Jakarta– Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menjadi sorotan. Periode lima tahun terakhir (2020–2024) menjadi fokus utama. Anggaran ini menarik perhatian publik. Hal ini terjadi karena keterbatasan data yang tersedia di ranah publik. Sepak bola adalah olahraga yang digemari jutaan rakyat Indonesia. Namun, informasi mengenai alokasi dana publik untuk PSSI ternyata sulit diakses. Kondisi ini memicu kritik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Data yang Terbatas: Hanya 2020 dan 2024 yang Jelas
Berdasarkan penelusuran, data anggaran APBN untuk PSSI hanya tersedia secara jelas untuk dua tahun dalam periode 2020–2024. Pada 2020, PSSI menerima alokasi sebesar Rp50,6 miliar melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Dana ini digunakan untuk persiapan Timnas U-19 menuju Piala Dunia U-20 2021. Sementara itu, pada 2024, PSSI mendapatkan Rp135,4 miliar. Dana ini terdiri dari Rp127,1 miliar untuk pembangunan training center di Ibu Kota Negara (IKN), kompetisi, dan pelatihan. Selain itu, Rp8,3 miliar digunakan untuk pemusatan latihan Timnas U-23.
Namun, untuk tahun 2021, 2022, dan 2023, data spesifik mengenai alokasi APBN untuk PSSI nyaris tidak ditemukan di sumber publik. Laporan resmi dari Kemenpora atau Kementerian Keuangan tidak mempublikasikan rincian alokasi untuk PSSI secara eksplisit. Media hanya menyebutkan anggaran Kemenpora secara umum. Contohnya adalah pagu Rp2,53 triliun pada 2023 untuk seluruh program olahraga tanpa detail per federasi.
Mengapa Data Sulit Diakses?
Ketiadaan data yang jelas memunculkan sejumlah pertanyaan. Pertama, kurangnya transparansi publik menjadi isu utama. Anggaran APBN, yang bersumber dari pajak rakyat, seharusnya dapat diakses dengan mudah untuk memastikan akuntabilitas. Namun, laporan anggaran untuk PSSI sering kali tersembunyi dalam dokumen internal Kemenpora yang tidak diumumkan secara luas. Kedua, pelaporan yang tidak spesifik memperburuk situasi. Kemenpora cenderung mengelompokkan anggaran olahraga dalam kategori umum seperti “pembinaan olahraga,” tanpa merinci alokasi untuk PSSI atau federasi lain.
Selain itu, fokus media lebih sering tertuju pada anggaran internal PSSI. Misalnya, Rp260 miliar pada 2023 berasal dari sponsor dan pendapatan komersial. Hal ini lebih sering disorot daripada dana APBN. Hal ini menciptakan kesan bahwa PSSI lebih bergantung pada dana non-pemerintah. Namun, alokasi APBN tetap signifikan untuk program strategis seperti pembinaan Timnas dan infrastruktur.
Dampak Keterbatasan Data
Keterbatasan data ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga mencerminkan lemahnya komunikasi antara pemerintah, PSSI, dan publik. Tanpa data yang jelas, masyarakat sulit menilai apakah dana APBN digunakan secara efektif untuk memajukan sepak bola Indonesia. Misalnya, meskipun Rp135,4 miliar dialokasikan pada 2024. Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali menyebutkan bahwa kebutuhan PSSI mencapai Rp480 miliar. Ini mengindikasikan kesenjangan besar yang tidak dijelaskan bagaimana penutupannya.
Lebih jauh, ketiadaan data untuk 2021–2023 menghambat evaluasi kinerja PSSI dalam memanfaatkan dana publik. Apakah anggaran tersebut mendukung prestasi Timnas, pembangunan infrastruktur, atau kompetisi lokal? Tanpa informasi, spekulasi dan ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan dana dapat muncul.
Kritik terhadap Pemerintah dan PSSI
Pemerintah, melalui Kemenpora, perlu meningkatkan transparansi. Mereka harus mempublikasikan rincian alokasi APBN untuk setiap federasi olahraga, termasuk PSSI. Ini harus dilakukan dalam format yang mudah diakses, seperti laporan tahunan di situs resmi. PSSI juga harus proaktif melaporkan penggunaan dana APBN, bukan hanya mengandalkan Kemenpora. Selain itu, kurangnya koordinasi antara PSSI dan Kemenpora dalam menyampaikan informasi ke publik menunjukkan lemahnya tata kelola.
Media juga memiliki peran untuk lebih kritis menyoroti isu ini. Daripada hanya melaporkan pernyataan resmi atau anggaran internal PSSI, investigasi mendalam terhadap alokasi APBN dapat mendorong akuntabilitas yang lebih baik.
Harapan ke Depan
Sepak bola Indonesia sedang berada di jalur positif. Hal ini terlihat dari pencapaian Timnas di level internasional. Ada juga rencana pembangunan training center di IKN. Namun, tanpa transparansi anggaran, kepercayaan publik terhadap PSSI dan pemerintah dapat tergerus. Publik berhak mengetahui bagaimana pajak mereka digunakan untuk memajukan olahraga nasional.
Untuk itu, Kemenpora dan PSSI harus berkomitmen untuk:
- Memublikasikan laporan anggaran tahunan yang rinci dan mudah diakses.
- Mengadakan konferensi pers rutin untuk menjelaskan penggunaan dana APBN.
- Mengintegrasikan data anggaran dalam platform digital, seperti situs resmi Kemenpora atau PSSI.
Hingga langkah-langkah ini diambil, keterbatasan data anggaran APBN untuk PSSI akan terus menjadi batu sandungan dalam membangun kepercayaan publik. Sepak bola Indonesia layak mendapatkan tata kelola yang lebih transparan demi masa depan yang lebih gemilang.
SUARA BATAK TAPANULI 
Leave a comment