“Rapor Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan Dengan rata-rata penilaian publik hanya 3 dari skala 10, laporan ini mengungkapkan krisis efektivitas dan legitimasi di tubuh pemerintahan.

Retorika Sandiwara Kosong dan Krisis Kinerja

Satu tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi periode penting. Ini adalah waktu untuk menilai arah kepemimpinan baru. Penilaian ini dilakukan pasca transisi kekuasaan 2024. Publik menaruh ekspektasi tinggi terhadap janji pemerintahan baru. Mereka berharap adanya perbaikan ekonomi rakyat. Ada juga harapan untuk penegakan hukum yang adil dan reformasi birokrasi. Selain itu, diharapkan adanya kebijakan sosial yang inklusif. Namun, laporan “Rapor Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan ekspektasi tersebut belum dipenuhi. Ekspektasi ini tidak sesuai harapan. Ekspektasi ini belum terpenuhi. Harapan-harapan itu belum terwujud. Laporan ini menunjukkan bahwa harapan publik belum cukup terjawab.

Dengan rata-rata penilaian publik hanya 3 dari skala 10, laporan ini mengungkapkan krisis efektivitas dan legitimasi di tubuh pemerintahan. Sebanyak 77% responden menyatakan kinerja buruk atau sangat buruk. Bahkan, 99% responden menilai janji politik utama tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara retorika politik dan realisasi kebijakan di lapangan.

Kinerja Presiden Prabowo Subianto dinilai “sangat buruk” oleh 44% responden. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka hanya memperoleh rata-rata 2 dari 10. Sebanyak 76% responden menilai kinerjanya sangat buruk. Ini mencerminkan lemahnya figur kepemimpinan tandem, terutama di tengah publik yang mengharapkan efisiensi dan terobosan nyata.

Dari sisi teknokratik, survei CELIOS melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga media nasional serta 1.338 responden masyarakat umum. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintahan gagal memperbaiki persepsi publik di enam indikator utama kinerja. Indikator tersebut adalah pencapaian program, kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan publik, kepemimpinan, tata kelola anggaran, komunikasi kebijakan, dan penegakan hukum. Semua aspek tersebut mendapat penilaian negatif secara konsisten.

Analisis Kritis dan Data Utama

1. Krisis Kepercayaan dan Penurunan Drastis Persepsi Publik

Dalam 100 hari pertama, CELIOS mencatat 61% publik menilai kinerja Prabowo positif (nilai 5–7). Namun setelah satu tahun, angka itu merosot tajam: hanya 11% menilai baik, dan 29% memberi nilai 1 (sangat buruk).
Rata-rata nilai publik turun dari 5 menjadi 3, menandakan erosi cepat atas kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas kepemimpinan nasional.

Lebih tajam lagi, kinerja Wakil Presiden Gibran turun dari nilai 3 menjadi 2. Lonjakan “nilai 1” meningkat dua kali lipat — dari 31% menjadi 61%. Minimnya peran strategis Gibran dalam koordinasi pemerintahan terlihat jelas dari persepsi publik dan indikator kebijakan sosial yang stagnan.

Fenomena ini mengindikasikan adanya krisis legitimasi kinerja, bukan sekadar kritik politik. Dalam teori governance modern, legitimasi dibangun melalui policy effectiveness dan citizen trust. Ketika dua elemen itu rapuh, kekuasaan cenderung bertumpu pada citra, bukan substansi.

2. Pemenuhan Janji Politik: Hampir Gagal Total

Dalam survei CELIOS, 56% responden menilai “sebagian kecil janji berhasil” dan 43% menilai “tidak berhasil sama sekali.”
Artinya, hanya 1% yang melihat keberhasilan signifikan dalam implementasi program politik pemerintahan Prabowo–Gibran.

Beberapa program unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan kesejahteraan petani, serta stabilisasi harga pangan, justru menjadi sumber kritik publik. Program MBG, misalnya, dikaitkan dengan kasus keracunan massal. Ada juga dugaan ketidakteraturan penunjukan vendor, yang mencerminkan lemahnya tata kelola dan transparansi anggaran.

Selain itu, survei publik menunjukkan 84% masyarakat merasa pajak dan pungutan pemerintah memberatkan. Hal ini memperkuat kesan bahwa kebijakan fiskal lebih menekan rumah tangga. Kebijakan tersebut ketimbang memperluas kesejahteraan.

bersambung…….

BAMBANG HUTAGALUNG

Bambang Hutagalung Editor, Journalist, Digital Strategist An accomplished journalist and media strategist, currently serving as Editor-in-Chief of for Suara Batak Tapanuli. With over two decades of experience in the Indonesian media landscape, Bambang is recognized for his critical analysis, investigative depth, and forward-thinking approach to digital transformation in journalism.