Tingginya pengangguran di Papua bukan sekadar angka di laporan BPS. Ini adalah potret kegagalan struktural negara dalam merumuskan pembangunan yang berpihak pada warga asli. Selama bertahun-tahun, proyek-proyek besar yang digembar-gemborkan sebagai motor pertumbuhan telah berubah menjadi koridor ekstraksi. Kondisi ini membuat penduduk lokal menjadi penonton di tanahnya sendiri. Pendidikan tidak pernah dibenahi secara serius. Pelatihan kerja hanya dianggap proyek seremonial. Industri yang hadir lebih sibuk mengangkut sumber daya alam. Mereka tidak membuka lapangan kerja berkualitas. Di tengah limpahan kekayaan emas, tembaga, hutan, dan perikanan, anak-anak muda Papua terjebak dalam lingkaran kebijakan tambal sulam. Kebijakan ini mengabaikan akar persoalan seperti ketidakadilan akses dan minimnya transfer keterampilan. Ada juga dominasi kekuatan ekonomi eksternal yang menguras hasil bumi tetapi gagal menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat setempat.

Berikut adalah beberapa provinsi lain dengan TPT tinggi berdasarkan data terkini:

Banten: 6,68% Papua Barat Daya: 6,48% Kepulauan Riau: 6,39% DKI Jakarta: 6,21% Jawa Barat: 6,75% data Agustus 2024.

Data TPT dihitung sebagai persentase angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Ini termasuk mereka yang aktif mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Jawa Barat sempat dilaporkan sebagai provinsi dengan TPT tertinggi per Agustus 2024 (6,75%). Namun, data terbaru menunjukkan Papua menduduki posisi teratas pada Februari 2025.

Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua tetap tinggi. Ini terjadi meskipun ada kekayaan sumber daya alam (SDA) dan program pembangunan era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beberapa faktor struktural, sosial, dan ekonomi yang kompleks dapat menjelaskan hal ini. Berikut adalah analisis penyebabnya berdasarkan informasi yang tersedia:

1. Kekayaan Sumber Daya Alam Tidak Terserap secara Optimal

• Pengelolaan SDA yang Kurang Optimal: Papua kaya akan sumber daya alam. Ini termasuk mineral seperti tembaga, emas, dan nikel. Ada juga hasil hutan serta potensi energi air. Misalnya Sungai Mamberamo dengan potensi tenaga air 12.284 MW. Namun, pengelolaan SDA ini sering kali dikuasai oleh pihak asing atau perusahaan besar. Bukan oleh masyarakat lokal. Sehingga manfaat ekonominya tidak sepenuhnya dirasakan oleh penduduk Papua. Keterbatasan kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola aset ini juga menjadi kendala utama.
• Minimnya Keterlibatan Tenaga Kerja Lokal: Banyak proyek SDA, seperti tambang atau infrastruktur, memerlukan tenaga kerja terampil dengan kualifikasi tinggi. Namun, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Papua terlihat dari angka Rataan Lama Sekolah (RLS) yang rendah. Hal ini membuat masyarakat lokal sulit bersaing untuk posisi pekerjaan formal di sektor-sektor ini.
• Fokus pada Ekstraksi, Bukan Pengolahan: Kekayaan alam Papua lebih banyak diekspor dalam bentuk mentah, bukan diolah secara lokal. Hal ini mengurangi peluang penciptaan lapangan kerja di sektor pengolahan atau industri turunan.

2. Tantangan Implementasi Program Pembangunan Jokowi

• Infrastruktur Belum Sepenuhnya Mendukung Ketenagakerjaan: Program pembangunan Jokowi, seperti Trans Papua, meningkatkan akses infrastruktur untuk Papua. Selain itu, peningkatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) juga menambah anggaran. Namun, proyek-proyek ini sering kali bersifat jangka panjang dan belum langsung menciptakan lapangan kerja yang signifikan bagi masyarakat lokal. Misalnya, pembangunan jalan Trans Papua menghadapi tantangan seperti medan yang sulit dan masalah keamanan, yang kadang menghentikan proyek sementara.
• Pemekaran DOB Belum Maksimal: Penambahan empat Daerah Otonomi Baru (DOB). Ini mencakup Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Tujuan perubahan ini adalah untuk meningkatkan lapangan kerja. Hal ini dibuktikan dengan penurunan pengangguran di Jayapura dari 10 ribu menjadi 5 ribu orang. Namun, efeknya tidak merata di seluruh wilayah Papua. Dampaknya terutama dirasakan di daerah terpencil. Fokus pembangunan lebih pada perdagangan dan jasa di kota-kota besar seperti Jayapura. Kurangnya perhatian ditujukan pada wilayah pegunungan atau pedalaman.
• Kesenjangan Distribusi Manfaat: Dana Otsus dan perubahan struktur fiskal (80% untuk kabupaten/kota, 20% untuk provinsi) di Papua memang meningkat. Namun, alokasi ini belum sepenuhnya efektif menciptakan lapangan kerja karena kurangnya pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Banyak pekerjaan baru yang tercipta di sektor perdagangan atau jasa lebih menguntungkan pekerja dari luar Papua.

3. Kesenjangan Keterampilan dan Pendidikan

• Rendahnya Kualitas SDM: Rendahnya tingkat pendidikan di Papua. Terutama, di wilayah pegunungan. Kondisi ini menyebabkan banyak penduduk tidak memenuhi kualifikasi untuk pekerjaan formal di sektor industri atau infrastruktur. Menurut BPS (2017), kepadatan penduduk yang rendah (10 jiwa/km²) juga menghambat pengelolaan SDA secara optimal karena kurangnya tenaga kerja terampil.
• TPT Tinggi pada Lulusan SMA: Data menunjukkan bahwa TPT tertinggi di Papua justru ada pada lulusan SMA/sederajat. Dari 100 orang lulusan SMA, 6 di antaranya menganggur. TPT terendah ada pada mereka yang tidak tamat SD. Banyak dari mereka bekerja sebagai pekerja keluarga tak dibayar di sektor pertanian. Ini menunjukkan bahwa lulusan SMA sering kali tidak memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh pasar kerja modern.
• Kurangnya Pelatihan Keterampilan: Meskipun ada upaya seperti Skill Development Centre dan Balai Latihan Kerja, pelatihan ini masih dalam skala kecil. Jangkauan pelatihan ini juga terbatas. Hal ini terutama terjadi di wilayah pedesaan atau pegunungan. Akibatnya, pelatihan tersebut tidak mampu menyerap angkatan kerja muda yang besar.

4. Struktur Ekonomi dan Dominasi Sektor Informal

• Dominasi Sektor Pertanian: Sektor pertanian menyumbang 69,98% penyerapan tenaga kerja di Papua. Namun, banyak di antaranya adalah pekerja keluarga tak dibayar. Pekerjaan ini memiliki produktivitas rendah. Pekerjaan ini tidak menghasilkan output ekonomi yang signifikan, sehingga tidak mampu mengurangi TPT secara substansial.
• Keterbatasan Diversifikasi Ekonomi: Perekonomian Papua masih bergantung pada sektor primer (pertanian, pertambangan). Sektor industri atau jasa modern kurang berkembang. Hal ini membatasi peluang kerja di sektor formal yang biasanya menyerap tenaga kerja terampil.

5. Faktor Sosial dan Geografis

• Tantangan Geografis: Wilayah Papua yang luas (lebih dari 400.000 km²) dan terpencil menyulitkan distribusi manfaat pembangunan ke daerah-daerah pedalaman. Infrastruktur yang belum merata membatasi akses ke peluang kerja. Kondisi ini terutama terlihat di wilayah pegunungan. Di sana, TPT lebih rendah karena dominasi pekerjaan informal.
• Masalah Keamanan: Isu keamanan di beberapa wilayah Papua menghambat kelancaran pembangunan. Sebagaimana disebutkan Jokowi terkait proyek Trans Papua, hal ini juga menghambat investasi. Hal ini pada akhirnya memengaruhi penciptaan lapangan kerja.
• Migrasi dan Persaingan Tenaga Kerja: Migrasi tenaga kerja dari luar Papua ke kota-kota besar seperti Jayapura meningkatkan persaingan kerja. Hal ini terutama berlaku untuk pekerjaan formal. Akibatnya, masyarakat lokal sering kali tersisih.

6. Ketimpangan Struktural dan Kebijakan

• Ketergantungan pada Ekonomi Ekstraktif Kapitalis: Beberapa sumber menyoroti bahwa pengelolaan SDA di Papua sering diprivatisasi untuk kepentingan pemodal besar. Hal ini tidak untuk rakyat lokal. Akibatnya, kekayaan alam tidak berdampak signifikan pada pengurangan pengangguran. Sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan cenderung memperburuk ketimpangan distribusi manfaat.
• Lingkaran Kemiskinan dan Pengangguran: Rendahnya pendidikan dan kemiskinan (27,43% pada 2018, tertinggi di Indonesia) menciptakan lingkaran setan. Penduduk sulit mengakses pekerjaan layak. Hal ini mempertahankan tingkat pengangguran tinggi.

Solusi yang Diperlukan

Untuk mengatasi tingginya TPT di Papua, beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan:

• Peningkatan Pelatihan Keterampilan: Program pelatihan, seperti Skill Development Centre, diperluas untuk menargetkan kebutuhan industri lokal. Fokus utama adalah masyarakat asli Papua (OAP).
• Diversifikasi Ekonomi: Mengembangkan sektor industri pengolahan dan jasa untuk mengurangi ketergantungan pada sektor primer.
• Peningkatan Infrastruktur Pendidikan: Investasi dalam pendidikan untuk meningkatkan RLS dan kualitas SDM, terutama di wilayah terpencil.
• Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi lokal untuk menyerap tenaga kerja informal.
• Kebijakan Inklusif untuk OAP: Memastikan kebijakan pembangunan seperti DOB dan Otsus. Kebijakan ini harus lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat asli Papua. Ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik.

Kesimpulan

Papua memang kaya akan SDA dan mendapat perhatian melalui program pembangunan Jokowi seperti Trans Papua dan Dana Otsus. Namun, tingginya TPT tetap dipengaruhi oleh rendahnya kualitas SDM. Pengelolaan SDA yang tidak inklusif juga menjadi faktor penghambat. Tantangan geografis dan ketimpangan distribusi manfaat pembangunan turut mempengaruhi. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu pendekatan yang lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal. Kita juga perlu pelatihan keterampilan dan diversifikasi ekonomi. Ini penting untuk memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh penduduk Papua.

BAMBANG HUTAGALUNG

Bambang Hutagalung Editor, Journalist, Digital Strategist An accomplished journalist and media strategist, currently serving as Editor-in-Chief of for Suara Batak Tapanuli. With over two decades of experience in the Indonesian media landscape, Bambang is recognized for his critical analysis, investigative depth, and forward-thinking approach to digital transformation in journalism.