerakan Reformasi 1998 yang menggabungkan mahasiswa, intelektual, dan masyarakat sipil.

2. Fokus pada Agenda yang Jelas dan Terukur (Bukan Sekadar Kritik)

• Agenda jangka pendek (2026): Tolak wacana Pilkada melalui DPRD. Tolak koalisi permanen. Tuntut penguatan checks and balances (misalnya batasi peran militer di sipil). Reformasi polisi/TNI. Transparansi anggaran diperlukan, terutama untuk program besar seperti MBG yang rawan patronase.
• Agenda jangka panjang: Dorong revisi UU Pemilu/Partai Politik untuk kurangi oligarki. Perkuat KPK independen. Lindungi kebebasan berpendapat (lawan pasal karet KUHP baru). Dorong produktivitas ekonomi inklusif (bukan hanya downstreaming yang menguntungkan segelintir).
• Saran: Adopsi format seperti “17+8 Tuntutan Rakyat” dari 2025. Namun, perkuat dengan data dan bukti. Contohnya adalah laporan korupsi, ketimpangan, atau militerisasi. Ini membuat koalisi kredibel dan sulit dibantah sebagai “provokasi”.

3. Strategi Mobilisasi dan Penguatan Daya Tahan

• Gunakan media sosial dan digital sebagai alat utama: Tagar seperti #ReformasiDikorupsi atau #IndonesiaGelap pernah efektif. Bangun narasi positif: “Perubahan untuk Kemakmuran Semua, Bukan Segelintir Elite”.
• Bangun solidaritas lintas isu: Hubungkan isu demokrasi dengan ekonomi seperti kemiskinan, lapangan kerja buruk, dan inflasi. Kaitkan juga dengan isu lingkungan, termasuk krisis ekologi 2025. Terakhir, libatkan isu HAM, seperti penangkapan demonstran.
• Hindari kekerasan: Belajar dari 2025, protes damai, masif, dan terorganisir lebih efektif daripada bentrok yang dimanfaatkan untuk represi.
• Saran: Bentuk jaringan relawan daerah di kota-kota besar (Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar). Aksi dilakukan secara simultan, namun harus tetap terkoordinasi. Hal ini penting agar tidak mudah dibubarkan.

4. Bangun Aliansi dengan Elemen Elite yang Masih Kritis

• Cari celah di dalam koalisi besar: Beberapa elite, misalnya fraksi PDIP, bisa diajak dialog. Tokoh seperti Mahfud MD yang kritis terhadap koalisi permanen juga bisa diajak dialog. Juga tokoh agama progresif (dari NU/Muhammadiyah yang tidak sepenuhnya mendukung militerisasi).
• Saran: Adakan forum dialog terbuka (seperti seminar atau petisi bersama) untuk menarik simpati dari dalam sistem, tanpa kompromi prinsip.

5. Persiapan Jangka Panjang Menuju 2029

• Koalisi ini bukan untuk menjatuhkan pemerintahan sekarang, tapi untuk membangun tekanan berkelanjutan agar reformasi institusional terjadi sebelum terlambat.
• Saran: Mulai kaderisasi pemimpin muda (mahasiswa dan aktivis) untuk Pilkada 2027 dan Pemilu 2029. Dorong partai baru atau reformasi partai existing yang anti-oligarki.

Perubahan sejati tidak datang dari elite yang sudah nyaman dengan kekuasaan terkonsentrasi, melainkan dari koalisi luas yang menuntut institusi inklusif. Di mana kekuasaan tidak dimonopoli segelintir orang, hak rakyat dilindungi, dan inovasi serta partisipasi luas diizinkan.

Saat ini, koalisi perubahan harus dimulai dari masyarakat sipil dan pemuda sebagai benteng terakhir. Hal ini terjadi karena partai politik mayoritas sudah tergabung dalam koalisi besar. Koalisi besar ini cenderung melindungi status quo.

Jika koalisi ini berhasil membangun tekanan konsisten, damai, dan terorganisir, ia bisa mematahkan lingkaran setan oligarki. Ini mirip dengan Reformasi 1998 yang memaksa perubahan besar.

Tanpa itu, risiko stagnasi atau kemunduran demokrasi semakin nyata. Mulailah dari sekarang, dengan langkah kecil tapi konsisten: bangun jaringan, rumuskan agenda bersama, dan jaga solidaritas. Perubahan bukan mimpi, tapi hasil perjuangan kolektif.