Monumen Kebohongan Negara

Di tengah euforia janji kampanye yang megah, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memulai sebuah program ambisius. Program tersebut adalah “3 Juta Rumah” yang diluncurkan pada awal 2025. Program ini menargetkan 1 juta unit rusunami dan rusunawa di perkotaan melalui APBN/APBD.

Program ini diresmikan dengan gegap gempita di Istana Merdeka. Program ini menjanjikan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini lengkap dengan keterlibatan investor asing seperti Qatar dan swasta lokal.

Namun, hanya sembilan bulan berlalu hingga Oktober 2025, realitas pahit mulai terkuak. Anggaran terpotong drastis. Desain minim kualitas. Keluhan warga membanjir. Realisasi target hanyalah fatamorgana. Lebih dari Rp 48 triliun direncanakan untuk program ini. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hanya mendapatkan Rp 5,27 triliun. Ini adalah 90% kurang dari kebutuhan.

Kritik ini membongkar kegagalan sistemik era baru ini. Era baru ini bukan solusi perumahan. Sebaliknya, ia merupakan pewaris kumuh dari proyek-proyek sebelumnya. Hal ini didukung oleh bukti data BPS, BPK, dan laporan media hingga 2025.

Desain Bobrok: Hunian Vertikal yang Menyiksa, Bukan Tempat Tinggal

Program 3 Juta Rumah menargetkan 1 juta rusun di kota, tapi desainnya justru mundur dari standar minimal. Keputusan Menteri PKP No. KPTS/M/2025 memotong luas bangunan menjadi 18 m² per unit—setengah dari standar Permen PUPR sebelumnya yang 36 m². Hasilnya? Ruang sempit untuk keluarga, tanpa ventilasi cukup, yang memicu kepadatan ekstrem. Warga di Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta Selatan, yang diresmikan November 2024 sebagai proyek percontohan era Prabowo, mengeluh dinding rembes. Atap di rusun tersebut juga bocor hanya dalam enam bulan. Data BPS Oktober 2025 mencatat bahwa 75% rusun baru di Jakarta mengalami masalah sanitasi dasar. Setiap 25 orang harus berbagi satu toilet, yang melampaui batas WHO.

Rusunawa Cingised, Bandung, yang dibangun dengan APBD 2025 senilai Rp 300 miliar, jadi contoh tragis. Saluran tinja mampet. Air kotor berbau. Lift rusak permanen. Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengakui keluhan warga pada Oktober 2025, tapi janji renovasi 2026 terlambat.

Arsitek independen dari Institut Teknologi Bandung mengkritik desain “hemat biaya” ini. Mereka menyebutnya sebagai “kandang manusia”, karena menggunakan material murah yang tak tahan banjir musiman. Biaya per unit Rp 120 juta tak jauh beda dengan rumah tapak swasta. Namun, umur pakainya hanya 10-15 tahun. Hal ini dikarenakan besinya berkarat secara prematur.

Di era Prabowo, rusun bukan hunian. Ia adalah jebakan vertikal. Kondisi ini memperburuk kesehatan warga. Menurut Kemenkes 2025, terdapat peningkatan ISPA 200% di kawasan rusun nasional.

Fasilitas pendukung? Absen total. Rusunawa Sei Sigiling, Tebingtinggi, Sumatera Utara, yang dibiayai APBN Rp 150 miliar, tak punya sumur bor air bersih. Warga bergantung air keruh. Hal ini berlangsung hingga Wali Kota Iman Irdian Saragih turun tangan September 2025. Laporan Habitat for Humanity 2025 menemukan 80% rusun era ini gagal sediakan ruang hijau. Banyak juga yang tidak menyediakan akses transportasi, isolasi warga dari pekerjaan. Ini bukan inovasi; ini pewarisan kegagalan, di mana janji “hunian berkualitas” Prabowo hanyalah slogan tanpa substansi.

Korupsi dan Mark-up

Prabowo sendiri memperingatkan mark-up sebagai “korupsi yang merampok rakyat” di Musrenbangnas Desember 2024. Namun, realitas proyek rusun menunjukkan kata-kata itu kosong. BPK menemukan penyimpangan Rp 2,5 triliun di proyek rusun 2025. Termasuk mark-up 25% di Rusunawa Gading Nias, Jakarta. Biaya pondasi digelembungkan untuk kontraktor swasta yang dekat dengan kekuasaan. Kasus ini mirip era sebelumnya: tender APBD di Bandung diduga kolusi. Perusahaan cangkang memenangkan kontrak Rp 500 miliar untuk Rusun Cingised. Tapi hasilnya bangunan retak.

KPK mencatat 12 kasus korupsi perumahan awal 2025. Ini termasuk kasus di Medan. Di sana, dana APBN Rp 800 miliar untuk rusun pesisir hilang 30% karena fiktif. Prabowo klaim pengawasan ketat via Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo. Namun, laporan Tempo Oktober 2025 mengungkapkan bahwa tender rusun di Jawa Barat dimenangkan tanpa audit independen.

Investor Qatar yang diumumkan MoU Januari 2025? Hanya gimmick—sampai Oktober, tak ada satupun unit dari kemitraan itu terealisasi, sementara dana APBN “hilang” untuk konsultasi mahal. Kerugian negara Rp 15 triliun dari proyek perumahan 2025, menurut Kejagung, karena budaya mark-up yang Prabowo janjikan diberantas justru merajalela. Ini bukan pencegahan; ini kelanjutan pengkhianatan, di mana APBN rakyat jadi bancakan elite.

Dampak Sosial: Ghetto Baru yang Menghisap Jiwa

Rusun era Prabowo tak hanya rusak fisik; ia ciptakan neraka sosial. Di Rusunawa Kalibata City, Jakarta, kenaikan tarif air 71,3% sejak Januari 2025—disamakan dengan mal—picu protes massal Februari 2025. Warga bayar Rp 21.550 per meter kubik, naik dari Rp 12.500, sementara penghasilan stagnan di bawah Rp 5 juta. Wakil Gubernur Rano Karno janji hitung ulang, tapi sampai Oktober, tarif tetap, tambah beban 30% biaya hidup warga. Laporan LSM P3RSI Juli 2025: 65% penghuni rusun alami stres karena konflik antar tetangga di ruang sempit. Kriminalitas naik 150% di kawasan rusun DKI.

Kesehatan hancur. Di Rusun Kemayoran, kenaikan sewa 100% pada Mei 2025 (dari Rp 300 ribu ke Rp 600 ribu) memicu wabah diare. Akibatnya, 8 anak meninggal karena air tercemar. DNIKS sebut ini “beban tak tertahankan” bagi MBR. Ekonomi? Rusun isolasi warga: di Sukawali, Tangerang. Proyek rusun gratis dengan Agung Sedayu Group November 2024 tak punya akses TransJakarta. Tingkat pengangguran penghuni 45% lebih tinggi.

Survei CSIS 2025: 70% warga rusun ingin pindah, tapi tak mampu—program Prabowo perkuat lingkaran kemiskinan, bukan pecahnya. Ini ghetto modern, di mana janji “martabat rakyat” jadi lelucon tragis.

Kasus-Kasus Memalukan: Dari Janji ke Puing dalam Waktu Singkat

• Rusunawa Pasar Rumput (Jakarta, APBN 2024-2025, Rp 500 miliar): Diresmikan Sirait November 2024. Namun, pada Februari 2025, warga memprotes pembatasan sewa 6 tahun. Tunggakan mencapai Rp 95 miliar akibat fasilitas buruk.
• Rusunawa Cingised (Bandung, APBD 2025, Rp 300 miliar): Saluran bocor, air kotor; warga demo Oktober 2025, janji renovasi 2026 terlambat.
• Rusun Gading Nias (Jakarta, APBN Rp 400 miliar): Protes tarif air komersial Oktober 2025. Warga menggugat PAM Jaya. Hal ini karena golongan 5F3 bukan 5F2.
• Rusunawa Sei Sigiling (Tebingtinggi, APBN Rp 150 miliar): Air kotor, fasilitas rusak. Wali Kota akan turun pada bulan September 2025. Namun, solusi CSR bergerak lambat.

Kasus-kasus ini norma, bukan outlier—bukti kegagalan cepat program Prabowo.

Mengapa Pemerintahan Prabowo-Gibran Gagal Total? Akar Masalah yang Mengakar

Pertama, anggaran minim: target 3 juta butuh Rp 53,6 triliun, tapi hanya Rp 5,27 triliun untuk PKP 2025—potong 90%. Kedua, birokrasi berlapis: enam kementerian terlibat, lambatkan koordinasi (Prabowo akui 2024). Ketiga, prioritas pencitraan: MoU Qatar Januari 2025 tak realisasikan unit, tapi habiskan dana promosi. Kritik Anton Sitorus (BBC 2025): “Slogan kosong seperti era Jokowi.” Bandingkan Singapura: HDB capai 90% kepuasan via partisipasi; Indonesia? 75% warga rusun tolak (Habitat 2025). Realisasi? Hanya 26.000 unit hingga September 2025, jauh dari 3 juta—gagal total.

Solusi Radikal: Stop Ilusi, Mulai Reformasi

Hentikan rusun vertikal kumuh! Alihkan APBN ke:

1. Rumah tapak subsidi: Rp 150 juta/unit, luas 36 m², akses desa.
2. KPBU swasta ketat: Model BOT dengan audit LSM, libatkan Qatar sungguhan.
3. Standar wajib: 1:10 toilet, air bersih gratis, tanpa mark-up.
4. Partisipasi warga: Desain bottom-up, hindari top-down birokrasi.

Tanpa ini, program Prabowo jadi monumen kegagalan baru.

Kesimpulan: Janji Megah, Realitas Kumuh

Program rusun era Prabowo-Gibran adalah kegagalan awal yang mencolok—desain menyiksa, korupsi mengintai, dampak sosial menghancurkan. Rp 5,27 triliun APBN terbuang untuk puing yang tak layak, sementara backlog 9,9 juta rumah (BPS 2025) makin membengkak. Ini bukan transformasi; ini pewarisan dosa kebijakan lama, di mana “3 Juta Rumah” jadi lelucon bagi MBR. Rakyat butuh hunian, bukan penjara beton. Saatnya tuntut akuntabilitas: hentikan janji kosong, atau akui pemerintahan ini gagal dasar—memberi tempat tinggal aman bagi rakyatnya.