Kebijakan pendidikan Presiden Prabowo Subianto tahun 2025 menuai hasil awal yang beragam—antara kemajuan infrastruktur dan kegagalan implementasi.
Langkah Awal yang Menjanjikan
Delapan bulan setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional. Dalam pidato kenegaraan awal 2025, ia menegaskan bahwa 22 persen APBN dialokasikan untuk sektor pendidikan. Ini merupakan porsi tertinggi dalam sejarah Indonesia.
Beberapa hasil awal mulai tampak. Pemerintah telah mengoperasikan 165 Sekolah Rakyat, bagian dari target 200 sekolah yang direncanakan berfungsi penuh sebelum akhir tahun. Program revitalisasi 11.440 sekolah juga berjalan dengan anggaran Rp16,9 triliun, disertai inisiatif digitalisasi pendidikan yang mulai menyentuh ribuan sekolah di daerah.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melaporkan bahwa program pendataan dan distribusi perangkat digital untuk sekolah “sudah memasuki tahap implementasi. Pelaksanaannya sekarang terukur dan berbasis kebutuhan lapangan.”
Perhatian untuk Guru dan Akses Pendidikan
Langkah lain yang mendapat apresiasi adalah dukungan terhadap kesejahteraan guru. Pemerintah menyalurkan bantuan Rp300 ribu per bulan bagi guru honorer. Mereka juga menyediakan Rp3 juta per semester bagi guru yang belum menyelesaikan pendidikan D4 atau S1.
Kebijakan ini diharapkan mempersempit kesenjangan mutu tenaga pengajar di daerah.
Program Makan Bergizi Gratis: Antara Niat dan Krisis
Namun, program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) berubah menjadi sorotan negatif. BEM-KM Universitas Gadjah Mada melaporkan lebih dari 6.500 kasus keracunan siswa di sejumlah provinsi, diduga terkait distribusi makanan dari program MBG (UGM.ac.id, Agustus 2025).
Kritik akademisi juga muncul ketika pemerintah berencana mengalihkan 44% anggaran pendidikan 2026 untuk mendanai program makan gratis (Indonesians.id, September 2025).
“Alokasi sebesar itu tidak sejalan dengan mandat konstitusi bahwa dana pendidikan harus diarahkan untuk peningkatan mutu, bukan konsumsi,” ujar Prof. Rina Sari, pakar kebijakan publik UI.
Sekolah Rakyat dan Penjurusan SMA: Gagasan Baik, Pelaksanaan Tersendat
Di lapangan, target pembukaan 100 Sekolah Rakyat pada Juli 2025 tidak tercapai. Banyak proyek tertunda karena renovasi belum selesai dan distribusi logistik terhambat.
Program penjurusan SMA berbasis Tes Kemampuan Akademik (TKA) juga menuai polemik. Program ini dianggap memperlebar kesenjangan antar daerah. Selain itu, program ini menambah tekanan bagi siswa.
Sementara itu, pemangkasan anggaran riset dan pendidikan tinggi memicu aksi mahasiswa bertajuk “Dark Indonesia” di berbagai kota. Para mahasiswa menolak pengalihan dana ke sektor non-akademik.
Antara Arah Besar dan Pelaksanaan yang Tertatih
Secara makro, arah kebijakan pendidikan Prabowo menunjukkan keinginan untuk menyusun fondasi jangka panjang. Tujuannya adalah membangun generasi yang sehat. Generasi ini harus cerdas, dan siap menghadapi era digital.
Namun, implementasi kebijakan tersebut masih terlalu cepat dan tidak selalu terkoordinasi dengan baik.
Beberapa kementerian bekerja dalam silo terpisah, sementara mekanisme evaluasi dan kontrol mutu di lapangan belum mapan.
Kesimpulan: Prabowo Mengerti Arah, Tapi Belum Menguasai Jalannya
Presiden Prabowo tampak memahami apa yang ingin ia capai: pendidikan yang kuat, merata, dan menumbuhkan karakter nasional.
Namun, bukti di lapangan menunjukkan bahwa Presiden belum sepenuhnya menguasai bagaimana mencapainya. Hal ini terutama terlihat dalam implementasi teknis. Pengawasan mutu juga menjadi tantangan. Pengelolaan risiko kebijakan adalah area lain yang perlu diperhatikan.
Visi besarnya tidak diragukan. Namun, disiplin eksekusi dan efisiensi birokrasi akan menjadi kunci. Apakah kebijakan pendidikan era Prabowo benar-benar mengangkat kualitas pendidikan nasional, atau hanya meninggalkan jejak idealisme tanpa arah?
PendidikanPrabowo #ProgramPendidikan2025 #SekolahRakyat #MakanBergiziGratis #DigitalisasiSekolah #ReformasiPendidikan #AnalisisKebijakan #PrabowoSubianto #VisiIndonesia2030
SUARA BATAK TAPANULI 
Leave a comment