Kenaikan Harga Sembako di Tapanuli: Analisis Terbaru
Advertisements
4–7 minutes
  • Pasar Sibual-buali atau Pasar di Kota Padang Sidempuan (untuk Tapanuli Selatan)
  • Pasar Sibolga atau Pasar Tarutung (untuk Tapanuli Tengah & Utara)
  • Pasar di Dolok Sanggul (untuk Humbang Hasundutan)
  • Beras: Relatif stabil, berkisar antara Rp 12.000 – Rp 15.000/kg untuk kualitas medium.
  • Minyak Goreng: Harga curah dan kemasan sederhana relatif terkendali di kisaran Rp 15.000 – Rp 18.000/liter.
  • Gula Pasir: Harga mengalami fluktuasi, berkisar antara Rp 16.000 – Rp 19.000/kg.
  • Telur Ayam Ras: Harga cukup stabil, di kisaran Rp 28.000 – Rp 32.000/kg.
  • Daging Ayam: Berkisar antara Rp 35.000 – Rp 45.000/kg.
  • Cabai Merah & Rawit: Harganya sangat fluktuatif tergantung musim dan cuaca. Bisa turun drastis atau melonjak tinggi dalam waktu singkat.

Langit di Sumatera Utara sering kali tak menentu. Pasar tradisional di Tapanuli menjadi saksi bisu perjuangan warga. Mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Beras yang dulu menjadi simbol kemandirian petani kini sering kali melambung. Cabai merah yang pedasnya melegenda Tapanuli kini terasa mahal rasanya di kantong. Minyak goreng yang esensial untuk masakan khas Batak seperti arsik ikan mas pun ikut terombang-ambing harga.

Pada Oktober 2025 ini, saat musim hujan mulai mengintai, harga sembako di wilayah Tapanuli mengalami gejolak yang mengkhawatirkan. Wilayah ini mencakup Tapanuli Utara, Selatan, Tengah, dan Hulu. Inflasi pangan nasional menyentuh 2,65 persen year-on-year pada September lalu. Sumatera Utara adalah provinsi berinflasi tertinggi di Indonesia.

Warga Tapanuli, yang mayoritas bergantung pada pertanian subsisten dan perikanan sungai, merasakan dampaknya secara langsung. Seorang ibu rumah tangga di Pasar Tarutung, Siti Napitupulu, mengeluh saat memilih beras premium yang kini dijual Rp15.000 per kilogram, naik 20 persen dari bulan lalu. “Dulu Rp12.000 cukup untuk seminggu, sekarang harus hemat-hemat. Anak-anak sudah protes, mi instan aja jadi andalan,” ceritanya sambil menghela napas panjang. Kisah serupa terdengar dari pedagang di Pasar Sibuluan, Tapanuli Tengah, di mana cabai rawit mencapai Rp80.000 per kilogram, dipicu oleh kekeringan musim kemarau sebelumnya yang menghantam lahan cabai di lereng Gunung Sibayak.

Fenomena ini bukan kebetulan. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia mencatat data. Harga rata-rata beras medium di Tapanuli Utara berada di Rp13.500 per kilogram pada 15 Oktober 2025. Sementara itu, cabai merah keriting Rp60.000 per kilogram—kenaikan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Inflasi di Sumatera Utara mencapai 3,5 persen. Kelompok makanan-minuman-tobacco mendorong inflasi sebesar 0,29 persen. Beras menyumbang 0,21 persen saja. Di Tapanuli Selatan, Wakil Bupati dan Polsek Sipirok melakukan sidak pasar pada September lalu. Mereka menemukan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) cabai merah. IPH bawang merah meningkat hingga 6,21 persen. Hal ini membuat harga bawang merah melonjak ke Rp25.000–Rp30.000 per kilogram.

Apa yang membuat harga sembako di Tapanuli begitu volatil? Jawabannya terletak pada kombinasi faktor struktural dan eksternal. Pertama, kondisi geografis Tapanuli yang berbukit-bukit dan bergantung pada sungai seperti Aek Nauli membuat distribusi barang rentan. Jalan rusak akibat longsor musiman sering menghambat truk pengangkut beras dari Sibolga ke Tarutung, menambah biaya logistik hingga 15 persen. Kedua, produksi lokal yang fluktuatif. Tapanuli Utara, dengan luas lahan sawah 50.000 hektar, seharusnya surplus beras, tapi gagal panen akibat El Niño residu dari 2024 membuat hasil panen turun 10 persen. Petani seperti Rahman Sihombang di Kecamatan Pagaran mengaku, “Cuaca panas ekstrem bikin padi kering sebelum waktunya. Panen raya molor, harga langsung naik.”

Dampaknya terhadap masyarakat Tapanuli tak main-main. Pendapatan rata-rata petani adalah Rp2,5 juta per bulan. Kenaikan harga sembako 10–15 persen dapat menyedot 40 persen anggaran rumah tangga untuk makanan. Di desa-desa seperti Aek Libung, Tapanuli Selatan, 60 persen penduduk bergantung pada sawah tadah hujan. Kemiskinan struktural bertambah parah. Anak-anak sekolah di Tarutung mulai mengalami malnutrisi ringan, karena orang tua beralih ke karbohidrat murah seperti singkong daripada beras bergizi. Ekonomi lokal pun terpukul. Pedagang pasar kehilangan pembeli. Sementara itu, petani terjebak antara harga jual rendah saat surplus dan beli tinggi saat langka.

Di balik keluhan, ada upaya pemerintah yang mulai menunjukkan tanda-tanda harapan. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengunjungi Pasar Tarutung pada September 2025. Dia meninjau stok bahan pokok bersama Pj Bupati Tapanuli Utara Dimposma Sihombing dan Kepala Dinas Perindag Gibson Siregar. Hasilnya, distribusi 500 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog dijadwalkan segera, dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram. Bulog Sumatera Utara menjamin kualitas SPHP sesuai standar Bapanas. Meski teksturnya lebih pera, hal ini mendukung daya simpan lebih baik. Ini merupakan trade-off yang diterima warga demi harga terjangkau.

Pada tingkat provinsi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara menggelar rakor di Deli Serdang pada November 2024. Mereka merumuskan strategi jelang akhir tahun. Fokus utama: antisipasi curah hujan tinggi yang bisa banjiri lahan padi. Satgas Pangan diperkuat untuk mengawasi ekspor beras ke luar Sumut. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengunjungi Gerakan Pangan Murah (GPM) di Palembang. Dia menekankan operasi pasar besar-besaran. Ada 1,3 juta ton stok nasional. Sebagian dari stok ini dialokasikan ke Tapanuli. Di tingkat kabupaten, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu memimpin rapat pengendalian inflasi Juli 2025. Dia menyalurkan bantuan beras 20 kg per keluarga miskin via Bulog Sibolga untuk Juni–Juli.

Kebijakan nasional juga mendukung. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mewajibkan stabilisasi melalui produksi domestik dan cadangan nasional. Impor adalah opsi terakhir—seperti 1 juta ton beras tambahan untuk 2025. Bapanas membangun kios pangan di pasar tradisional Tapanuli. Di sana mereka menjual sembako di bawah HET. Sementara itu, Bansos non-tunai (BPNT) diperluas untuk 1,5 juta keluarga Sumut. TPID Sumut juga mendorong diversifikasi tanaman tahan iklim, seperti cabai hibrida yang tahan kekeringan, bekerja sama dengan penyuluh pertanian.

Namun, kebijakan ini belum sempurna. Petani mengeluhkan subsidi pupuk yang terlambat, sementara infrastruktur irigasi di Tapanuli Hulu masih minim, hanya mencakup 30 persen lahan. “Pupuk datang telat, cuaca sudah rusak tanaman,” keluh petani di Kecamatan Haranggaun. Selain itu, pengawasan distribusi lemah; oknum pedagang diduga mainkan harga di luar pasar tradisional. Satgas Pangan Polri di Tapanuli Selatan telah sidak, tapi frekuensinya perlu ditingkatkan.

Ke depan, stabilisasi harga sembako di Tapanuli memerlukan pendekatan holistik. Pemerintah daerah bisa kolaborasi dengan swasta untuk bangun gudang pendingin cabai, kurangi kerugian pasca-panen hingga 20 persen. Petani didorong adopsi teknologi seperti drone irigasi, sementara masyarakat diajak kampanye hemat pangan. Saat Semarak Dirgantara 2025 di Tapanuli Utara membagikan 1.500 paket sembako, itu jadi pengingat: gotong royong adalah kunci.

Di Pasar Tarutung yang ramai, seorang pedagang tua, Pak Sitorus, berpesan, “Harga naik turun seperti ombak Danau Toba. Namun, kita Batak kuat.” Yang penting, pemerintah jangan cuma janji, tapi turun tangan.” Saat hujan mulai rintik di atap seng pasar, harapan pun tak pudar. Dengan produksi beras nasional 34 juta ton tahun ini, Tapanuli bisa bangkit—asalkan adaptasi iklim tak lagi jadi mimpi.

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • Parpol di Indonesia: Dibentuk dengan Niat Korupsi

    Parpol di Indonesia: Dibentuk dengan Niat Korupsi

    Korupsi di Indonesia terus menjadi momok yang menggerogoti fondasi demokrasi. Anggota partai politik (parpol) di legislatif dan eksekutif kerap menjadi pelaku utama. Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat serangkaian skandal korupsi. Skandal ini…

  • Platform Ojol Adalah Perbudakan Modern: Pendapatan Peserta Menyedihkan, Pemerintah Diam Saja

    Platform Ojol Adalah Perbudakan Modern: Pendapatan Peserta Menyedihkan, Pemerintah Diam Saja

    Suara Batak Tapanuli – Di balik gemerlap kemudahan layanan transportasi digital, tersimpan kisah getir. Ribuan pengemudi ojek online (ojol) bekerja nyaris tanpa perlindungan. Mereka juga tidak mendapatkan upah layak atau kejelasan masa depan. Istilah…

  • BPJS Hapus Sistem Kelas, Berlaku Penuh Mulai Juni 2025: Apa Dampaknya Bagi Iuran Peserta?

    BPJS Hapus Sistem Kelas, Berlaku Penuh Mulai Juni 2025: Apa Dampaknya Bagi Iuran Peserta?

    Suara Batak Tapanuli, Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi menetapkan penghapusan sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam layanan rawat inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kebijakan ini akan berlaku penuh paling lambat pada…

  • Penyebab Kenaikan Uang Pangkal di Pendidikan Tinggi

    Penyebab Kenaikan Uang Pangkal di Pendidikan Tinggi

    Mahalnya uang pangkal adalah masalah kompleks yang melibatkan kebijakan pemerintah, manajemen PTN, dan kondisi sosial-ekonomi. Penyelesaiannya membutuhkan kolaborasi semua pihak agar pendidikan tinggi tetap terjangkau dan berkualitas. Akar masalah mahalnya uang pangkal kampus negeri…

  • Gotong Royong: Nilai Luhur Manis di Bibir

    Gotong Royong: Nilai Luhur Manis di Bibir

    Nilai gotong royong, meskipun masih dijunjung tinggi dalam retorika politik, menghadapi tantangan serius dalam praktik ekonomi Indonesia saat ini. Ketimpangan sosial, individualisme, dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah menjadi faktor utama yang menghambat perwujudan semangat…

  • PHK Telah Meluas ke Sektor Industri Non-Padat Karya

    PHK Telah Meluas ke Sektor Industri Non-Padat Karya

    Mencegah Krisis PHK Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia pada 2025 telah meluas dari sektor industri padat karya. Sektor ini mencakup tekstil, alas kaki, dan garmen. PHK juga merambah ke sektor non-padat karya,…

  • PARTAI POLITIK MILIK SIAPA? Ketua Umum tak Pernah Ganti

    PARTAI POLITIK MILIK SIAPA? Ketua Umum tak Pernah Ganti

    Syarat pembentukan partai politik di Indonesia melibatkan minimal 50 orang dewasa dan penetapan Pancasila sebagai dasar. Partai berfungsi menyerap aspirasi masyarakat, menjaga keutuhan NKRI, dan memajukan demokrasi. Sumber pendanaan berasal dari iuran anggota dan…

  • Kebohongan Jokowi: Ijazah dan Janji Palsu yang Terabaikan

    Kebohongan Jokowi: Ijazah dan Janji Palsu yang Terabaikan

    Sejumlah kontroversi mengenai dugaan kebohongan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Berbagai pihak, mulai dari tokoh politik hingga akademisi, telah mengajukan berbagai klaim mengenai ketidakjujuran mantan presiden selama…

  • Logika Keliru di Era Kepemimpinan Jokowi

    Logika Keliru di Era Kepemimpinan Jokowi

    Berikut adalah beberapa contoh logical fallacies (kesalahan penalaran) yang muncul dalam pernyataan Joko Widodo selama dua periode kepresidenannya: Periode Pertama (2014-2019) Periode Kedua (2019-2024)

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading