Korupsi di sektor agama tidak pernah selesai. Sampai awal November 2025, KPK belum secara resmi mengumumkan atau menetapkan siapa tersangka dalam kasus korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Kasus ini melibatkan dugaan kongkalikong antara pejabat Kementerian Agama (Kemenag) dengan biro travel haji. Ini terkait pembagian kuota haji khusus yang melebihi batas yang diatur oleh Undang-undang. Batas itu yaitu 8% dari total kuota. KPK menduga ada kerugian negara mencapai Rp 1 triliun akibat kasus ini.

Selain itu, KPK telah menerima pengembalian uang dari sejumlah biro travel. KPK sedang menelusuri aliran dana. KPK juga memeriksa banyak pihak termasuk pejabat Kemenag dan agen travel haji.

Proses penyidikan mencakup pemeriksaan terhadap sejumlah biro travel di daerah. Proses ini juga melibatkan tokoh publik seperti Ustaz Khalid Basalamah. Ustaz Khalid Basalamah sudah mengembalikan uang dugaan korupsi. .

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan korupsi dana haji tahun 2025. Kasus ini berkaitan dengan layanan masyair (pelaksanaan ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina), katering, akomodasi, dan transportasi. ICW mengungkap tiga permasalahan utama:

1. Diduga ada persaingan usaha tidak sehat dalam pemilihan penyedia layanan masyair. Tim penyedia menunjuk dua penyedia yang dimiliki satu individu. Tindakan ini berpotensi melanggar aturan persaingan usaha.
2. Dugaan pungutan atau pemerasan oleh pejabat Kemenag dalam pengadaan katering yang merugikan negara sekitar Rp 51,03 miliar.
3. Pengurangan spesifikasi makanan katering yang diterima jamaah, dengan kalori makanan rata-rata hanya 1.729-1.785 kkal, lebih rendah dari standar kalori yang dianjurkan, sehingga menimbulkan dugaan kerugian negara mencapai Rp 255,18 miliar.

ICW mendesak KPK untuk menindaklanjuti laporan ini. KPK diharapkan membongkar aktor-aktor yang terlibat dalam dugaan korupsi dana haji tersebut. Tindakan ini agar tidak merugikan jamaah dan negara lebih lanjut.​

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) untuk kasus dugaan korupsi kuota haji diterbitkan oleh KPK pada tanggal 7 Agustus 2025.

KPK menggunakan sprindik umum untuk memberikan kewenangan dalam penyidikan. Ini termasuk melakukan tindakan paksa seperti penggeledahan dan penyitaan. Langkah ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang semakin lengkap. Keputusan menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan dilakukan. Hal ini dilakukan setelah ada indikasi kuat. Indikasi ini menyatakan adanya tindak pidana korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

Hingga saat ini, berdasarkan informasi terbaru dari beberapa sumber resmi KPK, KPK belum secara resmi menetapkan tersangka. Kasus korupsi kuota haji 2023-2024 masih dalam penyidikan intensif.

Ketua KPK menyatakan bahwa penetapan tersangka tinggal menunggu waktu. Penyidik masih melengkapi berkas serta bukti. Ini guna menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Penyidikan telah mencakup pemeriksaan terhadap lebih dari 300 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Selain itu, beberapa pejabat Kemenag juga diperiksa. Dugaan kerugian negara mencapai Rp 1 triliun. Sejumlah uang dengan mata uang asing juga telah disita dari biro travel yang diduga terkait korupsi.

Namun sampai kini, KPK belum mengumumkan secara resmi siapa saja tersangka dan berapa jumlahnya. Mereka menjanjikan akan memberitahukan publik saat penetapan tersangka dilakukan dalam waktu dekat.

KPK menghadapi beberapa kesulitan dalam menetapkan tersangka kasus korupsi kuota haji, antara lain:

• Kasus ini sangat kompleks karena melibatkan sekitar 10 ribu kuota haji khusus yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, penyidikan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan menyeluruh di banyak daerah sekaligus. Daerah-daerah tersebut termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat.
• KPK harus mengonfirmasi berbagai informasi yang datang dari berbagai daerah. Mereka harus memastikan bukti serta keterangan saksi benar-benar kuat dan lengkap. Hal ini dilakukan sebelum menetapkan tersangka agar tidak ada kesalahan hukum.
• Aliran dana korupsi terjadi di setiap tingkatan di Kementerian Agama. Oleh karena itu, pelacakan dana membutuhkan waktu yang cukup lama. Menetapkan siapa yang bertanggung jawab memerlukan bukti yang rinci dan komprehensif.
• Penetapan tersangka masih menunggu pelengkapan bukti dan pemberkasan perkara. KPK ingin konstruksi perkara benar-benar matang. Mereka memanggil banyak saksi dan mengumpulkan informasi tambahan.
• KPK menegaskan bahwa tidak ada keraguan dalam penyidikan. Namun, proses yang panjang ini demi memastikan keadilan dan ketepatan hukum tanpa gegabah.

KPK telah memeriksa lebih dari 300 biro travel terkait kasus korupsi kuota haji 2023-2024. Selain itu, KPK juga memeriksa banyak saksi individu yang berkaitan dengan kasus ini, termasuk pejabat dan pelaku usaha.

Beberapa contoh pemeriksaan saksi spesifik:

• Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memeriksa beberapa saksi terkait perkara ini.
• Pada 7 Oktober 2025, KPK memanggil 4 saksi, termasuk mantan Bendahara Amphuri, dan beberapa direktur biro travel.
• Pada 21 Oktober 2025, KPK memeriksa 6 saksi di Yogyakarta dari lima perusahaan terkait.
• Pada 5 Oktober 2025, anggota DPRD Mojokerto Rufis Bahrudin diperiksa sebagai saksi.
• Pada 4 September 2025, KPK memanggil 8 saksi di antaranya komisaris PT Sucofindo dan sejumlah pegawai serta pengurus lembaga haji.

Beberapa biro travel juga telah dipanggil sebagai saksi oleh KPK untuk mendalami kasus ini.

Jadi jumlah saksi yang diperiksa oleh KPK sudah sangat banyak. Ini meliputi ratusan biro travel dan puluhan individu. Baik pejabat, pengusaha, maupun pelaku usaha jasa haji diduga terkait korupsi kuota haji 2023-2024.

BAMBANG HUTAGALUNG

Bambang Hutagalung Editor, Journalist, Digital Strategist An accomplished journalist and media strategist, currently serving as Editor-in-Chief of for Suara Batak Tapanuli. With over two decades of experience in the Indonesian media landscape, Bambang is recognized for his critical analysis, investigative depth, and forward-thinking approach to digital transformation in journalism.