Pergeseran Pola Belanja Masyarakat dan Penurunan Penjualan Ritel di Indonesia:
Advertisements
2–3 minutes

Pergeseran Pola Belanja Masyarakat dan Penurunan Penjualan Ritel di Indonesia: Analisis Dampak Kebijakan Pemerintahan Jokowi dan Prabowo

Industri ritel di Indonesia mengalami dinamika signifikan sepanjang tahun 2024. Perubahan pola belanja konsumen menandai dinamika ini. Selain itu, terjadi penurunan penjualan di sektor tradisional. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi makro serta kebijakan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.


Tren Konsumsi dan Pergeseran Pola Belanja

NielsenIQ menyatakan bahwa pada kuartal III 2024, total belanja konsumen Indonesia untuk FMCG mencapai Rp256 triliun. Teknologi konsumen juga tercakup dalam total tersebut. Angka ini meningkat 1,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja untuk FMCG sendiri mencapai Rp208 triliun, naik 1,1% year-on-year, sementara sektor teknologi konsumen tumbuh 4,3%. NIQ

Namun, pertumbuhan ini tidak merata di seluruh sektor ritel. Penjualan ritel tradisional mengalami perlambatan, dengan pertumbuhan hanya 0,1% year-on-year pada April 2024, terendah sejak Mei 2023. Sementara itu, e-commerce menunjukkan pertumbuhan stabil, dengan rata-rata jumlah transaksi meningkat sebesar 4,95% sepanjang tahun 2024.

Perubahan perilaku konsumen juga terlihat dari peningkatan penggunaan metode pembayaran non-tunai dalam e-commerce, dengan e-wallet menjadi pilihan utama. Tren seperti live shopping dan penggunaan platform seperti TikTok Shop semakin populer. Hal ini mencerminkan adaptasi konsumen terhadap teknologi digital.


Dampak Kebijakan Pemerintahan Jokowi dan Prabowo

Pemerintahan Jokowi (hingga 2024):

Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, beberapa kebijakan ekonomi berdampak pada daya beli masyarakat. Data menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, jutaan masyarakat kelas menengah mengalami penurunan kelas ekonomi. Penurunan ini berdampak pada konsumsi domestik. Selain itu, sektor ritel juga terpengaruh.

Pemerintahan Prabowo (sejak akhir 2024):

Presiden Prabowo Subianto, yang mulai menjabat pada akhir 2024, mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran dengan memangkas belanja negara sebesar Rp306 triliun. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi fiskal. Namun, dampaknya terasa pada peredaran uang di masyarakat. Kebijakan ini juga menekan daya beli, terutama di sektor ritel.

Selain itu, kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun turut mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Penurunan konsumsi diperkirakan mencapai 0,814% secara tahunan.


Kesimpulan

Pergeseran pola belanja masyarakat Indonesia pada tahun 2024 mencerminkan adaptasi terhadap teknologi digital dan perubahan preferensi konsumen. Sementara sektor e-commerce menunjukkan pertumbuhan, sektor ritel tradisional menghadapi tantangan akibat penurunan daya beli dan perubahan perilaku konsumen.

Kebijakan ekonomi dari pemerintahan Jokowi dan Prabowo memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi ini. Penurunan daya beli selama masa pemerintahan Jokowi dan kebijakan efisiensi anggaran di era Prabowo berkontribusi pada lesunya sektor ritel. Untuk memitigasi dampak ini, diperlukan strategi yang fokus pada peningkatan daya beli masyarakat, adaptasi teknologi oleh pelaku ritel, dan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan konsumsi domestik

Suara Orang Batak Dari Jantung Tapanuli

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • Parpol di Indonesia: Dibentuk dengan Niat Korupsi

    Parpol di Indonesia: Dibentuk dengan Niat Korupsi

    Korupsi di Indonesia terus menjadi momok yang menggerogoti fondasi demokrasi. Anggota partai politik (parpol) di legislatif dan eksekutif kerap menjadi pelaku utama. Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat serangkaian skandal korupsi. Skandal ini…

  • Platform Ojol Adalah Perbudakan Modern: Pendapatan Peserta Menyedihkan, Pemerintah Diam Saja

    Platform Ojol Adalah Perbudakan Modern: Pendapatan Peserta Menyedihkan, Pemerintah Diam Saja

    Suara Batak Tapanuli – Di balik gemerlap kemudahan layanan transportasi digital, tersimpan kisah getir. Ribuan pengemudi ojek online (ojol) bekerja nyaris tanpa perlindungan. Mereka juga tidak mendapatkan upah layak atau kejelasan masa depan. Istilah…

  • BPJS Hapus Sistem Kelas, Berlaku Penuh Mulai Juni 2025: Apa Dampaknya Bagi Iuran Peserta?

    BPJS Hapus Sistem Kelas, Berlaku Penuh Mulai Juni 2025: Apa Dampaknya Bagi Iuran Peserta?

    Suara Batak Tapanuli, Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi menetapkan penghapusan sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam layanan rawat inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kebijakan ini akan berlaku penuh paling lambat pada…

  • Penyebab Kenaikan Uang Pangkal di Pendidikan Tinggi

    Penyebab Kenaikan Uang Pangkal di Pendidikan Tinggi

    Mahalnya uang pangkal adalah masalah kompleks yang melibatkan kebijakan pemerintah, manajemen PTN, dan kondisi sosial-ekonomi. Penyelesaiannya membutuhkan kolaborasi semua pihak agar pendidikan tinggi tetap terjangkau dan berkualitas. Akar masalah mahalnya uang pangkal kampus negeri…

  • Gotong Royong: Nilai Luhur Manis di Bibir

    Gotong Royong: Nilai Luhur Manis di Bibir

    Nilai gotong royong, meskipun masih dijunjung tinggi dalam retorika politik, menghadapi tantangan serius dalam praktik ekonomi Indonesia saat ini. Ketimpangan sosial, individualisme, dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah menjadi faktor utama yang menghambat perwujudan semangat…

  • PHK Telah Meluas ke Sektor Industri Non-Padat Karya

    PHK Telah Meluas ke Sektor Industri Non-Padat Karya

    Mencegah Krisis PHK Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia pada 2025 telah meluas dari sektor industri padat karya. Sektor ini mencakup tekstil, alas kaki, dan garmen. PHK juga merambah ke sektor non-padat karya,…

  • PARTAI POLITIK MILIK SIAPA? Ketua Umum tak Pernah Ganti

    PARTAI POLITIK MILIK SIAPA? Ketua Umum tak Pernah Ganti

    Syarat pembentukan partai politik di Indonesia melibatkan minimal 50 orang dewasa dan penetapan Pancasila sebagai dasar. Partai berfungsi menyerap aspirasi masyarakat, menjaga keutuhan NKRI, dan memajukan demokrasi. Sumber pendanaan berasal dari iuran anggota dan…

  • Kebohongan Jokowi: Ijazah dan Janji Palsu yang Terabaikan

    Kebohongan Jokowi: Ijazah dan Janji Palsu yang Terabaikan

    Sejumlah kontroversi mengenai dugaan kebohongan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Berbagai pihak, mulai dari tokoh politik hingga akademisi, telah mengajukan berbagai klaim mengenai ketidakjujuran mantan presiden selama…

  • Logika Keliru di Era Kepemimpinan Jokowi

    Logika Keliru di Era Kepemimpinan Jokowi

    Berikut adalah beberapa contoh logical fallacies (kesalahan penalaran) yang muncul dalam pernyataan Joko Widodo selama dua periode kepresidenannya: Periode Pertama (2014-2019) Periode Kedua (2019-2024)

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading