Danantara adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Ini adalah sebuah lembaga baru yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Fungsinya untuk mengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan utama dari Danantara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara dengan skala besar.

Berikut adalah beberapa poin penting tentang Danantara:

Fungsi dan Tugas: Danantara mengelola investasi nasional. Cakupannya lebih luas dibandingkan dengan Indonesia Investment Authority (INA), yang merupakan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia. Danantara akan memiliki tiga pilar utama: Sovereign Wealth Fund, Investment Development, dan Asset Management.

Aset yang Dikelola: Pada tahap awal, Danantara akan mengelola aset dari tujuh BUMN besar. INA juga termasuk dalam pengelolaan tersebut, dengan total aset mencapai sekitar Rp9.000 triliun atau sekitar USD 571,6 miliar. BUMN awal yang tergabung termasuk PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan PT PLN. PT Pertamina dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) juga turut serta. PT Telkom Indonesia dan PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) adalah bagian dari BUMN yang menyuntik modal awal.

Visi dan Misi: Lembaga ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkualitas dalam lima tahun ke depan. Danantara juga diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mengkonsolidasikan aset-aset penting dan meningkatkan daya saing global Indonesia.

Pembentukan dan Legalitas: Danantara didirikan melalui revisi Undang-Undang BUMN dan beberapa regulasi lainnya untuk menyesuaikan dengan fungsi barunya. Keberadaan Danantara perlu payung hukum yang jelas untuk beroperasi secara efektif.

Kritik dan Harapan: Ada harapan besar bahwa Danantara akan meningkatkan efisiensi dan daya guna aset negara. Meskipun begitu, ada juga kekhawatiran mengenai risiko utang. Manajemen perlu dikelola dengan baik untuk menghindari masalah finansial di masa depan.

Danantara diharapkan menjadi alat strategis untuk pembangunan ekonomi Indonesia. SWF ini berpotensi menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Namun, implementasinya masih dalam tahap awal dan penuh tantangan.

Apa dasar hukum pembentukan Danantara?

Dasar hukum pembentukan Danantara adalah revisi pada Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengalami perubahan ketiga. Rapat paripurna DPR menyetujui perubahan ini pada tanggal 4 Februari 2025. Proses ini menjadi dasar hukum. Ini memungkinkan pembentukan Danantara sebagai badan pengelola investasi pemerintah secara independen.

Berapa lama pembahasan RUU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disahkan?

Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN hanya membutuhkan waktu sepekan. Pembahasan ini disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 4 Februari 2025.

Perubahan penting tentang fungsi Danantara dan Kementrian BUMN?

Berikut adalah perubahan penting terkait fungsi Danantara dan Kementerian BUMN:

Pengelolaan Investasi dan Aset BUMN: Danantara. Ini secara resmi dikenal sebagai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Lembaga ini diberikan mandat untuk mengelola investasi dan aset BUMN. Tujuannya adalah untuk menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi baru dengan mengelola investasi secara lebih profesional dan optimal.

Konsep Superholding: Dengan model yang mirip dengan Temasek Holdings dari Singapura atau Khazanah Nasional dari Malaysia. Danantara bertujuan untuk mengakselerasi investasi. Dengan mimpi mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Perubahan Fungsi Kementerian BUMN:

• Pemisahan Fungsi: Ada pemisahan fungsi antara regulator dan operator BUMN. Kementerian BUMN sekarang berfokus pada pengawasan dan pembinaan, sementara Danantara bertugas sebagai pengelola investasi dan aset.
• Penyesuaian Definisi BUMN: Revisi UU BUMN menyesuaikan definisi BUMN agar dapat melaksanakan tugas secara lebih optimal sesuai dengan undang-undang terkait.
• Koordinasi dan Sinkronisasi: Kementerian BUMN bertanggung jawab untuk koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis. Ini mencakup penguatan daya saing, sinergi, kinerja, dan pertumbuhan berkelanjutan BUMN. Sebelumnya, tanggung jawab ini mungkin termasuk dalam fungsi operasional yang kini dialihkan ke Danantara.

Perubahan Lain:

• Business Judgement Rule: Pengaturan terkait Business Judgement Rule diperkuat untuk memberikan manfaat bagi pelaksanaan aksi korporasi BUMN.
• Pengelolaan Aset: Dengan adanya Danantara, pengelolaan aset BUMN diharapkan menjadi lebih akuntabel. Pengelolaan aset BUMN juga diharapkan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan demikian, perubahan ini menunjukkan pergeseran dari peran Kementerian BUMN. Mereka lebih fokus kepada pengawasan dan pembinaan. Sementara itu, Danantara mengambil peran lebih operasional dalam mengelola investasi dan aset BUMN.

Siapa yang berhak memutuskan dan mengangkat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Danantara?

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Danantara dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan usulan dari Menteri BUMN. Namun, proses ini melibatkan beberapa tahapan:

• Usulan: Menteri BUMN mengusulkan calon anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi kepada Presiden.
• Persetujuan: Presiden mempertimbangkan usulan tersebut dan, setelah melalui proses evaluasi yang mungkin melibatkan berbagai stakeholder, akan membuat keputusan akhir.
• Pengangkatan: Setelah persetujuan, Presiden secara resmi mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

Jelaskan darimana Danantara mendapatkan penghasilan alias revenue perusahaan?

Danantara mendapatkan penghasilan atau revenue dari berbagai sumber, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Dividen dari BUMN:

Danantara memiliki kontrol atas beberapa BUMN terbesar di Indonesia, seperti Pertamina, PLN, Telkom Indonesia, dan bank-bank negara. Penghasilan utama datang dari dividen yang dibayarkan oleh BUMN ini.

Rekapitalisasi dan Privatisasi:

Melalui proses rekapitalisasi dan privatisasi aset BUMN, Danantara dapat menghasilkan pendapatan dari penjualan atau penyertaan modal dalam perusahaan-perusahaan tersebut.

Pendapatan dari Investasi:

Dengan fungsi sebagai badan pengelola investasi, Danantara berinvestasi di berbagai sektor, baik domestik maupun internasional. Pendapatan bisa didapat dari hasil investasi ini, baik itu dari capital gain, dividen, atau bunga.

Surplus Anggaran Pemerintah (SILPA):

Sebagian dari surplus anggaran pemerintah bisa diarahkan ke Danantara untuk dikelola dan diinvestasikan.

Sumber Dana dari Neraca Pembayaran:

Kelebihan pendapatan dari neraca pembayaran seperti ekspor minyak, gas, dan komoditas lainnya dapat menjadi sumber pendanaan. Pendanaan ini kemudian diinvestasikan untuk menghasilkan revenue.

Pendapatan dari Sektor SDA:

Hasil dari pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh BUMN seperti minyak, gas, dan pertambangan juga berkontribusi pada pendapatan Danantara.

Kemitraan dan Proyek Infrastruktur:

Melalui kemitraan publik-swasta (PPP) dan investasi dalam proyek-proyek infrastruktur, Danantara dapat memperoleh pendapatan dari biaya layanan. Pendapatan juga bisa diperoleh dari tarif atau keuntungan dari proyek tersebut.

Dana dari Bank Sentral:

Cadangan devisa atau keuntungan dari kegiatan Bank Indonesia menjadi sumber dana untuk dikelola oleh Danantara.

Pendapatan dari Digitalisasi dan Teknologi:

Dengan investasi di sektor teknologi dan digitalisasi, Danantara bisa menghasilkan pendapatan dari inovasi dan layanan digital. Pendapatan juga bisa dihasilkan dari perusahaan teknologi yang berada di dalam portofolionya.

Menurut UU BUMN yang baru siapa yang menentukan pembagian, pencairan hasil dividen Danantara?

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta informasi yang relevan dari web, pembagian dan pencairan hasil dividen dari Badan Usaha Milik Negara, termasuk Danantara (BPI), ditentukan oleh beberapa tahapan dan pihak sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): Pembagian dividen secara umum di BUMN ditentukan dalam RUPS. Untuk Danantara, karena pemegang sahamnya adalah negara, pembagian ini akan disetujui dalam RUPS yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah.

Keputusan Pemerintah: Menteri yang berwenang akan membuat keputusan. Biasanya, ini adalah Menteri BUMN atau Menteri Keuangan. Keputusan dilakukan berdasarkan usulan dari direksi atau dewan komisaris. Usulan tersebut terkait bagaimana dividen akan dibagikan atau dikelola.

Dewan Komisaris dan Direksi: Mereka memiliki peran dalam mengusulkan dan mengelola kebijakan mengenai dividen. Namun, keputusan akhir untuk pembagian dividen ke pemegang saham (negara) harus disetujui dalam RUPS.

Jadi, secara teknis, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan perwakilan dari pemerintah menentukan pembagian dan pencairan hasil dividen dari Danantara. Proses ini berdasarkan usulan dari direksi dan persetujuan dari dewan komisaris serta pihak pemerintah yang relevan.

Menurut UUD atau UU yang ada dan terkait badan apa yang berwenang melakukan audit atau pemeriksaan Danantara?

• Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), badan yang berwenang melakukan audit adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK juga bertugas melakukan pemeriksaan.
• “Danantara” mengacu pada suatu entitas atau perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di Indonesia. Artinya BPK memiliki wewenang untuk melakukan audit. Hal ini karena BUMN adalah entitas yang keuangannya berkaitan dengan keuangan negara. Namun audit bisa dilakukan oleh badan audit independen atau auditor publik yang telah disertifikasi oleh Kementerian Keuangan Indonesia.

Menurut UUD atau UU terkait atau yang ada di Republik Indonesia berapa persen saham Danantara yang harus di kuasai negara?

• Detail persentase saham Danantara yang harus dikuasai oleh negara tidak tersedia secara langsung. Informasi ini tidak ditemukan dalam undang-undang yang relevan di Indonesia. Namun, dapat diinterpretasikan dari konteks pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan undang-undang terkait:
• Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung. Modal ini berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Meskipun tidak menyebutkan persentase pasti, istilah “sebagian besar modalnya” umumnya diartikan sebagai mayoritas, yaitu lebih dari 50%.
• Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur pengelolaan aset negara, termasuk BUMN dan badan hukum seperti Danantara. Namun, tidak ada spesifikasi persentase eksplisit untuk Danantara.
• Dari konteks ini, dapat disimpulkan bahwa negara harus memiliki mayoritas saham dalam Danantara. Secara umum, ini berarti lebih dari 50%. Ini memastikan kontrol strategis dan pengelolaan aset negara. Namun, untuk angka pasti atau regulasi spesifik mengenai Danantara, informasi lebih lanjut dari regulasi yang belum diakses mungkin diperlukan.

Seberapa besar kemungkinan kepemilikan saham Dantara oleh negara berkurang dari 50%?

Kemungkinan kepemilikan saham Danantara oleh negara berkurang di bawah 50% sangat kecil, mengingat beberapa faktor:

• Tujuan Pendirian: Danantara adalah Badan Pengelola Investasi (BPI) atau Sovereign Wealth Fund Indonesia. Institusi ini dibentuk untuk mengelola aset negara dengan tujuan jangka panjang. Mengurangi kepemilikan negara di bawah 50% akan bertentangan dengan tujuan ini, karena akan kehilangan kontrol mayoritas.
• Regulasi dan Kebijakan: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan berbagai peraturan terkait. Peraturan ini menekankan bahwa BUMN harus tetap di bawah kontrol mayoritas negara. Ini termasuk entitas seperti Danantara. Hal ini untuk menjaga kepentingan nasional dan kebijakan ekonomi.
• Politik dan Kepentingan Publik: Mengurangi kepemilikan saham di bawah 50% akan menjadi langkah politik yang kontroversial. Langkah ini mungkin menghadapi banyak resistensi dari berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut termasuk publik dan parlemen, yang melihat Danantara sebagai aset strategis bagi negara.
• Pengawasan dan Transparansi: Ada mekanisme pengawasan ketat terhadap BUMN dan badan seperti Danantara. Pengawasan dilakukan melalui Kementerian BUMN. Pengawasan juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan DPR RI. Penurunan kepemilikan negara akan sangat diawasi dan harus melalui proses legislatif yang rumit.
• Peran Strategis: Danantara didesain untuk memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, termasuk diversifikasi investasi, stabilisasi ekonomi, dan pembangunan infrastruktur.  

Namun, dalam dunia politik dan ekonomi, “tidak mungkin” sepenuhnya tidak ada. Situasi yang sangat ekstrem dapat terjadi dengan krisis ekonomi besar atau perubahan drastis dalam kebijakan pemerintah. Keputusan strategis untuk privatisasi juga teoretis. Ini bisa menjadi skenario di mana kepemilikan negara dikurangi. Namun, ini akan memerlukan perubahan besar dalam regulasi dan konsensus politik yang luas.

Apakah kondisi politik, sosial, dan ekonomi Republik Indonesia 5 tahun yang akan datang bisa dalam kondisi normal?

Memprediksi kondisi politik, sosial, dan ekonomi Republik Indonesia lima tahun ke depan adalah tugas yang kompleks. Banyak faktor bisa mempengaruhi perkembangan tersebut. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan:

• Politik: Stabilitas politik di Indonesia sering dipengaruhi oleh hasil pemilu, kebijakan pemerintah, dan dinamika antara cabang-cabang pemerintahan. Jika pemilu mendatang berjalan lancar dan transparan, serta kebijakan-kebijakan yang diambil mendukung stabilitas, situasi politik bisa menjadi lebih normal. Kemungkinan untuk situasi yang lebih normal ada. Namun, potensi konflik atau ketidakpuasan publik terhadap kebijakan tertentu bisa mengganggu stabilitas ini.
• Sosial: Keadaan sosial di Indonesia bisa dipengaruhi oleh isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan sosial. Peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan dapat menjaga kondisi sosial tetap stabil. Kebijakan yang mendukung kesetaraan dan inklusi sosial juga sangat membantu. Namun, jika ada krisis atau ketimpangan sosial yang tidak diatasi, situasi bisa menjadi tidak normal.
• Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada faktor-faktor seperti investasi asing, stabilitas mata uang, inflasi, dan kebijakan ekonomi nasional. Jika pemerintah berhasil menarik investasi, ada potensi untuk kondisi ekonomi yang stabil. Mengelola inflasi juga penting. Mendorong sektor-sektor strategis seperti teknologi dan pariwisata lebih lanjut akan membantu kondisi ekonomi stabil atau bahkan berkembang. Namun, risiko seperti fluktuasi global, krisis keuangan internasional, atau kebijakan proteksionis dari negara lain bisa mengacaukan proyeksi ini.

Dengan mempertimbangkan semua ini, apakah Indonesia bisa dalam kondisi normal dalam lima tahun ke depan? Jawabannya tidak pasti dan tergantung pada banyak variabel. Namun, jika ada kemauan politik yang kuat, serta kebijakan yang bijak, peluang ada. Keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, juga diperlukan. Dengan ini, ada peluang untuk mencapai normalitas atau bahkan kemajuan dalam berbagai aspek.

Secara keseluruhan, prediksi yang paling realistis adalah bahwa Indonesia akan mengalami berbagai tantangan. Ada juga peluang yang dapat dimanfaatkan. Kebijakan yang diambil diharapkan akan mengarah pada stabilitas dan kemajuan.

Kondisi Republik Indonesia 5 tahun ke depan sangat rentan untuk tidak normal?

Faktor Politik:

• Pemilu: Tahun-tahun menjelang pemilu sering kali menjadi periode yang penuh ketidakpastian. Jika hasil pemilu tidak diterima oleh semua pihak atau jika ada kecurangan yang dianggap signifikan, ini bisa mengakibatkan ketidakstabilan politik.
• Perubahan Kebijakan: Kebijakan yang berubah-ubah atau kebijakan yang tidak populer bisa memicu protes atau ketidakpuasan publik.

Faktor Sosial:

• Ketimpangan Sosial: Jika pemerintah tidak berhasil menangani ketimpangan ekonomi dan sosial, ini bisa menyebabkan ketegangan sosial yang signifikan.
• Isu Identitas dan Agama: Indonesia adalah negara dengan berbagai kelompok etnis dan agama. Isu-isu terkait identitas dan agama bisa dengan cepat memicu konflik jika tidak dikelola dengan bijak.

Faktor Ekonomi:

• Kondisi Global: Indonesia sangat terpengaruh oleh kondisi ekonomi global. Ini termasuk perubahan harga komoditas. Kebijakan ekonomi dari negara-negara besar juga mempengaruhi, begitu juga situasi geopolitik.
• Investasi dan Pertumbuhan: Jika investasi luar negeri menurun, hal ini bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jika ada krisis keuangan, hal ini bisa menyebabkan ketidakstabilan.
• Krisis Ekonomi Internal: Seperti inflasi yang tidak terkendali atau kebijakan fiskal yang tidak efektif.
• Bencana Alam dan Krisis Kesehatan: Indonesia sering menghadapi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Pandemi seperti yang telah kita alami juga sering terjadi. Fenomena ini dapat merusak infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan sosial, mendorong kondisi menjadi tidak normal.
• Keamanan dan Terorisme: Ancaman terorisme dan masalah keamanan lainnya juga bisa mengacaukan stabilitas.

Agar manfaat Danantara dirasakan merata, investasi diarahkan ke berbagai daerah. Ini termasuk daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian. Investasi juga diarahkan ke sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan publik. Pembangunan ekonomi harus tetap berlandaskan keadilan sosial, pemerataan, dan partisipasi rakyat agar tidak melenceng dari tujuan kesejahteraan kerakyatan. Keberhasilan Danantara sangat bergantung pada tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. Tantangan utama adalah menghindari risiko korupsi dan inefisiensi yang pernah ditemui di sektor swasta.