Program Food Estate di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Program ini digagas pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Peningkatan ini dilakukan melalui pengembangan pertanian terintegrasi, khususnya hortikultura seperti kentang, bawang merah, dan bawang putih. Berikut adalah ringkasan perkembangan, tantangan, dan hasil produksi:

Latar Belakang dan Tujuan

• Lokasi dan Skala: Program ini dimulai pada 2020 di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung, dengan luas lahan awal 215 hektar dari target 1.000 hektar pada tahap pertama, dan rencana ekspansi hingga 30.000 hektar hingga 2024.
• Komoditas Utama: Fokus pada hortikultura, yaitu kentang, bawang merah, dan bawang putih, dipilih karena kesesuaian dengan kondisi tanah dan curah hujan tinggi di Humbang Hasundutan.
• Tujuan: Meningkatkan produksi pangan untuk kebutuhan domestik dan ekspor, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung kesejahteraan petani melalui pendekatan korporasi pertanian.

Perkembangan dan Capaian

• Tahap Awal: Pada 2020, 215 hektar lahan di Desa Ria-Ria mulai diolah, dengan hasil panen perdana pada 2021 mencatat produktivitas kentang 15 ton/ha, bawang merah dan bawang putih masing-masing 5,8 ton/ha. Panen bawang merah pada 2023 mencapai 10 ton/ha (kering) pada lahan percontohan 5 hektar.
• Infrastruktur: Kementerian PUPR mendukung pembangunan irigasi tetes (200 ha) dan jalan hotmix senilai Rp21,19 miliar pada 2024 untuk akses ke lahan Food Estate.
• Keterlibatan Swasta: Perusahaan seperti PT Indofood, PT Calbee Wings, dan lainnya berperan sebagai offtaker atau investor, menyediakan benih dan menampung hasil panen.

Tantangan dan Kritik

1. Masalah Teknis dan Agraria:
   • Kondisi Tanah: Tanah keras dengan akar-akar membutuhkan waktu pengolahan hingga 6 bulan, tetapi pemerintah mempercepat proses (Oktober-Desember 2020), menyebabkan bibit rusak dan hasil panen tidak optimal.
   • Infrastruktur: Kurangnya gudang penyimpanan memadai dan jalan yang belum sepenuhnya baik menyulitkan distribusi.
   • Konflik Lahan: Program ini memicu konflik tanah adat, terutama di Desa Ria-Ria dan Parsingguran, karena lahan adat dinyatakan sebagai hutan negara tanpa pengakuan resmi. Masyarakat adat menuntut pengakuan tanah berdasarkan SK 138/1979 dan penghentian aktivitas investor hingga sengketa selesai.

2. Kesejahteraan Petani:

• Petani mengeluhkan harga jual rendah (misalnya, kentang Rp4.000/kg dibandingkan harga pasar Rp6.000-8.000/kg) dan sistem penjualan yang rumit melalui koperasi. Banyak petani memilih menjual ke tengkulak atau meninggalkan lahan karena kerugian.
• Skema kerja sama dengan perusahaan dianggap mengurangi otonomi petani, menjadikan mereka buruh di lahan sendiri.

3. Dampak Lingkungan: Pembukaan lahan menyebabkan deforestasi dan hilangnya sumber mata air, terutama di Desa Parsingguran dan Taman Sains Teknologi Herbal (TSTH).

4. Klaim Kegagalan: Beberapa laporan menyebut lahan terbengkalai menjadi semak belukar, dengan petani meninggalkan proyek karena minimnya pendanaan dan pendampingan. Namun, Kementan dan petani lokal seperti Amintas Lumban Gaol membantah klaim kegagalan, menyebut produktivitas meningkat seiring perbaikan tanah dan infrastruktur

Perspektif Pemerintah dan Masyarakat

• Pemerintah: Mengklaim keberhasilan dengan hasil panen di atas rata-rata nasional (70% keberhasilan, 12% gagal panen) dan terus mendorong ekspansi lahan hingga 20.000 hektar pada 2024.
• Masyarakat Adat: Menganggap program ini melecehkan hak adat, dengan tuduhan perampasan lahan dan minimnya partisipasi dalam pengambilan kebijakan.
• Petani: Sebagian petani merasa terbantu dengan bantuan benih dan pupuk, tetapi banyak yang kecewa karena ketergantungan pada perusahaan dan kurangnya keuntungan.

Kontroversi dan Tuntutan

• Masyarakat adat menuntut Perda untuk pengakuan hak adat, penyelesaian sengketa lahan, dan penghentian kriminalisasi warga terkait konflik.
• Kritik dari LSM seperti Walhi menyebut proyek ini lebih berorientasi pada kepentingan korporasi ketimbang ketahanan pangan lokal, mengabaikan diversifikasi pangan tradisional seperti kopi, kemenyan, dan andaliman.

Kegiatan Utama Wapres di Kawasan Food Estate:

Peninjauan TSTH2: Wapres Gibran mengunjungi fasilitas TSTH2 yang berdiri di atas lahan seluas 500 hektare. Fasilitas ini dilengkapi dengan rumah kaca, laboratorium pascapanen, tempat penyimpanan tanaman obat, dan fasilitas produksi biofertilizer. TSTH2 berfungsi sebagai pusat riset dan pengembangan komoditas lokal seperti kunyit, bunga telang, kentang, dan kemenyan untuk menghasilkan produk turunan bernilai tambah tinggi.

Wapres Gibran mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi. Beliau berharap TSTH2 dapat menjadi model bagi pusat penyedia bibit unggul dalam negeri guna mempercepat swasembada pangan nasional.

Kesimpulan Kegiatan & Kunjungan Wapres

Komitmen strategis pemerintah melalui arahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungannya ke kawasan Food Estate Humbang Hasundutan menunjukkan arah kebijakan baru untuk mengatasi tantangan klasik dalam sektor pertanian—khususnya dengan melibatkan generasi muda, teknologi, dan inovasi. Berikut analisis strategis yang mencerminkan pendekatan pemerintah terhadap empat tantangan utama:

1. Masalah Teknis dan Agraria — Tantangan: Masalah infrastruktur dasar, irigasi tidak memadai, lahan marginal, serta konflik lahan (status kepemilikan dan redistribusi).

2. Kesejahteraan Petani — Tantangan: Harga jual komoditas rendah, ketergantungan pada tengkulak, kurangnya skema proteksi pendapatan.

3. Dampak Lingkungan — Tantangan: Deforestasi, degradasi tanah, penggunaan pupuk kimia berlebihan.

4. Klaim Kegagalan Program Food Estate — Tantangan: Evaluasi media dan LSM menyebut banyak proyek food estate gagal panen, overbudget, atau tidak sesuai target.

Arahan Strategis Wapres:

• Pemanfaatan Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2): Sebagai pusat riset, TSTH2 mengembangkan smart farming, greenhouse technology, dan sistem irigasi modern. Ini bertujuan menjawab keterbatasan lahan subur dengan pendekatan presisi berbasis data.
• Digitalisasi Pertanian: Pemerintah mendorong agritech seperti sensor tanah, drone pemantau lahan, dan sistem informasi geospasial untuk pemetaan dan efisiensi lahan.

Solusi untuk Generasi Muda:

• Meningkatkan akses anak muda ke pelatihan teknologi pertanian.
• Inkubasi startup pertanian digital di wilayah food estate.

Arahan Strategis Wapres:

Hilirisasi dan Diversifikasi Produk: Dukungan untuk memproduksi produk turunan herbal dan hortikultura (seperti bioetanol, suplemen kesehatan, dan kosmetik) melalui TSTH2 bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas.

• Model Kemitraan dan BUMDes: Wapres menyarankan peran aktif koperasi desa atau BUMDes sebagai offtaker, agar petani tidak dipermainkan harga pasar.
• Subsidi Teknologi dan Kredit Mikro Digital: Pemerintah menyiapkan skema insentif untuk petani muda yang menggunakan teknologi pertanian.

Kesimpulan Strategis:

Arahan Wapres Gibran menekankan bahwa masa depan pertanian Indonesia berada di tangan generasi muda. Mereka bukan hanya berperan sebagai buruh tani. Mereka juga bertindak sebagai inovator, peneliti, dan pelaku industri berbasis teknologi. Pendekatan yang terintegrasi antara riset–produksi–hilirisasi–distribusi digital adalah kunci untuk mengatasi tantangan sistemik yang selama ini menghambat keberhasilan program food estate.

Kesimpulan

Untuk memastikan petani sejahtera dan produksi maksimal, pemerintah pusat dan daerah perlu merumuskan regulasi lintas sektor yang tidak hanya responsif terhadap permasalahan teknis, tetapi juga menyentuh aspek kelembagaan, insentif ekonomi, dan keberlanjutan.

1. Regulasi Harga Dasar dan Skema Proteksi Pendapatan Petani📜 Tujuan: Mencegah jatuhnya harga hasil panen di bawah biaya produksi.

2. UU Kesejahteraan Petani & Koperasi Produksi Daerah 📜 Tujuan: Memberdayakan petani sebagai produsen dan pelaku ekonomi, bukan hanya penyedia tenaga kerja.

3. UU Reformasi Agraria & Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (PLP2B) 📜 Tujuan: Menjamin ketersediaan lahan produktif dan bebas dari alih fungsi masif.

4. Regulasi Teknologi dan Inovasi Pertanian Nasional 📜 Tujuan: Menjamin adopsi teknologi pertanian modern secara masif dan merata.

5. Regulasi Pengawasan Rantai Pasok dan Ekosistem Distribusi 📜 Tujuan: Menghapus mata rantai distribusi yang merugikan petani.

• Perpres: Penetapan prioritas pangan nasional dan perlindungan petani.
• Permendagri dan Pergub: Wajib belanja pemerintah daerah minimal 20% dari produk lokal pertanian.
• Peraturan Bank Indonesia/OJK: Skema pembiayaan mikro berbunga ringan untuk petani.

TEKNOLOGI TINGGI TANPA REGULASI ADALAH HAL YANG BODOH