---

Palmerah, Jakarta Barat (1700–2025)

Bab 1: Pendahuluan dan Historis

1.1 Administratif dan Geografis

Kecamatan Palmerah terletak di jantung administratif Kota Jakarta Barat. Kecamatan ini merupakan entitas urban. Hal ini merepresentasikan mikrokosmos dari evolusi metropolitan Jakarta selama tiga abad terakhir.

Secara geografis, wilayah ini menempati posisi strategis. Wilayah ini menjembatani pusat pemerintahan di Jakarta Pusat dengan kawasan penyangga di Jakarta Selatan dan Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, kecamatan ini terbagi menjadi enam kelurahan administratif. Kelurahan tersebut adalah Slipi, Kota Bambu Utara, Kota Bambu Selatan, Jatipulo, Palmerah, dan Kemanggisan.

Batas-batas wilayah ini adalah Jalan Tol Jakarta-Merak di utara. Di barat, ada Jalan Batusari-Rawa Belong. Kanal Banjir Barat terletak di timur. Batas-batas ini bukan sekadar garis demarkasi administratif. Mereka adalah manifestasi dari perkembangan infrastruktur yang membentuk morfologi kota. Keberadaan Jalan Letjen S. Parman dan Jalan Gatot Subroto yang membelah kawasan ini menegaskan peran Palmerah sebagai koridor vital dalam jaringan transportasi ibu kota. Namun, di balik fasad infrastruktur modern ini, terdapat lapisan sejarah kolonial yang kompleks. Sejarah ini dimulai dari fungsi awalnya sebagai Ommelanden (wilayah sekitar) Batavia.

1.2 Menelusuri Jejak “Paal Merah”

Analisis terhadap toponimi “Palmerah” membuka diskusi historis yang kaya mengenai sistem tata kelola ruang kolonial Hindia Belanda. Secara etimologis, konsensus akademik dan arsip sejarah mengarahkan pada derivasi dari kata “Paal Merah”. Dalam konteks pembangunan Jalan Raya Pos (De Grote Postweg), tiang batu atau kayu (paal) digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ini bertujuan untuk logistik dan pos di jaringan jalan pendukungnya di abad ke-19.

Warna merah pada tiang tersebut bukanlah pilihan estetika semata. Warnanya memiliki fungsi utilitas agar penanda tersebut terlihat jelas. Ini penting di tengah lanskap yang pada masa itu masih didominasi oleh vegetasi lebat hutan hujan tropis dan perkebunan tebu. Satu paal biasanya menandai interval jarak 1 hingga 1,5 kilometer. Ini memudahkan perhitungan biaya perjalanan pos. Pengangkutan komoditas menuju pusat kota Batavia juga menjadi lebih mudah. Meskipun penanda fisik paal tersebut kini telah musnah. Tidak ada jejak arkeologis yang tersisa. Memori kolektif masyarakat tetap menjaga nama ini. Nama ini tetap hidup dalam kenangan. Catatan arsip juga menjaga nama ini. Nama ini dipertahankan sebagai identitas kawasan.

Ada juga narasi alternatif yang berkembang dalam sejarah lisan lokal. Narasi ini mengaitkan nama Palmerah dengan bangunan Landhuis (rumah tuan tanah). Bangunan tersebut kini difungsikan sebagai Markas Kepolisian Sektor (Polsek) Palmerah. Bangunan ini memiliki elemen arsitektur yang mencolok. Pada masa lalunya, konon bangunan ini memiliki unsur warna merah yang dominan. Warna tersebut terlihat mencolok bahkan dari kejauhan stasiun kereta api. Namun, hipotesis “tiang merah” tetap menjadi rujukan utama dalam studi toponimi Jakarta. Ini karena konsistensinya dengan pola penamaan wilayah lain di Jawa yang menggunakan sistem paal.

1.3 Evolusi Transformasi 100 tahun

Laporan ini bertujuan untuk mengurai transformasi Palmerah dari sebuah kawasan perkebunan partikelir yang sepi. Kini, Palmerah telah menjadi permukiman padat penduduk, dan simpul transportasi massal modern. Analisis mendalam dilakukan terhadap arsip sejarah dan data statistik kontemporer. Laporan ini juga menganalisis dinamika sosial yang terjadi. Kita akan membedah kontradiksi yang ada di Palmerah. Palmerah menjadi pusat perkotaaan yang berdekatan dengan gedung DPR MPR. Sayangnya, Palmerah juga dikenal sebagai lokasi kerentanan sosial yang ekstrem. Hal ini terlihat di Kampung Boncos dan konflik tawuran di Kota Bambu.

---

Bab 2: Era Kolonial: Dari Hutan Penyangga ke Perkebunan Partikelir (Abad ke-18 – Awal Abad ke-20)

2.1 Palmerah dalam Arsip VOC: Wilayah Penyangga Batavia

Pada abad ke-18, catatan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) mulai merekam keberadaan wilayah selatan Batavia. Wilayah ini dicatat sebagai zona penyangga (buffer zone) yang krusial. Pusat kota Batavia (kini Kota Tua) mulai mengalami degradasi lingkungan akibat wabah penyakit. Kondisi sanitasi juga buruk. Oleh karena itu, wilayah selatan yang lebih tinggi dan berudara segar, termasuk Palmerah, mulai dilirik.

Pada fase awal ini, fungsi utama kawasan adalah sebagai pemasok hasil bumi untuk kebutuhan warga kota dan galangan kapal VOC. Komoditas utama yang dihasilkan meliputi kayu untuk konstruksi dan pembakaran, serta tebu yang menjadi basis industri gula kolonial.

Transformasi lahan terjadi secara masif melalui sistem Particuliere Landerijen (Tanah Partikelir). Pemerintah kolonial, yang membutuhkan dana cepat, menjual tanah-tanah luas kepada pihak swasta. Di Palmerah, hal ini melahirkan kelas tuan tanah (Landheeren). Mereka memiliki kekuasaan semi-feudal atas penduduk pribumi yang tinggal di wilayah tersebut.

2.2 Landhuis Palmerah dan Jejak Andries Hartsinck

Bukti fisik paling prominen dari era tuan tanah ini adalah bangunan cagar budaya yang kini menjadi Polsek Palmerah. Bangunan ini adalah bekas Landhuis atau vila peristirahatan milik Andries Hartsinck, seorang pejabat tinggi VOC dan tuan tanah yang berpengaruh.

Arsitektur bangunan ini merefleksikan gaya Indische Empire Style awal. Gaya ini mengadaptasi gaya neoklasik Eropa dengan iklim tropis. Fitur adaptasinya termasuk langit-langit tinggi untuk sirkulasi udara, dinding tebal, dan beranda luas yang menghadap ke kebun.

Pada masa kejayaannya, Landhuis ini bukan sekadar rumah tinggal, melainkan pusat administrasi perkebunan. Jalan yang kini kita kenal di sekitar Polsek Palmerah pada awalnya adalah jalan akses pribadi. Jalan ini menghubungkan rumah tuan tanah dengan kebun-kebun tebu dan pasar lokal.

Keberadaan “Gedong Tinggi” (sebutan lokal untuk vila ini) menjadi nukleus atau inti dari pola permukiman awal di Palmerah. Para pekerja kebun dan pelayan rumah tangga mulai bermukim di sekitar landhuis. Mereka membentuk cikal bakal kampung-kampung yang kini padat di sekitarnya.

Seiring berjalannya waktu dan pergolakan politik, fungsi bangunan ini berubah drastis. Awalnya, bangunan ini merupakan simbol kemewahan kolonial. Bangunan ini kemudian diduduki oleh tentara Belanda. Sesudahnya, pasukan pendudukan Jepang menguasainya selama Perang Dunia II. Akhirnya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) mengambil alih pada masa perang kemerdekaan.

Transformasi fungsi ini mencerminkan transisi kekuasaan yang terjadi di Indonesia. Awalnya, fungsi tersebut berubah dari privat ke militer. Kemudian, berubah lagi ke kepolisian. Aset-aset kolonial dinasionalisasi untuk fungsi keamanan negara.

2.3 Ekonomi Perkebunan dan “Kemanggisan”

Selain tebu, toponimi lokal memberikan petunjuk tentang komoditas lain yang pernah berjaya di kawasan ini. Nama Kelurahan “Kemanggisan” mengindikasikan bahwa wilayah tersebut dulunya adalah sentra perkebunan buah manggis atau setidaknya hutan buah-buahan yang produktif. Hingga akhir abad ke-19, Palmerah dikenal sebagai pemasok susu, buah, dan sayuran segar untuk Warga Eropa bermukim di wilayah Weltevreden (Jakarta Pusat) dan Menteng.

Pergeseran dari hutan produksi menjadi perkebunan intensif ini didorong oleh kebijakan Cultuurstelsel (Tanam Paksa). Di bawah kebijakan ini, lahan-lahan di Jawa dipaksa untuk memproduksi tanaman ekspor.

Pabrik Gula Palmerah pernah berdiri sebagai bukti industrialisasi pertanian di kawasan ini. Namun, jejak fisiknya kini telah tertutup oleh beton metropolitan.

---

Bab 3: Revolusi Infrastruktur: Kereta Api dan Konektivitas (1890–1940)

3.1 Kelahiran Staatsspoorwegen dan Jalur Barat

Integrasi Palmerah ke dalam sistem ekonomi global dipercepat oleh revolusi transportasi. Pada 6 April 1875, pemerintah kolonial mendirikan Staatsspoorwegen (SS), perusahaan kereta api negara. Tujuan utamanya adalah menghubungkan daerah pedalaman yang kaya sumber daya dengan pelabuhan.

Jalur kereta api yang melintasi Palmerah adalah bagian dari pengembangan strategis jalur barat (Westerlijnen). Jalur ini menghubungkan Batavia dengan Rangkasbitung dan pelabuhan Merak di Banten.

Jalur ini mulai beroperasi penuh pada periode 1899–1900. Pembukaannya bukan sekadar proyek teknik sipil, melainkan upaya strategis untuk memobilisasi tenaga kerja dan hasil bumi. Jalur ini awalnya dilayani oleh trem uap dan lokomotif ringan. Trem ini menghubungkan stasiun-stasiun kecil (halte) seperti Gang Chaulan dan Djati Baru. Perjalanan berakhir di Paal Merah.

3.2 Evolusi Stasiun Palmerah: Dari Halte Kayu ke Beton

Stasiun Palmerah yang kita kenal hari ini memiliki sejarah arsitektural yang panjang. Meskipun jalur relnya sudah aktif sejak pergantian abad ke-20, bangunan stasiun permanen baru didirikan secara resmi pada tahun 1918.⁴ Pada masa kolonial, stasiun ini berfungsi lebih sebagai titik pengumpulan komoditas daripada stasiun penumpang massal seperti sekarang.

Komoditas yang diangkut melalui Stasiun Palmerah sangat beragam, mencerminkan kekayaan hasil bumi Ommelanden. Catatan sejarah dan informasi dari pedagang Tionghoa pada masa itu menyebutkan bahwa stasiun ini menjadi titik transit untuk:

• Beras, gabah, dan padi.
• Ikan kering (kemungkinan dari wilayah pesisir Tangerang).
• Minyak tanah dan arang kayu (bahan bakar utama rumah tangga).
• Gula, kopi, dan nila (indigo) dari perkebunan sekitar.
• Bahan bangunan seperti kapur, pasir, dan batu-batuan.¹⁰

Peran stasiun ini memicu pertumbuhan pasar di sekitarnya. Pedagang-pedagang, terutama dari etnis Tionghoa, mulai membuka kedai dan gudang penyimpanan di dekat stasiun. Hal ini menciptakan simbiosis antara moda transportasi kereta api dan pasar tradisional (Pasar Palmerah). Simbiosis ini bertahan hingga lebih dari satu abad.¹⁰

3.3 Elektrifikasi dan Modernisasi Awal

Pada dekade 1920-an, Belanda mulai melakukan elektrifikasi jalur kereta api di Batavia. Proyek ini dimulai dengan jalur ke Bogor (Buitenzorg) dan Tanjung Priok. Namun, jalur ke arah barat yang melintasi Palmerah cenderung tertinggal.

Jalur ini masih didominasi oleh lokomotif uap dan diesel hingga masa kemerdekaan. Elektrifikasi penuh dan modernisasi menjadi double track baru terlaksana jauh di kemudian hari pada era modern. Perubahan ini mengubah Stasiun Palmerah dari stasiun kecil dengan 4 jalur (termasuk jalur simpan/siding) menjadi stasiun transit modern. Stasiun ini sekarang memiliki 2 jalur aktif yang sangat sibuk.

---

Bab 4: Transformasi Pasca-Kemerdekaan dan Pembentukan Identitas Baru (1950–1990)

4.1 Efek Senayan: Asian Games 1962 dan Urbanisasi Terpaksa

Titik balik terbesar bagi demografi Palmerah pasca-kemerdekaan adalah keputusan Presiden Sukarno untuk menyelenggarakan Asian Games 1962. Pembangunan kompleks olahraga raksasa Gelora Bung Karno di Senayan—yang bertetangga langsung dengan Palmerah—mengharuskan penggusuran ribuan penduduk dari kampung-kampung di Senayan.

Gelombang penduduk yang tergusur ini bergerak ke utara dan barat, memadati wilayah Palmerah, Slipi, dan Kebayoran. Tanah-tanah perkebunan yang tersisa di Palmerah dengan cepat dikavling menjadi permukiman. Inilah awal mula terbentuknya kepadatan organik di kelurahan-kelurahan seperti Kota Bambu dan Jatipulo.

Infrastruktur jalan raya pun dibangun masif. Jalan Gatot Subroto dan Jembatan Semanggi termasuk di dalamnya. Pembangunan ini menempatkan Palmerah tepat di tepi “Segitiga Emas” Jakarta yang baru.⁴

---

Bab 5: Dinamika Kontemporer

5.1 Profil Demografi dan Kepadatan Penduduk

Memasuki pertengahan dekade 2020-an, Palmerah mencatat statistik demografi yang mencerminkan saturasi urban. Berdasarkan data “Kecamatan Palmerah Dalam Angka 2024” yang dirilis oleh BPS Jakarta Barat, tren kependudukan menunjukkan stabilitas dengan sedikit pertumbuhan.

Tabel 5.1: Statistik Kependudukan Kecamatan Palmerah (Estimasi 2023-2024)

Indikator	Data Statistik	Keterangan
Total Penduduk	± 206.353 – 233.786 Jiwa	Variasi tergantung sumber data (Sensus 2020 vs Proyeksi 2024) 2
Kepadatan Penduduk	± 27.477 Jiwa/km²	Sangat padat, meski lebih rendah dibanding Tambora (49.606 Jiwa/km²)
Rasio Jenis Kelamin	100,98 – 101	Keseimbangan gender dengan sedikit dominasi laki-laki
Komposisi Agama	Islam (88,95%), Kristen (9,57%), Buddha (1,22%)	Data Sensus 2020, menunjukkan heterogenitas yang moderat 2

Distribusi penduduk tidak merata. Kelurahan Kota Bambu Utara dan Selatan memiliki tingkat kepadatan yang jauh lebih ekstrem. Ini menciptakan tekanan hebat pada infrastruktur sanitasi dan ruang terbuka hijau dibandingkan Gelora atau Kemanggisan.

5.2 Krisis Eksistensi Pasar Palmerah

Pasar Palmerah, yang dahulu menjadi nadi ekonomi kolonial, kini menghadapi tantangan berat. Dikelola oleh PD Pasar Jaya, pasar ini mengalami penurunan pengunjung yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Riset menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat. Mereka beralih ke minimarket modern dan belanja daring. Selain itu, kondisi fisik pasar dianggap kumuh dan tidak nyaman.¹⁷

Rencana revitalisasi pasar telah lama dicanangkan. Konsep mixed-use menggabungkan pasar tradisional di lantai bawah dengan hunian vertikal (rusunawa/apartemen) di lantai atas. Konsep ini bertujuan untuk memaksimalkan Land Value Capture mengingat lokasi pasar yang sangat strategis menempel dengan Stasiun Palmerah.

Namun, eksekusi rencana ini sering terkendala oleh masalah teknis dan perizinan. Resistensi dari pedagang lama juga menjadi kendala. Mereka khawatir akan biaya sewa pasca-revitalisasi.

5.3 Infrastruktur Transportasi dan Rencana MRT

Konektivitas tetap menjadi aset terbesar Palmerah. Stasiun Palmerah yang telah direvitalisasi pada tahun 2015 kini melayani ribuan komuter setiap hari dari arah Serpong/Maja. Integrasi antarmoda mulai terbentuk dengan adanya halte TransJakarta yang terhubung jembatan penyeberangan.

Melihat ke depan, dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta 2024 memberikan panduan pengembangan bagi Palmerah. Rencana ekspansi MRT Jakarta Fase 2 dan seterusnya menyoroti kawasan ini. Palmerah dianggap sebagai zona potensial untuk pengembangan berorientasi transit (TOD). Diskusi tentang jalur MRT koridor Timur-Barat. Atau jalur pengumpan sering kali melibatkan studi kelayakan. Studi tersebut melintasi area strategis di Jakarta Barat ini.²⁰

---

Bab 6: Patologi Urban: Ketimpangan, Konflik, dan Bencana

6.1 Kampung Boncos: Enklave Narkotika di Jantung Kota

Salah satu sisi gelap dari urbanisasi Palmerah adalah fenomena Kampung Boncos di Kota Bambu Selatan. Wilayah ini telah mendapatkan stigma nasional sebagai “Kampung Narkoba”. Sejarah kawasan ini berakar dari sengketa lahan. Tanah ini awalnya diklaim sebagai aset perusahaan atau tanah terlantar. Kemudian, lahan tersebut diduduki secara informal oleh pengepul barang bekas (pemulung) dan pekerja sektor informal.

Kondisi fisik kampung yang berupa labirin gang sempit menyulitkan pengawasan aparat keamanan. Hal ini dimanfaatkan oleh sindikat narkoba untuk membangun ekosistem peredaran sabu. Fenomena “Hotel 10.000″—gubuk-gubuk liar yang disewakan murah untuk tempat mengonsumsi narkoba—menjadi rahasia umum yang sulit diberantas.

Penangkapan profil tinggi, seperti kasus artis Ammar Zoni, menyoroti jaringan narkotika dari Boncos. Kampung ini bukan hanya masalah lokal. Ini adalah simpul distribusi yang melayani klien lintas kelas sosial di Jakarta.

Upaya penggerebekan rutin oleh Polres Metro Jakarta Barat sering kali hanya memberikan efek jera sementara. Hal ini terjadi karena faktor ekonomi akar rumput yang belum terselesaikan.

6.2 Sosiologi Tawuran: “Darah Dibayar Darah”

Konflik horizontal antar-kelompok pemuda (tawuran) adalah patologi sosial lain yang menghantui perbatasan Kota Bambu Utara dan Jatipulo. Konflik ini memiliki akar sejarah yang panjang, bahkan disebut-sebut sudah terjadi sejak tahun 1980-an, menciptakan siklus “dendam turunan”.

Pemicu tawuran sering kali sepele—saling ejek di media sosial atau provokasi petasan—namun eskalasinya mematikan karena melibatkan senjata tajam. Tulisan grafiti “Darah Dibayar Darah” yang ditemukan di lokasi kejadian mencerminkan mentalitas vendetta yang tertanam dalam subkultur pemuda setempat.

Analisis sosiologis menunjukkan bahwa tawuran ini berkorelasi erat dengan kepadatan penduduk yang ekstrem. Ada juga ketiadaan ruang publik untuk aktualisasi diri remaja. Selain itu, tingginya angka pengangguran pemuda turut berperan.

Kejadian tawuran di Jalan Kota Bambu Utara I sering kali menyebabkan kerusakan properti warga. Termasuk kebakaran toko. Terdapat juga korban jiwa yang sia-sia. Contohnya adalah kasus kematian remaja yang sebenarnya tidak terlibat langsung namun terjebak dalam bentrokan.²

Polisi telah menerapkan pendekatan preventif dan represif, namun tanpa intervensi sosial yang mendasar, konflik ini tetap menjadi bom waktu.

6.3 Kerentanan Lingkungan: Banjir dan Kali Grogol

Secara hidrologis, Palmerah dilintasi oleh Kali Grogol, sebuah aliran sungai yang menjadi sumber ancaman banjir tahunan. Turap atau dinding penahan tanah di sepanjang aliran sungai ini sering mengalami kegagalan struktur. Ini terutama terjadi di area Palmerah. Masalah ini disebabkan oleh debit air yang melebihi kapasitas dan usia infrastruktur yang tua.

Titik-titik genangan air rutin muncul di tujuh lokasi utama di kecamatan ini setiap kali curah hujan tinggi terjadi. Upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah kota meliputi pengerukan sedimen dan perbaikan turap. Namun, solusi permanen seperti pelebaran sungai terhambat oleh okupasi bantaran sungai. Hal ini disebabkan oleh adanya permukiman padat.²⁷

---

Bab 7: Sintesis dan Kesimpulan

Perjalanan Palmerah dari sebuah patok batas kolonial (Paal Merah) menjadi distrik metropolitan yang kompleks adalah cerminan dari perjalanan Jakarta.

Namun, di sisi lain, Palmerah adalah “tubuh” yang terluka oleh patologi urban. Kemiskinan struktural di Kampung Boncos terlihat jelas. Siklus kekerasan terjadi di Kota Bambu. Degradasi infrastruktur di Pasar Palmerah juga terlihat. Semua ini menunjukkan kegagalan perencanaan kota dalam mengakomodasi pertumbuhan penduduk yang cepat pasca-kemerdekaan.

Masa depan Palmerah akan sangat bergantung pada bagaimana pemangku kepentingan menjembatani kesenjangan ini. Revitalisasi Stasiun dan Pasar Palmerah yang berorientasi transit (TOD) menawarkan harapan untuk peremajaan ekonomi fisik. Namun, peremajaan sosial—penanganan narkoba, tawuran, dan permukiman kumuh—membutuhkan pendekatan yang lebih holistik daripada sekadar penegakan hukum atau pembangunan beton. Palmerah membutuhkan strategi yang memadukan “mekanisme” efisiensi kota dengan “humanisme” yang menjadi warisan sejarahnya. Hal ini memastikan bahwa distrik ini tidak hanya menjadi tempat untuk transit. Tempat ini harus layak untuk hidup dan berkarya bagi seluruh lapisan warganya.