Tata Kelola dan Kepemimpinan yang Lemah:
Satu tahun telah berlalu. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Euforia kemenangan Pilpres 2024 yang membawa narasi “Asta Cita” memudar. Janji reformasi menuju Indonesia Emas 2045 digantikan oleh kekecewaan mendalam. Pemerintahan yang digadang-gadang sebagai era baru stabilitas dan kesejahteraan justru menampilkan wajah lemah. Tata kelola pemerintahan amburadul. Kepemimpinannya terfragmentasi. Selain itu, reformasi mandek. Survei CELIOS pada 3-10 Oktober 2025, melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi, memberikan rapor merah dengan nilai rata-rata 3 dari 10. Sebanyak 72% responden menilai kinerja pemerintahan buruk atau sangat buruk, sementara 80% mengkritik kebijakan yang tak sesuai kebutuhan publik. Ini bukan sekadar angka; ini cerminan kegagalan sistemik yang mengancam legitimasi rezim.
Artikel ini mengupas tajam kelemahan tersebut. Analisis didasari fakta akurat dari survei, laporan LSM, dan kasus nyata. Tujuannya adalah untuk mengungkap bagaimana janji kampanye berubah menjadi beban rakyat.
Kabinet Gemuk: Efisiensi yang Mengkhianati Rakyat
Salah satu gebrakan awal Prabowo adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Kebijakan ini diklaim menekan pemborosan hingga Rp320,4 triliun melalui penghematan birokrasi. Namun, ironisnya, efisiensi ini justru bertabrakan dengan realitas kabinet yang membengkak. Kabinet Merah Putih terdiri dari 48 menteri dan wakil menteri. Ada puluhan badan baru seperti Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Transmigrasi. Total ada 10 kementerian baru yang menciptakan tumpang tindih kebijakan. Pengamat Ravindra dari Indonesia-India Youth Forum menyebut ini sebagai “kabinet gemuk” yang menghambat adaptasi pemerintahan. Birokrasi malah memakan anggaran lebih besar daripada yang dihemat.
Fakta lapangan memperburuk citra ini. Survei CELIOS menunjukkan 81% responden menilai pengelolaan anggaran tidak transparan, dengan 42% menyebutnya “sangat buruk.”
Contoh nyata: Pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) ASN, dosen, dan guru terjadi di tengah klaim efisiensi. Sementara itu, anggaran untuk program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp71 triliun pada 2025. Sebanyak 30% dari anggaran tersebut diambil dari sektor pendidikan. Hasilnya? Hingga 30 September 2025, 9.413 kasus keracunan makanan di kalangan anak sekolah, menurut Transparency International Indonesia. Program ini, yang seharusnya menjadi andalan kepemimpinan, malah menjadi bom waktu sosial karena kurangnya pengawasan. Sudirman Said, mantan Menteri ESDM, menyerukan “koreksi total tata kelola” karena reformasi agenda seperti MBG belum menunjukkan hasil konkret.
Lebih parah lagi, CELIOS mengidentifikasi 10 menteri dengan kinerja terburuk. Ini termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (nilai 2,5/10) dan Kepala BGN Dadan Hindayana (2/10). Seharusnya mereka dirombak untuk menjaga efektivitas. 96% responden survei setuju reshuffle diperlukan, tapi Prabowo justru mempertahankan figur-figur bermasalah, menunjukkan kepemimpinan yang ragu-ragu. Ini bukan efisiensi; ini pemborosan politik yang mengorbankan rakyat kecil.
Korupsi Menggerogoti: Janji Reformasi yang Menguap
Prabowo berjanji “memberantas korupsi dengan tegas” dalam pidato pelantikannya, bahkan menggelar retreat anti-korupsi di Akademi Militer Magelang. Namun, satu tahun kemudian, realitas bertolak belakang. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pemilihan menteri mengabaikan integritas. Beberapa figur seperti Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) pernah diperiksa Kejagung atas dugaan korupsi ekspor CPO. Edward Omar Sharif Hiariej (Wamen Hukum) sempat jadi tersangka suap Rp8 miliar sebelum praperadilan. ICW menyebut kabinet ini “rentan tersandera kepentingan bisnis,” dengan banyak menteri berlatar belakang pengusaha.
Kasus korupsi justru meledak. Ada 43 kasus yang ditangani KPK dan Kejagung. Namun, kerugian negara mencapai Rp320,4 triliun. Termasuk mega-skandal Pertamina sebesar Rp285 triliun pada periode 2018-2023 yang baru terbongkar di era Prabowo. Skandal ini melibatkan pengusaha Riza Chalid sebagai DPO. Lainnya termasuk suap kuota haji dan penyelewengan dana CSR DPR Komisi XI (Heri Gunawan dan Satori). Meski Rp1,7 triliun dikembalikan negara, survei LSI menunjukkan kepuasan pemberantasan korupsi hanya 44,9% di 100 hari pertama. Pukat UGM bahkan memperingatkan: reformasi seperti RUU Perampasan Aset mandek di DPR, menandakan kurangnya komitmen konkret.
Kepemimpinan Prabowo di sini terlihat lemah: janji hukuman mati koruptor dibantahnya sendiri, menyebutnya “tidak sepakat” karena alasan kemanusiaan. Hasilnya? Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini seperti kritik WALHI soal pengesahan revisi UU TNI. Revisi ini memperluas peran militer di sipil dan mengabaikan hak rakyat atas lingkungan sehat. Korupsi bukan lagi penyakit; ini kanker yang dibiarkan merajalela, menggerogoti fondasi tata kelola.
Komunikasi Kacau: Demokrasi yang Terpinggirkan
Komunikasi pemerintahan menjadi titik lemah paling mencolok. Survei CELIOS mencatat 91% responden menilai komunikasi “buruk atau sangat buruk,” dengan kebijakan sering muncul mendadak tanpa sosialisasi. Contoh: wacana kenaikan PPN 12% hanya untuk barang mewah, tapi diumumkan ambigu hingga picu gejolak pasar. Lebih buruk, demonstrasi Agustus 2025 – dimulai dari protes kenaikan PBB di Pati – berujung penangkapan massal 5.444 orang, dengan 997 tersangka dan 1.000 luka-luka. Prabowo sendiri melabeli aksi ini sebagai “provokasi makar,” melegitimasi represi.
YLBHI mencatat pemerintahan ini memperkuat “lanskap militeristik dan otoriter,” dengan revisi UU TNI yang menyusutkan ruang partisipasi publik. BEM UI dan BEM SI dalam demo 20 Oktober 2025 menuntut “Asta Cita Milik Rakyat.” Mereka menyoroti pengangguran tinggi, kenaikan harga pokok, dan kegagalan program MBG. Hingga kini, 959 demonstran ditahan, termasuk 295 anak, menandakan mundurnya HAM. Komunikasi bukan alat dialog; ini senjata untuk membungkam suara rakyat.
Ekonomi Mandek: Populisme Tanpa Fondasi
Ekonomi tumbuh 5,02% di Q4 2024. Namun, melambat ke 4,87% di Q1 2025. Kemiskinan turun tipis dari 24,06 juta menjadi 23,85 juta orang per Maret 2025. Ronny P. Sasmita dari CORE menilai tantangan utama adalah “transformasi dari hilirisasi ke industrialisasi,” tapi kebijakan Prabowo malah populis jangka pendek. Program magang Rp100.000 untuk lulusan perguruan tinggi disebut “stimulus,” tapi tak ciptakan lapangan kerja permanen.
PDIP soroti IKN: Perpres 79/2025 tetapkan pusat politik 2028, tapi pengalihan aset BUMN ke Danantara tunjukkan “persoalan tata kelola.” WALHI sebut “Indonesia Gelap” nyata: pola ekstraktif warisan Jokowi diteruskan, dengan tambang dikelola kampus dan koperasi tanpa transparansi. Harga LPG 3kg langka, BBM swasta mahal – efek kebijakan ESDM yang kacau. Ekonomi bukan tumbuh; ini mandek di oligarki, di mana 64% responden nilai kualitas kepemimpinan rendah.
Reformasi Mandek: Militerisme Menggantikan Demokrasi
Revisi UU TNI (2025) memperluas peran militer ke sipil. Peran ini mencakup dari pengamanan tambang hingga pengelolaan MBG. Langkah ini dikritik YLBHI sebagai “penguatan otoritarian.” Efatha sebut ini “grammar of power” baru: kekuasaan tak lagi dinegosiasikan. Tapi bagi WALHI, ini mengabaikan keadilan ekologis, dengan CSR tambang hanya dilaporkan 3 dari 121 perusahaan.
Fernando Emas dari Rumah Politik Indonesia bilang: stabilitas politik ada, tapi “belum akomodir kepentingan rakyat secara keseluruhan.” Arif Sutanto sebut konsolidasi kekuasaan Prabowo “paling lemah pasca-Soeharto,” dengan blunder menteri tak ditegur. BEM UI soroti: “retorika anti-asing, praktiknya penjilat asing,” termasuk pengakuan Natuna Utara sebagai sengketa.
Kesimpulan: Waktunya Reformasi atau Runtuh?
Satu tahun Prabowo-Gibran adalah catatan kegagalan: tata kelola amburadul, kepemimpinan terpecah, dan janji reformasi menguap. Elektabilitas Prabowo turun 34% karena ketidaksesuaian janji-kebijakan. WALHI, YLBHI, dan CELIOS serukan reformasi: transparansi anggaran, reshuffle kabinet, dan hentikan militerisasi. Prabowo punya empat tahun lagi. Tanpa koreksi total seperti tuntutan Sudirman Said, visi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi mimpi buruk. Rakyat tak butuh retorika; kami butuh aksi. Jika tidak, sejarah akan catat era ini sebagai kelemahan yang membahayakan bangsa.
SUARA BATAK TAPANULI 
Leave a comment