Advokat atau Makelar Putusan?

Ruang sidang pengadilan, yang seharusnya menjadi altar keadilan, kini sering kali lebih mirip pasar lelang jasa. Advokat, para penjaga terakhir hak asasi manusia, terperangkap dalam dilema: junjung etika profesi atau kejar kemenangan dengan segala cara? Di tengah maraknya kasus korupsi dan pelanggaran etika, pertanyaan mendasar kembali mengemuka. Apakah dunia hukum masih memandang profesi advokat sebagai panggilan moral? Ataukah itu sekadar bisnis transaksional? Tulisan ini mengupas tuntas kontradiksi itu, dengan sorotan kritis pada realitas pahit yang merusak fondasi peradilan kita.

Panggilan Moral yang Mulia, atau Ilusi Lampau?

Secara ideal, advokat adalah prajurit keadilan. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Pasal 1 menyatakan: “Advokat bertugas menjunjung hukum, keadilan, dan hak asasi manusia.” Ini bukan sekadar jargon; itu panggilan moral yang lahir dari sumpah profesi. Sejarah mencatat tokoh seperti Harbrinderjit Singh Dillon (H.S. Dillon), Adnan Buyung Nasution, dan Munir Said Thalib . Mereka membela korban Orde Baru tanpa pamrih. Ini membuktikan bahwa advokasi adalah misi suci. Peran advokat tak terbatas pada membela klien; mereka wajib menolak perkara yang melanggar etika.

Namun, realitas 2025 jauh dari ideal. Data Komisi Yudisial (KY) mencatat, sepanjang 2024, 127 hakim dilaporkan terlibat suap, banyak di antaranya melibatkan advokat sebagai “broker”. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan mengeluarkan fatwa pada 2023 yang menyamakan advokat korup dengan “pedagang dosa”. Apakah ini tanda bahwa panggilan moral telah pudar?

Sosok seperti Hotman Paris Hutapea, dengan fee Rp1 miliar per kasus, justru mempopulerkan narasi “advokat selebriti”. Dalam narasi ini, kemenangan diukur dari headline media. Keadilan substantif tidak lagi menjadi tolok ukur utama.

Tekanan ‘Menang dengan Segala Cara’: Ancaman Etika Profesi

Tekanan utama datang dari sistem kapitalis yang mengubah ruang sidang menjadi arena kompetitif. Pasal 28 KEAI mewajibkan advokat bertindak jujur, tapi bagaimana jika klien menuntut “solusi cepat”?

Kasus Century 2009 adalah contoh nyata. Advokat kubu penyelamat bank memanipulasi saksi. Akibatnya, Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan karena pelanggaran etika. KY mencatat, 40% pengaduan etika advokat tahun 2024 berasal dari “praktik under-the-table” – suap hakim atau rekayasa bukti.

Mengapa ini merajalela? Pertama, biaya hidup advokat melonjak. Survei Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) 2024 menunjukkan, 65% advokat muda bergaji di bawah Rp10 juta/bulan. Sementara itu, fee elite mencapai Rp500 juta. Tekanan finansial mendorong “pedagang jasa” daripada “pembela keadilan”.

Kedua, budaya “win at all costs” dari Barat meresap via globalisasi. Film seperti The Lincoln Lawyer glamorisasi trik kotor, sementara di Indonesia, “Advokat Sukses” penuh tips “nego hakim”.

Kontradiksi mencolok di kasus Ferdy Sambo. Advokat pembela polisi bintangnya menggunakan argumen emosional dan delay taktis, tapi terbukti membocorkan rahasia negara – pelanggaran Pasal 35 KEAI. Hasilnya? Kemenangan sementara, tapi citra profesi hancur. KY pun sanksi 12 advokat terkait, tapi sanksi itu bagai setetes air di lautan korupsi.

Aspek	Etika Profesi (Ideal)	Tekanan ‘Menang Segala Cara’ (Realitas)
Peran Utama	Junjung keadilan & HAM	Maksimalkan fee klien
Metode	Bukti sah, argumen jujur	Suap, rekayasa saksi
Contoh Kasus	Pembelaan aktivis HAM	Kasus Sambo & Century
Dampak	Peradilan kredibel	127 hakim terseret suap (KY 2024)
Sanksi	Wajib (KEAI Pasal 50)	Jarang ditegakkan (hanya 20% laporan)

Tabel di atas menggambarkan jurang antara cita-cita dan praktik. Data IKADIN menunjukkan, 72% advokat mengaku pernah ditawari suap, tapi hanya 15% laporkan.

Kasus-Kasus yang Mengguncang: Dari Sidang Korupsi hingga Elite Hukum

Sorotan Tempo: Kasus BLBI 2025. Advokat elite membela kroni Soeharto dengan fee Rp2 miliar, tapi bukti palsu terbongkar via rekaman KY. Putusan MA dibatalkan, advokat disanksi pencabutan izin. “Saya bukan pedagang, tapi sistem yang busuk,” bela salah satu advokat anonim. Benarkah? Atau alasan klise?

Kasus lain: Advokat perempuan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tolak perkara pemerkosaan karena “klien tak bayar”. Ini langgar Pasal 22 KEAI yang wajibkan bantu korban miskin. KY catat, 30% advokat tolak LBH karena “tak untung”. Di sisi lain, advokat pro bono seperti Romi Parakkasi tetap bertahan, bela nelayan Wadas gratis meski ancam ditangkap.

Internasional pun mirip. Di AS, Trump’s lawyer Rudy Giuliani disanksi karena bohong di pengadilan. Di Indonesia? Hanya 5% sanksi efektif, kata Ketua KY Firli Bahuri. Ini bukti lemahnya pengawasan.

Apakah Dunia Hukum Masih Percaya Panggilan Moral?

Ya, tapi rapuh. Survei Tempo-LSI 2025: 58% masyarakat anggap advokat “pedagang jasa”, turun dari 70% tahun lalu. Positif: Generasi Z advokat, via Asosiasi Advokat Muda Indonesia (AAMI), kampanye “Etika 2.0” – tolak suap via app pelaporan anonim. MUI dukung dengan fatwa baru: “Advokat halal jika jaga amanah.”

Tapi tantangan besar: Reformasi. Perlu undang-undang sanksi berat, seperti Pasal 50 KEAI diperkuat denda Rp1 miliar. IKADIN harus audit fee transparan. Pendidikan hukum FHUI kini masukkan modul etika wajib, hasil kolaborasi dengan ABA (American Bar Association).

Kritik Tempo: Pemerintah Jokowi-Prabowo abai. RUU Advokat 2024 mandek di DPR, dikuasai lobi elite. Hasil? Korupsi sidang naik 25% (KPK data).

Penutup:

Untuk selamatkan profesi, advokat harus revolusi diri:

1. Pendidikan Etika Radikal: FHUI & Unpad wajibkan sumpah moral tahunan.
2. Teknologi Pengawasan: App KY track transaksi fee.
3. Insentif Pro Bono: Pemerintah subsidi Rp5 juta/kasus miskin.
4. Kolaborasi Global: Ikut ABA Ethics Code, adaptasi ke KEAI.

Ruang sidang bukan pasar malam. Advokat atau pedagang jasa? Jawabannya ada di tangan 150.000 advokat Indonesia. Jika tekanan ‘menang segala cara’ menang, peradilan runtuh – demokrasi ikut. Tapi jika panggilan moral bangkit, Indonesia bisa jadi model Asia. KY, IKADIN, DPR: bertindak sekarang! Masyarakat: boikot advokat korup.