Di balik jeruji besi sebuah penjara maksimum di Indonesia, seorang bandar narkoba besar menjalani hari-harinya dengan penuh percaya diri. Divonis mati karena mengendalikan peredaran 2 ton sabu, ia seharusnya menanti regu tembak. Namun, bertahun-tahun telah berlalu tanpa eksekusi, dan dari dalam sel, ia tetap mengatur sindikat narkotikanya. Melalui telepon selundupan dan jaringan korup di dalam sistem, ia memerintahkan pengiriman sabu, memperluas kerusakan sosial yang merenggut ribuan jiwa.

Kinerja pemerintah telah lalai dalam menunda eksekusi. Mereka beralasan berbagai hal, dari ketidakjelasan regulasi hingga pertimbangan politik. Hal ini telah membuat vonis mati ini tak lebih dari formalitas kosong.

Sementara itu, korban narkoba terus bertambah. Ini menjadi bukti nyata bahwa hukuman kapital ini tidak hanya gagal menegakkan keadilan. Hukuman ini juga memperparah tragedi. Vonis mati, yang dijanjikan sebagai puncak keadilan dan pencegahan, kini tampak seperti lelucon pahit di tengah tumpukan korban.

Simbol Keadilan yang Palsu

Vonis mati di Indonesia digembar-gemborkan sebagai ultimum remedium—hukuman tertinggi untuk kejahatan terberat seperti pembunuhan berencana dan perdagangan narkoba skala besar. Dalam kasus pembunuhan, hukuman ini dianggap sebagai keadilan retributif: nyawa dibayar dengan nyawa, memberikan kepuasan moral bagi keluarga korban. Untuk narkoba, vonis mati dipromosikan sebagai alat pencegahan (deterrence), dengan asumsi bahwa ancaman kematian akan menghentikan sindikat kriminal. Namun, kisah bandar narkoba yang tetap beroperasi dari dalam penjara menunjukkan bahwa vonis mati gagal total dalam mewujudkan tujuan ini.

Per Oktober 2025, sekitar 500 narapidana mati menunggu eksekusi di Indonesia, banyak di antaranya terlibat dalam kasus narkoba. Namun, eksekusi jarang dilaksanakan. Gelombang eksekusi pada 2015, seperti terhadap terpidana Bali Nine, sempat menimbulkan harapan bahwa pemerintah serius menegakkan hukuman mati. Namun, setelah itu, eksekusi kembali terhenti.

Pemerintah beralasan bahwa absennya Undang-Undang (UU) tentang tata cara pelaksanaan pidana mati menjadi penghalang utama.

Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 dan UU No. 5 Tahun 1969. Tata cara yang menjadi acuan selama ini, dianggap usang dan tidak memadai untuk menjawab kebutuhan hukum modern. Termasuk perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan kepastian hukum.

Alasan ini terasa seperti dalih. Logika dasar hukum menyatakan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) wajib dilaksanakan. Seorang bandar narkoba seperti dalam kasus di atas terbukti mengendalikan 2 ton sabu. Dampaknya menghancurkan ribuan keluarga. Mengapa eksekusi harus tertunda hanya karena kurangnya UU?

Bukankah jurisprudensi dari eksekusi sebelumnya, seperti pada 2015, dan prinsip dasar penegakan putusan pengadilan sudah cukup untuk bertindak? Ketidakseriusan pemerintah dalam melaksanakan eksekusi memungkinkan pelaku seperti bandar ini tetap menjalankan operasinya, menambah korban jiwa akibat peredaran narkoba.

Kelalaian Pemerintah

Penundaan eksekusi bukan hanya soal birokrasi, tetapi juga kelalaian yang berdampak nyata. Narapidana mati yang tetap mengendalikan sindikat narkoba dari dalam penjara adalah bukti nyata kegagalan sistem. Dalam kasus bandar sabu 2 ton, ia memanfaatkan celah keamanan penjara. Celah ini termasuk akses ke telepon selundupan atau oknum petugas yang korup. Ia menggunakan celah-celah ini untuk melanjutkan operasinya.

Setiap penundaan eksekusi berarti lebih banyak sabu yang beredar. Ini juga berarti lebih banyak anak muda yang kecanduan. Selain itu, lebih banyak keluarga yang hancur. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa pada 2024, sekitar 3,6 juta orang di Indonesia adalah pengguna narkoba. Angka kematian akibat overdosis dan kejahatan terkait narkoba terus meningkat. Penundaan eksekusi terhadap bandar besar seperti ini secara tidak langsung memperparah statistik mengerikan ini.

Fenomena death row phenomenon juga memperburuk situasi. Narapidana mati hidup dalam ketidakpastian yang mencekam, menanti eksekusi yang tak kunjung datang. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa kondisi ini memicu gangguan mental seperti kecemasan kronis dan depresi.

Dalam kasus Soering v. United Kingdom (1989), Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menyatakan. Mereka berpendapat bahwa penahanan jangka panjang sebelum eksekusi dapat dianggap sebagai perlakuan tidak manusiawi. Di Indonesia, kondisi sel yang buruk—sempit, minim ventilasi, dan kurangnya layanan kesehatan mental—memperparah penderitaan ini. Namun, ironisnya, narapidana seperti bandar sabu 2 ton tampaknya tidak hanya bertahan, tetapi juga memanfaatkan kelalaian sistem untuk tetap berkuasa. Ini menunjukkan bahwa penundaan eksekusi tidak hanya menyiksa terpidana secara psikologis, tetapi juga membiarkan mereka melanjutkan kejahatan, merugikan masyarakat.

Pencegah Kejahatan Besar

Pemerintah sering mengklaim bahwa vonis mati adalah alat pencegahan efektif untuk kejahatan narkoba. Namun, kasus bandar sabu yang tetap beroperasi dari penjara membuktikan sebaliknya. Jika ancaman kematian benar-benar menakutkan, mengapa sindikat narkoba terus berkembang? Laporan BNN menunjukkan bahwa peredaran narkoba di Indonesia tetap tinggi, dengan sabu sebagai salah satu jenis narkotika paling dominan. Studi global yang dilakukan Amnesty International menegaskan bahwa hukuman mati tidak lebih efektif dalam mencegah kejahatan. Hukuman mati disandingkan dengan hukuman penjara seumur hidup dalam efektivitas pencegahannya.

Ada dua alasan utama kegagalan ini. Pertama, pelaku seperti bandar besar sering kali merasa kebal hukum, terutama ketika mereka tahu eksekusi jarang dilaksanakan. Ketidakpastian pelaksanaan vonis mati menghilangkan efek jera yang diharapkan. Kedua, hukuman mati sering menargetkan pelaku lapangan atau kurir, bukan otak sindikat. Bandar sabu 2 ton, misalnya, mungkin tetap aman di balik jeruji karena jaringannya di luar penjara terus beroperasi. Dengan kata lain, vonis mati yang tidak dieksekusi bukanlah pencegahan, melainkan sinyal bahwa pelaku besar bisa lolos dari hukuman berat.

Dalih Regulasi dan Ketidakseriusan Pemerintah

Pemerintah berdalih bahwa absennya UU tentang tata cara pelaksanaan pidana mati adalah alasan utama penundaan eksekusi. RUU Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, yang masuk Prolegnas Prioritas 2025, memang menjanjikan perubahan. Ada batas waktu eksekusi 30 hari. Ada perlindungan HAM, masa percobaan 10 tahun, dan prosedur humanis. Namun, mengapa pemerintah harus menunggu regulasi baru untuk menjalankan putusan pengadilan? Logika hukum sederhana: putusan inkracht adalah perintah mengikat. Dalam kasus bandar sabu 2 ton, pengadilan telah memutuskan bahwa kejahatannya layak dihukum mati. Menunda eksekusi hanya karena menunggu UU baru adalah kelalaian yang tidak bisa diterima. Hal ini terutama tidak dapat diterima ketika pelaku terus menjalankan sindikatnya dari penjara.

Jurisprudensi juga bisa menjadi panduan. Eksekusi pada 2015 menunjukkan bahwa pemerintah mampu melaksanakan hukuman mati meski hanya berpedoman pada Penpres 1964. Jika keamanan penjara diperketat dan putusan pengadilan ditegakkan dengan tegas, bandar seperti ini tidak akan punya kesempatan untuk melanjutkan kejahatannya. Ketidakseriusan pemerintah terlihat dari inkonsistensi: vonis mati dijatuhkan untuk menunjukkan ketegasan, tetapi eksekusi ditunda dengan alasan teknis. Ini menciptakan kesan bahwa hukuman mati hanyalah alat politik untuk menenangkan publik, bukan komitmen nyata untuk keadilan.

Alternatif yang Lebih Efektif

Jika vonis mati gagal memberikan keadilan dan pencegahan, apa solusinya? Hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat (life without parole) adalah alternatif yang lebih manusiawi dan efektif. Hukuman ini tetap memberikan efek jera tanpa menimbulkan penderitaan psikologis akibat death row phenomenon. Dalam kasus narkoba, fokus penegakan hukum harus beralih ke pemberantasan sindikat besar. Ini dilakukan melalui operasi intelijen dan penyitaan aset. Jangan hanya menghukum pelaku lapangan. Pemerintah juga perlu memperketat keamanan penjara untuk mencegah narapidana seperti bandar sabu 2 ton mengendalikan operasi dari dalam sel.

Pencegahan proaktif juga krusial. Edukasi anti-narkoba, rehabilitasi pengguna, dan pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap sindikat kriminal adalah langkah yang lebih berarti. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat mengurangi jumlah korban narkoba tanpa bergantung pada vonis mati yang ternyata tidak efektif.

Hukuman Tanpa Makna

Secara filosofis, vonis mati di Indonesia telah kehilangan esensinya. Hukuman ini seharusnya menjadi simbol keadilan tertinggi, tetapi penundaan eksekusi dan kelalaian sistem telah mengubahnya menjadi sumber penderitaan dan ketidakadilan. Bandar sabu 2 ton yang tetap beroperasi dari penjara adalah bukti. Vonis mati tidak hanya gagal menghentikan kejahatan. Itu juga memperpanjang kerusakan sosial. Jika pemerintah tidak mampu menjalankan putusan pengadilan, mengapa vonis mati masih dipertahankan? Bukankah ini hanya ilusi keadilan yang mempermalukan sistem hukum?

Pertanyaan etis juga muncul: apakah negara berhak mengambil nyawa, terutama ketika hukuman tersebut tidak efektif? Dalam konteks HAM, hukuman mati sering dikritik karena bertentangan dengan martabat manusia. Bahkan jika dipertahankan, pelaksanaannya harus transparan dan manusiawi. Sayangnya, sistem saat ini justru membiarkan pelaku besar seperti bandar sabu terus merusak, sementara masyarakat menanggung akibatnya.

Menuju Hukum yang Bermakna

Vonis mati di Indonesia, sebagaimana diterapkan saat ini, adalah hukuman kapital yang tak bermakna. Kasus bandar sabu 2 ton yang tetap mengendalikan sindikatnya dari penjara menunjukkan kegagalan vonis mati sebagai alat keadilan dan pencegahan. Penundaan eksekusi dengan dalih regulasi adalah kelalaian yang memperparah korban narkoba. Dengan jurisprudensi dan logika dasar bahwa putusan pengadilan harus dilaksanakan, pemerintah seharusnya bisa bertindak tegas tanpa menunggu UU baru.

Apakah vonis mati masih relevan? Hukuman penjara seumur hidup, penegakan hukum terhadap sindikat besar, dan pencegahan proaktif adalah alternatif yang lebih efektif dan manusiawi. Indonesia perlu sistem hukum yang tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga melindungi masyarakat dari kerusakan lebih lanjut. Hingga saat itu, vonis mati akan tetap menjadi bayang-bayang kosong—janji keadilan yang gagal menyelamatkan jiwa.