BUDAK DI NEGRI SENDIRI
Advertisements
2–3 minutes

Inflasi di Indonesia bukan lagi sekadar angka statistik yang muncul di layar televisi setiap awal bulan. Ia telah bermetamorfosis menjadi alat perbudakan modern yang paling efektif. Alat ini beroperasi dalam diam, tanpa borgol besi, tetapi dengan presisi mematikan.

Ketika BPS mengumumkan inflasi “hanya” 2,5 persen tahun ini, para menteri bertepuk tangan. Ekonom neoklasik mengangguk puas. Namun, di warung-warung kecil Jakarta, Surabaya, hingga kampung-kampung di NTT, ibu-ibu menghitung ulang beras yang semakin menipis. Uang mereka semakin tak berarti.

Inflasi kita bukan lagi fenomena ekonomi—ia adalah mekanisme ekstraksi kekayaan dari kantong rakyat kecil menuju segelintir konglomerat dan rentenir negara.

Pemerintah dan Bank Indonesia bersikeras bahwa inflasi rendah adalah prestasi. Namun lihatlah siapa yang benar-benar diuntungkan. Ketika harga pangan naik 7–12 persen setahun, gaji buruh hanya naik 5–8 persen (jika beruntung. Real wage turun, daya beli ambruk, tapi utang negara dalam dolar semakin murah karena rupiah terus terdepresiasi secara terkontrol. Siapa yang pegang surat utang negara dalam rupiah? Bank-bank besar, asing, dan dana pensiun elite. Inflasi rendah versi pemerintah ternyata adalah inflasi tinggi bagi rakyat kecil yang hidup dari beras, minyak goreng, dan listrik PLN. Bagi pemilik aset dan obligasi, ini adalah surga.

Yang paling keji adalah narasi bahwa “inflasi terkendali” digunakan untuk membenarkan kebijakan yang justru memompanya. Subsidi BBM dan listrik dipangkas atas nama efisiensi, tapi proyek IKN tetap diguyur triliunan. Uang kartal dicetak untuk menambal defisit, rupiah dilemahkan agar ekspor “kompetitif”, tapi impor pangan dan energi tetap membengkak.

Hasilnya? Inflasi harga sembako terus menjadi momok. Sementara itu, pemerintah sibuk mengumbar data inflasi inti yang “bersih.” Data ini tidak menghitung makanan rakyat. Ini bukan ketidakmampuan—ini desain.

Di tengah semua itu, rakyat diajari untuk bersyukur. Media arus utama menyiarkan bahwa inflasi Indonesia “terendah di ASEAN” seolah itu berkah. Padahal, Malaysia dan Singapura bisa menjaga inflasi rendah sambil menjaga daya beli. Mereka tidak punya kartel pangan dan oligarki impor seperti kita. Di Indonesia, inflasi bukan musuh negara; ia adalah sekutu setia penguasa dan kroni-kroninya.

Selama harga tanah dan saham terus naik, inflasi akan terus bekerja. Selama utang negara bisa dibayar dengan mencetak rupiah baru, inflasi akan terus bekerja. Inflasi menggerus tabungan nenek di bank. Inflasi memiskinkan buruh. Namun, inflasi membuat segelintir orang semakin kaya tanpa perlu berkeringat.

Pada akhir cerita ini sudah kita tahu: rakyat akan terus berteriak di media sosial. Demonstrasi kecil-kecilan akan dibubarkan. Lalu angka inflasi berikutnya diumumkan lagi dengan senyum lebar di layar kaca.

Inflasi tidak pernah benar-benar dikendalikan di negeri ini. Inflasi hanya diarahkan. Dan arahnya selalu sama. Uang mengalir dari kantong rakyat kecil menuju brankas para tuan tanah baru. Mereka mengenakan jas dan dasi sambil mengucapkan selamat atas “stabilitas makroekonomi” yang konon kita capai bersama. Selamat bertahan, kawan. Budak tidak pernah diberi pilihan selain tetap bekerja.

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • Parpol di Indonesia: Dibentuk dengan Niat Korupsi

    Parpol di Indonesia: Dibentuk dengan Niat Korupsi

    Korupsi di Indonesia terus menjadi momok yang menggerogoti fondasi demokrasi. Anggota partai politik (parpol) di legislatif dan eksekutif kerap menjadi pelaku utama. Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat serangkaian skandal korupsi. Skandal ini…

  • Platform Ojol Adalah Perbudakan Modern: Pendapatan Peserta Menyedihkan, Pemerintah Diam Saja

    Platform Ojol Adalah Perbudakan Modern: Pendapatan Peserta Menyedihkan, Pemerintah Diam Saja

    Suara Batak Tapanuli – Di balik gemerlap kemudahan layanan transportasi digital, tersimpan kisah getir. Ribuan pengemudi ojek online (ojol) bekerja nyaris tanpa perlindungan. Mereka juga tidak mendapatkan upah layak atau kejelasan masa depan. Istilah…

  • BPJS Hapus Sistem Kelas, Berlaku Penuh Mulai Juni 2025: Apa Dampaknya Bagi Iuran Peserta?

    BPJS Hapus Sistem Kelas, Berlaku Penuh Mulai Juni 2025: Apa Dampaknya Bagi Iuran Peserta?

    Suara Batak Tapanuli, Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi menetapkan penghapusan sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam layanan rawat inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kebijakan ini akan berlaku penuh paling lambat pada…

  • Penyebab Kenaikan Uang Pangkal di Pendidikan Tinggi

    Penyebab Kenaikan Uang Pangkal di Pendidikan Tinggi

    Mahalnya uang pangkal adalah masalah kompleks yang melibatkan kebijakan pemerintah, manajemen PTN, dan kondisi sosial-ekonomi. Penyelesaiannya membutuhkan kolaborasi semua pihak agar pendidikan tinggi tetap terjangkau dan berkualitas. Akar masalah mahalnya uang pangkal kampus negeri…

  • Gotong Royong: Nilai Luhur Manis di Bibir

    Gotong Royong: Nilai Luhur Manis di Bibir

    Nilai gotong royong, meskipun masih dijunjung tinggi dalam retorika politik, menghadapi tantangan serius dalam praktik ekonomi Indonesia saat ini. Ketimpangan sosial, individualisme, dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah menjadi faktor utama yang menghambat perwujudan semangat…

  • PHK Telah Meluas ke Sektor Industri Non-Padat Karya

    PHK Telah Meluas ke Sektor Industri Non-Padat Karya

    Mencegah Krisis PHK Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia pada 2025 telah meluas dari sektor industri padat karya. Sektor ini mencakup tekstil, alas kaki, dan garmen. PHK juga merambah ke sektor non-padat karya,…

  • PARTAI POLITIK MILIK SIAPA? Ketua Umum tak Pernah Ganti

    PARTAI POLITIK MILIK SIAPA? Ketua Umum tak Pernah Ganti

    Syarat pembentukan partai politik di Indonesia melibatkan minimal 50 orang dewasa dan penetapan Pancasila sebagai dasar. Partai berfungsi menyerap aspirasi masyarakat, menjaga keutuhan NKRI, dan memajukan demokrasi. Sumber pendanaan berasal dari iuran anggota dan…

  • Kebohongan Jokowi: Ijazah dan Janji Palsu yang Terabaikan

    Kebohongan Jokowi: Ijazah dan Janji Palsu yang Terabaikan

    Sejumlah kontroversi mengenai dugaan kebohongan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Berbagai pihak, mulai dari tokoh politik hingga akademisi, telah mengajukan berbagai klaim mengenai ketidakjujuran mantan presiden selama…

  • Logika Keliru di Era Kepemimpinan Jokowi

    Logika Keliru di Era Kepemimpinan Jokowi

    Berikut adalah beberapa contoh logical fallacies (kesalahan penalaran) yang muncul dalam pernyataan Joko Widodo selama dua periode kepresidenannya: Periode Pertama (2014-2019) Periode Kedua (2019-2024)

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading