-
Continue reading →: Pembunuhan: Tinjauan Umum JabodetabekPembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja. Sebagai salah satu tindak kriminal yang paling berat. Pembunuhan tidak hanya memiliki dampak besar terhadap korban, tetapi juga mengganggu keamanan, ketertiban, dan moralitas masyarakat secara keseluruhan. Dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia, pembunuhan dianggap sebagai kejahatan paling serius dan dapat dikenai…
-
Continue reading →: Menyingkap Kebohongan UU BUMN 2025: Apa yang Tersembunyi?Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 berpotensi merusak ekonomi Indonesia dengan menyentralisasi kekuasaan dan membuka celah korupsi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Transformasi ini, yang seharusnya mendukung rakyat, berisiko memperkuat oligarki dan memperburuk kesenjangan sosial-ekonomi, membuat prospek masa depan semakin gelap.
-
Continue reading →: Krisis Etika Prabowo Sebagai Makelar Resor Golf Trump.Insiden permintaan Prabowo kepada Eric Trump untuk telepon menunjukkan kegagalan diplomasi Indonesia. Dalam konteks KTT Gaza, Prabowo terdengar lebih fokus pada kepentingan bisnis daripada isu kemanusiaan. Ini mencerminkan campur tangan elit dalam politik dan korupsi, di saat rakyat menderita akibat inflasi dan pengangguran.
-
Continue reading →: Jejak Berdarah Soeharto Bapak PembangunanPenulisan sejarah bangsa merupakan landasan penting bagi pembentukan identitas kolektif. Ini juga penting untuk pendidikan kewargaan serta pemahaman tentang masa lampau. Masa lalu yang dipahami ini memengaruhi masa kini dan masa depan. Buku sejarah nasional Indonesia dikritik karena ketidakakuratan naratif. Ini tidak hanya menimbulkan persoalan akademik. Namun, juga mempengaruhi pemahaman…
-
Continue reading →: Tempat Pembuangan Sampah Akhir IlegalTPA ilegal di Indonesia berfungsi tanpa izin resmi, mencemari lingkungan dan memberikan dampak kesehatan serta sosial negatif. Pembuangan limbah tanpa pengelolaan yang baik menyebabkan kerusakan ekosistem, peningkatan penyakit, dan konflik sosial. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan preventive, pengawasan berbasis teknologi, insentif, dan penegakan hukum yang tegas.
-
Continue reading →: Retorika Prabowo tanpa Transparansi dan AkuntabilitasRetorika Presiden Prabowo menciptakan optimisme dengan janji pemberantasan korupsi dan efisiensi, tetapi kurang didukung disiplin teknis dan transparansi. Banyak kebijakan yang tidak jelas dan responsif terhadap kritik publik. Kesenjangan antara retorika dan realitas dapat merusak kepercayaan masyarakat, yang menginginkan bukti nyata, bukan sekadar janji.
-
Continue reading →: Skandal Lingkungan Indonesia 2025Hutan Dirampok, Hukum Dibungkam, Korupsi Tersembunyi Di balik janji manis pemerintah soal net zero emission, Suara Batak Tapanuli (SBT) mengeksplorasi krisis lingkungan Indonesia. Mereka menggali lapisan-lapisan gelap yang menyelimuti negeri ini tahun ini. SBT memaparkan kenyataan yang jarang terlihat. Bukan sekadar angka deforestasi yang membengkak, tapi jaringan izin licik, kebakaran…
-
Continue reading →: Bom Waktu!!! Beban Bunga Utang Rp 599 Triliun di RAPBN 2026Menggerus Ruang Pembangunan & Pelayanan Bayangkan, uang yang seharusnya membangun sekolah di pelosok Papua malah mengalir deras ke kantong kreditur asing dan domestik. Uang tersebut juga seharusnya membiayai operasi gratis bagi anak stunting. Itulah realitas pahit yang tersembunyi di balik kilauan Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2026. Pemerintah merancang belanja…
-
Continue reading →: Kenapa Tidak Ada Keadilan Untuk Palestina Gaza & Tepi Barat?Rencana Damai Gaza 2025: Prabowo Dukung Trump, Palestina Tetap Tanpa Keadilan
-
Continue reading →: Biaya Tinggi Akses Keadilan di Indonesia“Keadilan adalah hak setiap warga negara,” begitu bunyi jargon yang kerap kita dengar. Namun realitasnya berbeda. Di Indonesia, mengakses keadilan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bagi sebagian besar masyarakat, beracara di pengadilan bukan sekadar urusan hukum, tetapi juga beban finansial yang berat. Mahalnya Biaya Beracara Ketika seseorang memutuskan untuk membawa…
-
Continue reading →: Harga Pangan Tinggi di Era MBG “nga” ber GiziDilema Ganda: Kantong Menipis, Gizi Terabaikan Indonesia tengah menghadapi ironi yang menyakitkan. Di tengah upaya pemerintah mengendalikan inflasi hingga mencapai 1,57% pada 2024—terendah dalam sejarah—masyarakat justru semakin sulit mengakses pangan bergizi. Inflasi pangan mencapai 3,69% pada Januari 2025. Angka ini jauh melampaui inflasi umum. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa…
-
Continue reading →: Pemangkasan Dana Transfer Daerah Menghambat Pembangunan IndonesiaPemangkasan Dana Transfer Daerah 2026 sebesar 30% mengancam pembangunan dan penerimaan pajak nasional. Reformasi fiskal jadi kebutuhan mendesak.






