BUDAK DI NEGRI SENDIRI
Advertisements
2–3 minutes

Inflasi di Indonesia bukan lagi sekadar angka statistik yang muncul di layar televisi setiap awal bulan. Ia telah bermetamorfosis menjadi alat perbudakan modern yang paling efektif. Alat ini beroperasi dalam diam, tanpa borgol besi, tetapi dengan presisi mematikan.

Ketika BPS mengumumkan inflasi “hanya” 2,5 persen tahun ini, para menteri bertepuk tangan. Ekonom neoklasik mengangguk puas. Namun, di warung-warung kecil Jakarta, Surabaya, hingga kampung-kampung di NTT, ibu-ibu menghitung ulang beras yang semakin menipis. Uang mereka semakin tak berarti.

Inflasi kita bukan lagi fenomena ekonomi—ia adalah mekanisme ekstraksi kekayaan dari kantong rakyat kecil menuju segelintir konglomerat dan rentenir negara.

Pemerintah dan Bank Indonesia bersikeras bahwa inflasi rendah adalah prestasi. Namun lihatlah siapa yang benar-benar diuntungkan. Ketika harga pangan naik 7–12 persen setahun, gaji buruh hanya naik 5–8 persen (jika beruntung. Real wage turun, daya beli ambruk, tapi utang negara dalam dolar semakin murah karena rupiah terus terdepresiasi secara terkontrol. Siapa yang pegang surat utang negara dalam rupiah? Bank-bank besar, asing, dan dana pensiun elite. Inflasi rendah versi pemerintah ternyata adalah inflasi tinggi bagi rakyat kecil yang hidup dari beras, minyak goreng, dan listrik PLN. Bagi pemilik aset dan obligasi, ini adalah surga.

Yang paling keji adalah narasi bahwa “inflasi terkendali” digunakan untuk membenarkan kebijakan yang justru memompanya. Subsidi BBM dan listrik dipangkas atas nama efisiensi, tapi proyek IKN tetap diguyur triliunan. Uang kartal dicetak untuk menambal defisit, rupiah dilemahkan agar ekspor “kompetitif”, tapi impor pangan dan energi tetap membengkak.

Hasilnya? Inflasi harga sembako terus menjadi momok. Sementara itu, pemerintah sibuk mengumbar data inflasi inti yang “bersih.” Data ini tidak menghitung makanan rakyat. Ini bukan ketidakmampuan—ini desain.

Di tengah semua itu, rakyat diajari untuk bersyukur. Media arus utama menyiarkan bahwa inflasi Indonesia “terendah di ASEAN” seolah itu berkah. Padahal, Malaysia dan Singapura bisa menjaga inflasi rendah sambil menjaga daya beli. Mereka tidak punya kartel pangan dan oligarki impor seperti kita. Di Indonesia, inflasi bukan musuh negara; ia adalah sekutu setia penguasa dan kroni-kroninya.

Selama harga tanah dan saham terus naik, inflasi akan terus bekerja. Selama utang negara bisa dibayar dengan mencetak rupiah baru, inflasi akan terus bekerja. Inflasi menggerus tabungan nenek di bank. Inflasi memiskinkan buruh. Namun, inflasi membuat segelintir orang semakin kaya tanpa perlu berkeringat.

Pada akhir cerita ini sudah kita tahu: rakyat akan terus berteriak di media sosial. Demonstrasi kecil-kecilan akan dibubarkan. Lalu angka inflasi berikutnya diumumkan lagi dengan senyum lebar di layar kaca.

Inflasi tidak pernah benar-benar dikendalikan di negeri ini. Inflasi hanya diarahkan. Dan arahnya selalu sama. Uang mengalir dari kantong rakyat kecil menuju brankas para tuan tanah baru. Mereka mengenakan jas dan dasi sambil mengucapkan selamat atas “stabilitas makroekonomi” yang konon kita capai bersama. Selamat bertahan, kawan. Budak tidak pernah diberi pilihan selain tetap bekerja.

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • Waktunya Rakyat Bangkit: Menuju Revolusi Reformasi untuk Demokrasi Sejati di Indonesia

    Waktunya Rakyat Bangkit: Menuju Revolusi Reformasi untuk Demokrasi Sejati di Indonesia

    Bayangkan sebuah negara di mana suara rakyat benar-benar didengar, di mana kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi di tangan segelintir elit yang serakah, dan di mana check and balance berfungsi sebagai benteng melawan totaliterisme. Itulah visi…

  • TARUHAN BESAR PRABOWO: MENGGENJOT BELANJA TANPA MENAIKKAN PAJAK

    TARUHAN BESAR PRABOWO: MENGGENJOT BELANJA TANPA MENAIKKAN PAJAK

    Sinyal dari Dua Lembaga Januari 2026 menjadi bulan yang penuh teka-teki bagi para pengamat pasar modal. Di satu sisi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan lantang mengumumkan perpanjangan insentif pajak. Pemerintah memastikan tarif Pajak…

  • KRISIS LALU-LINTAS JAKARTA

    KRISIS LALU-LINTAS JAKARTA

    Fenomena kemacetan lalu lintas di Jakarta bukan sekadar gangguan logistic harian. Fenomena tersebut merupakan manifestasi dari krisis struktural. Krisis ini menyentuh dimensi ekonomi, kesehatan publik, dan psikologi sosial. Sebagai pusat gravitasi ekonomi Indonesia, Jakarta…

  • Dari Kebun “Palem Merah” Menjadi Pusat Transit Modern

    Dari Kebun “Palem Merah” Menjadi Pusat Transit Modern

    Palmerah, Jakarta Barat (1700–2025) Bab 1: Pendahuluan dan Historis 1.1 Administratif dan Geografis Kecamatan Palmerah terletak di jantung administratif Kota Jakarta Barat. Kecamatan ini merupakan entitas urban. Hal ini merepresentasikan mikrokosmos dari evolusi metropolitan…

  • Partai Politik Demokratis vs Partai Politik Oligarki

    Partai Politik Demokratis vs Partai Politik Oligarki

    Partai Politik Demokratis Partai politik yang demokratis adalah partai yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi baik secara internal maupun eksternal. Ciri utamanya meliputi kebebasan berorganisasi. Partai tidak di kontrol oleh keluarga dan oligarki kelompok tertentu.…

  • Ilusi Uang Gratis: Mengungkap Skema Penipuan di Balik Game Mobile Berhadiah Cash

    Ilusi Uang Gratis: Mengungkap Skema Penipuan di Balik Game Mobile Berhadiah Cash

    Dalam beberapa tahun terakhir, iklan game mobile yang menjanjikan uang tunai semakin masif membanjiri layar ponsel masyarakat Indonesia. Narasinya sederhana dan menggoda: main game santai, tonton iklan, kumpulkan poin, lalu tarik uang ke PayPal…

  • Politik Uang, dan Kejatuhan Demokrasi di Indonesia Pasca-Reformasi

    Politik Uang, dan Kejatuhan Demokrasi di Indonesia Pasca-Reformasi

    Analisa Perilaku Pemilih Konflik Antara Ekspektasi Normatif dan Realitas Empiris Pertanyaan mendasar adalah mengapa rakyat Indonesia tampak memilih wakil rakyat tanpa menggunakan “akal sehat”. Mengapa figur masa lalu seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih…

  • Perubahan Politik Apa yang Diperlukan agar Pengadilan Tipikor Indonesia Efektif Membasmi Korupsi

    Perubahan Politik Apa yang Diperlukan agar Pengadilan Tipikor Indonesia Efektif Membasmi Korupsi

    Pelajaran dari Tiongkok Keberhasilan Republik Rakyat Tiongkok menekan korupsi—setidaknya pada level perilaku pejabat—sering memicu perbandingan dengan Indonesia. Di Tiongkok, kampanye antikorupsi mampu menjangkau elite tertinggi. Di Indonesia, perkara besar kerap tersendat oleh konstruksi dakwaan…

  • Anatomi Politik Ekstraktif dan Paradoks Elite Batak

    Anatomi Politik Ekstraktif dan Paradoks Elite Batak

    The sociopolitical analysis of the Batak elite’s role within Indonesia’s oligarchic system reveals a complex relationship between power and local development. Despite their intellectual prowess and work ethic, these elites become entrenched in a…

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading