Perspektif Psikologis: Mereka yang Terus-Menerus Bicara tentang Demokrasi
Advertisements
2–3 minutes

Sifat Kemunafikan

Psikologi manusia memiliki sebuah keunikan yang menarik. Ketika seseorang terus-menerus membicarakan suatu topik, sering kali itu bukan karena mereka benar-benar yakin. Justru, mereka memiliki ketidakamanan terhadap hal tersebut. Mereka yang terus berbicara tentang kehormatan dan martabat sering kali berusaha menutupi ketidakkonsistenan mereka. Mereka tidak konsisten dalam menjunjung nilai-nilai itu.

Demikian pula, mereka yang gencar mengutuk bahaya alkohol atau narkoba. Seringkali, mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman pribadi dengan kecanduan atau dampak buruknya. Semakin sering seseorang menegaskan suatu hal, semakin besar kemungkinan bahwa di balik pernyataan mereka terdapat konflik batin yang belum terselesaikan.

Lalu, bagaimana dengan zaman sekarang? Kata “demokrasi” terdengar di mana-mana, disuarakan dengan penuh semangat seolah-olah itu adalah satu-satunya prinsip yang harus dijunjung tinggi tanpa cela. “Ini adalah ancaman bagi demokrasi di Indonesia,” begitu sering kita dengar dari berbagai pihak. Namun, jika kita melihat lebih dekat, kita akan menyadari satu hal penting. Banyak dari mereka yang paling lantang berbicara tentang demokrasi sebenarnya tidak sedang memperjuangkannya dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi yang mereka maksud sering kali bukan kebebasan untuk semua, melainkan sekadar alat untuk mempertahankan kepentingan dan ideologi mereka sendiri.

MEGA PRABOWO

Fenomena ini mencerminkan sebuah ironi besar: di satu sisi, demokrasi diklaim sebagai sistem yang menjamin kebebasan berbicara, berpikir, dan berekspresi. Namun di sisi lain, justru mereka yang mengklaim sebagai pembela demokrasi sering kali yang paling cepat membungkam perbedaan pendapat. Setiap opini yang berbeda dianggap sebagai ancaman. Ini bukanlah bagian dari kebebasan berpikir yang seharusnya dijunjung dalam sistem demokrasi itu sendiri.

Saat ini, kita telah sampai pada titik di mana berbicara secara bebas menjadi sesuatu yang berisiko. Alih-alih menjadi ruang bagi diskusi terbuka, demokrasi telah berubah menjadi ajang sensor terselubung. Seseorang bisa dicap sebagai “anti-demokrasi” hanya karena memiliki pandangan yang tidak sejalan dengan narasi dominan. Demokrasi semestinya menjadi wadah bagi kebebasan. Namun, sering kali dipersempit hanya untuk mengakomodasi satu versi kebenaran. Versi ini dibuat oleh mereka yang paling berkuasa dalam wacana publik.

Pada akhirnya, kita perlu bertanya: apakah demokrasi yang politisi perjuangkan benar-benar melayani kepentingan semua orang? Atau, hanya menjadi alat bagi segelintir pihak untuk mengontrol narasi dan membungkam suara-suara yang tidak mereka sukai? Demokrasi seharusnya tidak hanya menjadi jargon yang diulang-ulang. Kebebasan berpikir dan berbicara yang sejati juga harus diwujudkan. Ini dilakukan tanpa takut dijatuhkan oleh mereka yang mengklaim sebagai pembelanya. BH

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • Skandal Lingkungan Indonesia 2025

    Skandal Lingkungan Indonesia 2025

    Hutan Dirampok, Hukum Dibungkam, Korupsi Tersembunyi Di balik janji manis pemerintah soal net zero emission, Suara Batak Tapanuli (SBT) mengeksplorasi krisis lingkungan Indonesia. Mereka menggali lapisan-lapisan gelap yang menyelimuti negeri ini tahun ini. SBT…

  • Bom Waktu!!! Beban Bunga Utang Rp 599 Triliun di RAPBN 2026

    Bom Waktu!!! Beban Bunga Utang Rp 599 Triliun di RAPBN 2026

    Menggerus Ruang Pembangunan & Pelayanan Bayangkan, uang yang seharusnya membangun sekolah di pelosok Papua malah mengalir deras ke kantong kreditur asing dan domestik. Uang tersebut juga seharusnya membiayai operasi gratis bagi anak stunting. Itulah…

  • Kenapa Tidak Ada Keadilan Untuk Palestina Gaza & Tepi Barat?

    Kenapa Tidak Ada Keadilan Untuk Palestina Gaza & Tepi Barat?

    Rencana Damai Gaza 2025: Prabowo Dukung Trump, Palestina Tetap Tanpa Keadilan

  • Biaya Tinggi Akses Keadilan di Indonesia

    Biaya Tinggi Akses Keadilan di Indonesia

    “Keadilan adalah hak setiap warga negara,” begitu bunyi jargon yang kerap kita dengar. Namun realitasnya berbeda. Di Indonesia, mengakses keadilan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bagi sebagian besar masyarakat, beracara di pengadilan bukan sekadar…

  • Harga Pangan Tinggi di Era MBG “nga” ber Gizi

    Harga Pangan Tinggi di Era MBG “nga” ber Gizi

    Dilema Ganda: Kantong Menipis, Gizi Terabaikan Indonesia tengah menghadapi ironi yang menyakitkan. Di tengah upaya pemerintah mengendalikan inflasi hingga mencapai 1,57% pada 2024—terendah dalam sejarah—masyarakat justru semakin sulit mengakses pangan bergizi. Inflasi pangan mencapai…

  • Pemangkasan Dana Transfer Daerah Menghambat Pembangunan Indonesia

    Pemangkasan Dana Transfer Daerah Menghambat Pembangunan Indonesia

    Pemangkasan Dana Transfer Daerah 2026 sebesar 30% mengancam pembangunan dan penerimaan pajak nasional. Reformasi fiskal jadi kebutuhan mendesak.

  • Kegagalan Eksekusi Kasus Silfester Matutina: Realitas Hukum di Indonesia

    Kegagalan Eksekusi Kasus Silfester Matutina: Realitas Hukum di Indonesia

    Kasus terpidana Silfester Matutina menjadi sorotan tajam dalam dinamika penegakan hukum pidana di Indonesia. Peristiwa ini memperlihatkan secara gamblang betapa rapuhnya sistem eksekusi putusan pengadilan di negeri ini. Silfester divonis 1 tahun 6 bulan…

  • Evaluasi Kebijakan Pendidikan Prabowo 2025: Antara Harapan dan Realita

    Evaluasi Kebijakan Pendidikan Prabowo 2025: Antara Harapan dan Realita

    Kebijakan pendidikan Presiden Prabowo Subianto tahun 2025 menuai hasil awal yang beragam—antara kemajuan infrastruktur dan kegagalan implementasi. Langkah Awal yang Menjanjikan Delapan bulan setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional. Dalam…

  • Rekening Gemuk: Mengapa Masih Banyak Aparat yang Luput dari Hukum?

    Rekening Gemuk: Mengapa Masih Banyak Aparat yang Luput dari Hukum?

    Kita sering mendengar kabar tentang rekening “gemuk” milik jaksa, hakim, atau polisi yang nilai saldonya tidak wajar. Meski sudah menjadi buah bibir, kasus seperti ini jarang berujung pada proses hukum. Mengapa bisa demikian? KYC…

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading