Nilai gotong royong, meskipun masih dijunjung tinggi dalam retorika politik, menghadapi tantangan serius dalam praktik ekonomi Indonesia saat ini. Ketimpangan sosial, individualisme, dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah menjadi faktor utama yang menghambat perwujudan semangat kebersamaan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Istilah “gotong royong” berasal dari dua kata dalam bahasa Indonesia:

1. Gotong
   Kata ini berasal dari bahasa Jawa atau Melayu yang berarti “mengangkat” atau “memikul”. Dalam konteks tradisional, “gotong” sering digunakan untuk menggambarkan tindakan fisik mengangkat sesuatu secara bersama-sama, seperti rumah atau beban berat.
2. Royong
   Kata ini berarti “bersama-sama” atau “kolektif”. Dalam beberapa bahasa daerah di Indonesia, “royong” menggambarkan semangat kolektivitas atau kebersamaan.

---

Gotong Royong sebagai Alat Retoris

• Dalam praktik politik, istilah “gotong royong” sering digunakan secara simbolis atau retoris. Istilah ini membungkus agenda kekuasaan agar terkesan populis dan berorientasi rakyat.
• Misalnya, dalam kampanye pemilu, program-program sosial-politik sering diklaim sebagai bentuk gotong royong antara negara dan rakyat. Namun, pelaksanaannya sering bersifat top-down atau transaksional.

---

Distorsi Makna

• Beberapa pengamat politik menilai bahwa penggunaan istilah gotong royong dalam politik modern sering kali menyimpang dari makna aslinya. Makna tersebut adalah kerja bersama secara tulus dan sukarela.
• Dalam praktik kekuasaan, gotong royong terkadang hanya menjadi justifikasi atas politik akomodasi, kompromi elit, atau oligarki kekuasaan.

TANTANGAN SAAT INI

Situasi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi yang Meningkat

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hingga Maret 2025, rasio Gini Indonesia berada di angka 0,4. Ini menandakan tingkat ketimpangan yang signifikan. Kondisi ini diperparah oleh melemahnya nilai tukar rupiah. Deflasi terjadi selama dua bulan berturut-turut. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) telah menyentuh 45.000 buruh dari 38 perusahaan.

Krisis ekonomi ini telah memaksa banyak individu dan keluarga untuk lebih memfokuskan perhatian pada kelangsungan hidup mereka sendiri. Partisipasi dalam kegiatan kolektif yang tidak memberikan manfaat langsung telah berkurang.

Individualisme dan Perubahan Nilai Sosial

Modernisasi dan globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Budaya individualisme semakin mengakar, terutama di perkotaan, menggantikan nilai-nilai kolektivitas yang sebelumnya dominan. Perubahan ini menyebabkan masyarakat / elite politik lebih fokus pada kepentingan pribadi. Mereka lebih mementingkan kelompok dan keluarga. Gotong royong tidak lagi dipikirkan dalam tindakan sehari-hari.

Selain itu, kemajuan teknologi dan informasi telah mengubah cara interaksi sosial. Banyak individu yang lebih memilih berkomunikasi melalui media digital daripada tatap muka. Hal ini mengurangi kesempatan untuk membangun solidaritas komunitas.

Krisis Kepercayaan terhadap Pemerintah

Berbagai inisiatif gotong royong berbasis digital muncul selama pandemi COVID-19. Ini terjadi karena ketidakmampuan pemerintah memberikan bantuan yang merata. Juga sebagai respons terhadap kurangnya keadilan. Platform seperti Bagirata adalah contoh masyarakat mengambil inisiatif untuk saling membantu. Platform ini juga mencerminkan kritik terhadap kurangnya responsivitas dan keadilan dalam kebijakan pemerintah.

Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dalam penyaluran bantuan sosial selama pandemi semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini mengikis semangat gotong royong yang seharusnya didorong oleh negara.

---

Kesimpulan

Makna gotong royong dalam politik Indonesia memiliki dimensi ideal dan realitas:

• Secara ideal, gotong royong mencerminkan semangat kolektivitas, solidaritas, dan musyawarah yang khas Indonesia.
• Secara realitas, makna ini sering dimanfaatkan secara politis. Hal ini terjadi baik sebagai strategi merangkul kekuasaan maupun sebagai narasi untuk legitimasi program atau koalisi.

Nilai gotong royong memerlukan upaya kolektif dari semua pihak. Ini termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Tujuannya adalah membangun kembali kepercayaan dan solidaritas sosial. Ini merupakan fondasi menuju perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, gotong royong tetap menjadi nilai penting dalam politik Indonesia. Namun, kita harus terus mengkritisinya. Hal ini dilakukan agar tidak mengalami reduksi menjadi sekadar jargon.