Perspektif Psikologis: Mereka yang Terus-Menerus Bicara tentang Demokrasi
Advertisements
2–3 minutes

Sifat Kemunafikan

Psikologi manusia memiliki sebuah keunikan yang menarik. Ketika seseorang terus-menerus membicarakan suatu topik, sering kali itu bukan karena mereka benar-benar yakin. Justru, mereka memiliki ketidakamanan terhadap hal tersebut. Mereka yang terus berbicara tentang kehormatan dan martabat sering kali berusaha menutupi ketidakkonsistenan mereka. Mereka tidak konsisten dalam menjunjung nilai-nilai itu.

Demikian pula, mereka yang gencar mengutuk bahaya alkohol atau narkoba. Seringkali, mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman pribadi dengan kecanduan atau dampak buruknya. Semakin sering seseorang menegaskan suatu hal, semakin besar kemungkinan bahwa di balik pernyataan mereka terdapat konflik batin yang belum terselesaikan.

Lalu, bagaimana dengan zaman sekarang? Kata “demokrasi” terdengar di mana-mana, disuarakan dengan penuh semangat seolah-olah itu adalah satu-satunya prinsip yang harus dijunjung tinggi tanpa cela. “Ini adalah ancaman bagi demokrasi di Indonesia,” begitu sering kita dengar dari berbagai pihak. Namun, jika kita melihat lebih dekat, kita akan menyadari satu hal penting. Banyak dari mereka yang paling lantang berbicara tentang demokrasi sebenarnya tidak sedang memperjuangkannya dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi yang mereka maksud sering kali bukan kebebasan untuk semua, melainkan sekadar alat untuk mempertahankan kepentingan dan ideologi mereka sendiri.

MEGA PRABOWO

Fenomena ini mencerminkan sebuah ironi besar: di satu sisi, demokrasi diklaim sebagai sistem yang menjamin kebebasan berbicara, berpikir, dan berekspresi. Namun di sisi lain, justru mereka yang mengklaim sebagai pembela demokrasi sering kali yang paling cepat membungkam perbedaan pendapat. Setiap opini yang berbeda dianggap sebagai ancaman. Ini bukanlah bagian dari kebebasan berpikir yang seharusnya dijunjung dalam sistem demokrasi itu sendiri.

Saat ini, kita telah sampai pada titik di mana berbicara secara bebas menjadi sesuatu yang berisiko. Alih-alih menjadi ruang bagi diskusi terbuka, demokrasi telah berubah menjadi ajang sensor terselubung. Seseorang bisa dicap sebagai “anti-demokrasi” hanya karena memiliki pandangan yang tidak sejalan dengan narasi dominan. Demokrasi semestinya menjadi wadah bagi kebebasan. Namun, sering kali dipersempit hanya untuk mengakomodasi satu versi kebenaran. Versi ini dibuat oleh mereka yang paling berkuasa dalam wacana publik.

Pada akhirnya, kita perlu bertanya: apakah demokrasi yang politisi perjuangkan benar-benar melayani kepentingan semua orang? Atau, hanya menjadi alat bagi segelintir pihak untuk mengontrol narasi dan membungkam suara-suara yang tidak mereka sukai? Demokrasi seharusnya tidak hanya menjadi jargon yang diulang-ulang. Kebebasan berpikir dan berbicara yang sejati juga harus diwujudkan. Ini dilakukan tanpa takut dijatuhkan oleh mereka yang mengklaim sebagai pembelanya. BH

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • Prinsip Koperasi Menurut Bung Hatta

    Prinsip koperasi menurut Mohammad Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong-royong sebagai dasar usaha bersama. Berikut adalah inti prinsip koperasi yang dicetuskan oleh Bung Hatta: Bung Hatta menekankan bahwa…

  • Warteg: Makanan Rakyat yang Tak Tergantikan

    Warteg: Makanan Rakyat yang Tak Tergantikan

    Warteg, warung makan sederhana di Jakarta, menjadi pusat kehidupan bagi berbagai kalangan, dari buruh hingga mahasiswa, menawarkan makanan terjangkau dan berkualitas. Dengan akar sejarah sejak 1970-an, warteg tetap relevan meski menghadapi tantangan modern. Kolaborasi…

  • Evolusi Preman di Indonesia

    Evolusi Preman di Indonesia

    Bayangkan sebuah negara di mana preman bukan lagi sekadar preman, tapi arsitek kekacauan yang dilindungi oleh seragam dan jabatan. Di Indonesia, premanisme bukan fenomena alamiah. Ia adalah produk rekayasa sejarah. Premanisme dibesarkan oleh kolonialisme.…

  • PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA MILIK SIAPA? MASUKNYA DINASTI SOLO

    PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA MILIK SIAPA? MASUKNYA DINASTI SOLO

    Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah partai politik di Indonesia yang didirikan pada 16 November 2014. PSI berfokus pada hak-hak perempuan, pluralisme, dan partisipasi pemuda dalam politik. Partai ini dikenal dengan ideologi yang inklusif dan…

  • Tragedi Mei 1998: Luka yang Belum Sembuh dalam Sejarah Indonesia

    Tragedi Mei 1998: Luka yang Belum Sembuh dalam Sejarah Indonesia

    Menandai 27 tahun sejak peristiwa berdarah yang mengguncang Indonesia dan mengubah lanskap politik negara ini secara permanen. Tragedi Mei 1998, yang terjadi di tengah krisis ekonomi Asia, menjadi salah satu titik balik terpenting dalam…

  • Pergeseran Pola Belanja Masyarakat dan Penurunan Penjualan Ritel di Indonesia:

    Pergeseran Pola Belanja Masyarakat dan Penurunan Penjualan Ritel di Indonesia:

    Pergeseran Pola Belanja Masyarakat dan Penurunan Penjualan Ritel di Indonesia: Analisis Dampak Kebijakan Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Industri ritel di Indonesia mengalami dinamika signifikan sepanjang tahun 2024. Perubahan pola belanja konsumen menandai dinamika ini.…

  • Koperasi Merah Putih: Semangat di Kertas, Tapi Mandek di Modal

    Koperasi Merah Putih: Semangat di Kertas, Tapi Mandek di Modal

    Di tengah gemuruh jargon pemberdayaan ekonomi rakyat, Koperasi Merah Putih yang digadang-gadang sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan masih tersendat. Bukan karena kurangnya semangat atau visi, melainkan karena masalah klasik yang seolah tak pernah usai:…

  • Impor BBM RI dari Singapura 54% dari Total Kebutuhan Nasional

    Impor BBM RI dari Singapura 54% dari Total Kebutuhan Nasional

    Meskipun Indonesia merupakan negara dengan cadangan minyak bumi yang signifikan, Indonesia memiliki sejarah sebagai eksportir minyak. Namun, kenyataannya saat ini Indonesia mengimpor sekitar 54% kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura. Singapura adalah sebuah…

  • PEMASUKAN POLRI DARI SKCK NASIONAL TIDAK TRANSPARAN

    PEMASUKAN POLRI DARI SKCK NASIONAL TIDAK TRANSPARAN

    Untuk pembuatan SKCK, pemohon perlu menyiapkan dokumen penting dan membayar Rp30.000. Namun, data penerimaan dari SKCK secara nasional tidak tersedia karena pelaporan agregat, keterbatasan sistem monitoring, desentralisasi laporan daerah, kebijakan tarif nol, dan akses…

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading