Pergeseran Pola Belanja Masyarakat dan Penurunan Penjualan Ritel di Indonesia:
Advertisements
2–3 minutes

Pergeseran Pola Belanja Masyarakat dan Penurunan Penjualan Ritel di Indonesia: Analisis Dampak Kebijakan Pemerintahan Jokowi dan Prabowo

Industri ritel di Indonesia mengalami dinamika signifikan sepanjang tahun 2024. Perubahan pola belanja konsumen menandai dinamika ini. Selain itu, terjadi penurunan penjualan di sektor tradisional. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi makro serta kebijakan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.


Tren Konsumsi dan Pergeseran Pola Belanja

NielsenIQ menyatakan bahwa pada kuartal III 2024, total belanja konsumen Indonesia untuk FMCG mencapai Rp256 triliun. Teknologi konsumen juga tercakup dalam total tersebut. Angka ini meningkat 1,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja untuk FMCG sendiri mencapai Rp208 triliun, naik 1,1% year-on-year, sementara sektor teknologi konsumen tumbuh 4,3%. NIQ

Namun, pertumbuhan ini tidak merata di seluruh sektor ritel. Penjualan ritel tradisional mengalami perlambatan, dengan pertumbuhan hanya 0,1% year-on-year pada April 2024, terendah sejak Mei 2023. Sementara itu, e-commerce menunjukkan pertumbuhan stabil, dengan rata-rata jumlah transaksi meningkat sebesar 4,95% sepanjang tahun 2024.

Perubahan perilaku konsumen juga terlihat dari peningkatan penggunaan metode pembayaran non-tunai dalam e-commerce, dengan e-wallet menjadi pilihan utama. Tren seperti live shopping dan penggunaan platform seperti TikTok Shop semakin populer. Hal ini mencerminkan adaptasi konsumen terhadap teknologi digital.


Dampak Kebijakan Pemerintahan Jokowi dan Prabowo

Pemerintahan Jokowi (hingga 2024):

Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, beberapa kebijakan ekonomi berdampak pada daya beli masyarakat. Data menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, jutaan masyarakat kelas menengah mengalami penurunan kelas ekonomi. Penurunan ini berdampak pada konsumsi domestik. Selain itu, sektor ritel juga terpengaruh.

Pemerintahan Prabowo (sejak akhir 2024):

Presiden Prabowo Subianto, yang mulai menjabat pada akhir 2024, mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran dengan memangkas belanja negara sebesar Rp306 triliun. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi fiskal. Namun, dampaknya terasa pada peredaran uang di masyarakat. Kebijakan ini juga menekan daya beli, terutama di sektor ritel.

Selain itu, kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun turut mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Penurunan konsumsi diperkirakan mencapai 0,814% secara tahunan.


Kesimpulan

Pergeseran pola belanja masyarakat Indonesia pada tahun 2024 mencerminkan adaptasi terhadap teknologi digital dan perubahan preferensi konsumen. Sementara sektor e-commerce menunjukkan pertumbuhan, sektor ritel tradisional menghadapi tantangan akibat penurunan daya beli dan perubahan perilaku konsumen.

Kebijakan ekonomi dari pemerintahan Jokowi dan Prabowo memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi ini. Penurunan daya beli selama masa pemerintahan Jokowi dan kebijakan efisiensi anggaran di era Prabowo berkontribusi pada lesunya sektor ritel. Untuk memitigasi dampak ini, diperlukan strategi yang fokus pada peningkatan daya beli masyarakat, adaptasi teknologi oleh pelaku ritel, dan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan konsumsi domestik

Suara Orang Batak Dari Jantung Tapanuli

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • Ancaman Kekuasaan Militerisme TNI

    Ancaman Kekuasaan Militerisme TNI

    Negara yang dikendalikan tentara bukan hanya kehilangan keseimbangan kekuasaan. Negara juga kehilangan esensi kemanusiaannya: kebebasan berpikir, partisipasi rakyat, dan supremasi sipil atas militer. Ini bukan sekadar retorika, melainkan peringatan historis yang relevan bagi Indonesia…

  • Kaitan Boby Nasution Di Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten Padang Lawas Utara

    Kaitan Boby Nasution Di Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten Padang Lawas Utara

    Kasus korupsi dalam pengadaan proyek jalan di Dinas PUPR Sumut melibatkan pejabat daerah yang mengatur pemenang lelang dan menerima suap. Gubernur Bobby Nasution bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek. Praktik ini mencakup…

  • Masa Depan Indonesia 2029: Krisis Sosial dan Ledakan Politik

    Masa Depan Indonesia 2029: Krisis Sosial dan Ledakan Politik

    Pada 20 Maret 2024, Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden dengan 58,59 persen suara, didampingi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Konsolidasi kekuasaan Jokowi memperkuat kontrol politik dengan mengubah rival menjadi sekutu, tetapi menyebabkan kerusakan…

  • EKOSISTEM UANG KOTOR DI PARKIR LIAR JAKARTA

    EKOSISTEM UANG KOTOR DI PARKIR LIAR JAKARTA

    Ekosistem parkir liar di Jakarta melibatkan jaringan terstruktur, termasuk juru parkir, penguasa lahan, ormas, dan aparat. Praktik ini menghasilkan pungutan ilegal yang merugikan pendapatan daerah. Dengan potensi keuntungan mencapai lebih dari Rp1 triliun per…

  • Dilema Suksesi Sultan HB X Yogyakarta

    Dilema Suksesi Sultan HB X Yogyakarta

    Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sultan Yogyakarta dan Gubernur DIY, menghadapi isu suksesi tahta tanpa putra. Ia mengubah gelar putri sulungnya, GKR Mangkubumi, sebagai upaya mempromosikan kesetaraan gender, meski menuai kritik. Proses suksesi mengikuti tradisi…

  • Kegagalan Pancasila dalam Demokrasi Dari Sukarno hingga Jokowi

    Kegagalan Pancasila dalam Demokrasi Dari Sukarno hingga Jokowi

    Indonesia, dengan Pancasila sebagai fondasi ideologinya, telah lama berjuang untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Namun, di tengah tantangan globalisasi, ketimpangan ekonomi, dan polarisasi politik, Demokrasi Pancasila—sebagaimana diterapkan pada masa Orde Baru…

  • Kegagalan Rusunawa Pemerintah: Korupsi, Desain Bobrok, & Kemiskinan MBR

    Kegagalan Rusunawa Pemerintah: Korupsi, Desain Bobrok, & Kemiskinan MBR

    Monumen Kebohongan Negara Di tengah euforia janji kampanye yang megah, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memulai sebuah program ambisius. Program tersebut adalah “3 Juta Rumah” yang diluncurkan pada awal 2025. Program ini menargetkan 1…

  • Mengapa Politik Indonesia Selalu Terjebak dalam Lingkaran Setan: Militer, Oligarki, dan Agama

    Mengapa Politik Indonesia Selalu Terjebak dalam Lingkaran Setan: Militer, Oligarki, dan Agama

    Rahasia Gelap Kekuasaan dari Pra-Kemerdekaan hingga Sekarang di Era Prabowo Pendahuluan: Pola Kekuasaan Elitis di Politik Indonesia Politik Indonesia sejak pra-kemerdekaan hingga era kontemporer terjebak dalam siklus kompetisi kekuasaan. Pertarungan ini terjadi di antara…

  • Mengapa Garuda Indonesia Terjebak dalam Kerugian Kronis?

    Mengapa Garuda Indonesia Terjebak dalam Kerugian Kronis?

    Pendahuluan: Maskapai Nasional Rugi Kronis PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, maskapai penerbangan nasional yang didirikan pada 1949, pernah menjadi simbol kebanggaan Indonesia di langit dunia. Sebagai flag carrier, Garuda tidak hanya menghubungkan nusantara tetapi…

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading