Perspektif Psikologis: Mereka yang Terus-Menerus Bicara tentang Demokrasi
Advertisements
2–3 minutes

Sifat Kemunafikan

Psikologi manusia memiliki sebuah keunikan yang menarik. Ketika seseorang terus-menerus membicarakan suatu topik, sering kali itu bukan karena mereka benar-benar yakin. Justru, mereka memiliki ketidakamanan terhadap hal tersebut. Mereka yang terus berbicara tentang kehormatan dan martabat sering kali berusaha menutupi ketidakkonsistenan mereka. Mereka tidak konsisten dalam menjunjung nilai-nilai itu.

Demikian pula, mereka yang gencar mengutuk bahaya alkohol atau narkoba. Seringkali, mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman pribadi dengan kecanduan atau dampak buruknya. Semakin sering seseorang menegaskan suatu hal, semakin besar kemungkinan bahwa di balik pernyataan mereka terdapat konflik batin yang belum terselesaikan.

Lalu, bagaimana dengan zaman sekarang? Kata “demokrasi” terdengar di mana-mana, disuarakan dengan penuh semangat seolah-olah itu adalah satu-satunya prinsip yang harus dijunjung tinggi tanpa cela. “Ini adalah ancaman bagi demokrasi di Indonesia,” begitu sering kita dengar dari berbagai pihak. Namun, jika kita melihat lebih dekat, kita akan menyadari satu hal penting. Banyak dari mereka yang paling lantang berbicara tentang demokrasi sebenarnya tidak sedang memperjuangkannya dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi yang mereka maksud sering kali bukan kebebasan untuk semua, melainkan sekadar alat untuk mempertahankan kepentingan dan ideologi mereka sendiri.

MEGA PRABOWO

Fenomena ini mencerminkan sebuah ironi besar: di satu sisi, demokrasi diklaim sebagai sistem yang menjamin kebebasan berbicara, berpikir, dan berekspresi. Namun di sisi lain, justru mereka yang mengklaim sebagai pembela demokrasi sering kali yang paling cepat membungkam perbedaan pendapat. Setiap opini yang berbeda dianggap sebagai ancaman. Ini bukanlah bagian dari kebebasan berpikir yang seharusnya dijunjung dalam sistem demokrasi itu sendiri.

Saat ini, kita telah sampai pada titik di mana berbicara secara bebas menjadi sesuatu yang berisiko. Alih-alih menjadi ruang bagi diskusi terbuka, demokrasi telah berubah menjadi ajang sensor terselubung. Seseorang bisa dicap sebagai “anti-demokrasi” hanya karena memiliki pandangan yang tidak sejalan dengan narasi dominan. Demokrasi semestinya menjadi wadah bagi kebebasan. Namun, sering kali dipersempit hanya untuk mengakomodasi satu versi kebenaran. Versi ini dibuat oleh mereka yang paling berkuasa dalam wacana publik.

Pada akhirnya, kita perlu bertanya: apakah demokrasi yang politisi perjuangkan benar-benar melayani kepentingan semua orang? Atau, hanya menjadi alat bagi segelintir pihak untuk mengontrol narasi dan membungkam suara-suara yang tidak mereka sukai? Demokrasi seharusnya tidak hanya menjadi jargon yang diulang-ulang. Kebebasan berpikir dan berbicara yang sejati juga harus diwujudkan. Ini dilakukan tanpa takut dijatuhkan oleh mereka yang mengklaim sebagai pembelanya. BH

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • Parpol di Indonesia: Dibentuk dengan Niat Korupsi

    Parpol di Indonesia: Dibentuk dengan Niat Korupsi

    Korupsi di Indonesia terus menjadi momok yang menggerogoti fondasi demokrasi. Anggota partai politik (parpol) di legislatif dan eksekutif kerap menjadi pelaku utama. Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat serangkaian skandal korupsi. Skandal ini…

  • Platform Ojol Adalah Perbudakan Modern: Pendapatan Peserta Menyedihkan, Pemerintah Diam Saja

    Platform Ojol Adalah Perbudakan Modern: Pendapatan Peserta Menyedihkan, Pemerintah Diam Saja

    Suara Batak Tapanuli – Di balik gemerlap kemudahan layanan transportasi digital, tersimpan kisah getir. Ribuan pengemudi ojek online (ojol) bekerja nyaris tanpa perlindungan. Mereka juga tidak mendapatkan upah layak atau kejelasan masa depan. Istilah…

  • BPJS Hapus Sistem Kelas, Berlaku Penuh Mulai Juni 2025: Apa Dampaknya Bagi Iuran Peserta?

    BPJS Hapus Sistem Kelas, Berlaku Penuh Mulai Juni 2025: Apa Dampaknya Bagi Iuran Peserta?

    Suara Batak Tapanuli, Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi menetapkan penghapusan sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam layanan rawat inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kebijakan ini akan berlaku penuh paling lambat pada…

  • Penyebab Kenaikan Uang Pangkal di Pendidikan Tinggi

    Penyebab Kenaikan Uang Pangkal di Pendidikan Tinggi

    Mahalnya uang pangkal adalah masalah kompleks yang melibatkan kebijakan pemerintah, manajemen PTN, dan kondisi sosial-ekonomi. Penyelesaiannya membutuhkan kolaborasi semua pihak agar pendidikan tinggi tetap terjangkau dan berkualitas. Akar masalah mahalnya uang pangkal kampus negeri…

  • Gotong Royong: Nilai Luhur Manis di Bibir

    Gotong Royong: Nilai Luhur Manis di Bibir

    Nilai gotong royong, meskipun masih dijunjung tinggi dalam retorika politik, menghadapi tantangan serius dalam praktik ekonomi Indonesia saat ini. Ketimpangan sosial, individualisme, dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah menjadi faktor utama yang menghambat perwujudan semangat…

  • PHK Telah Meluas ke Sektor Industri Non-Padat Karya

    PHK Telah Meluas ke Sektor Industri Non-Padat Karya

    Mencegah Krisis PHK Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia pada 2025 telah meluas dari sektor industri padat karya. Sektor ini mencakup tekstil, alas kaki, dan garmen. PHK juga merambah ke sektor non-padat karya,…

  • PARTAI POLITIK MILIK SIAPA? Ketua Umum tak Pernah Ganti

    PARTAI POLITIK MILIK SIAPA? Ketua Umum tak Pernah Ganti

    Syarat pembentukan partai politik di Indonesia melibatkan minimal 50 orang dewasa dan penetapan Pancasila sebagai dasar. Partai berfungsi menyerap aspirasi masyarakat, menjaga keutuhan NKRI, dan memajukan demokrasi. Sumber pendanaan berasal dari iuran anggota dan…

  • Kebohongan Jokowi: Ijazah dan Janji Palsu yang Terabaikan

    Kebohongan Jokowi: Ijazah dan Janji Palsu yang Terabaikan

    Sejumlah kontroversi mengenai dugaan kebohongan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Berbagai pihak, mulai dari tokoh politik hingga akademisi, telah mengajukan berbagai klaim mengenai ketidakjujuran mantan presiden selama…

  • Logika Keliru di Era Kepemimpinan Jokowi

    Logika Keliru di Era Kepemimpinan Jokowi

    Berikut adalah beberapa contoh logical fallacies (kesalahan penalaran) yang muncul dalam pernyataan Joko Widodo selama dua periode kepresidenannya: Periode Pertama (2014-2019) Periode Kedua (2019-2024)

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading