Menghapus Dosa Prabowo: Menulis Ulang Sejarah
2–3 minutes
Advertisements

Pemerintah melalui Fadli Zon Kementerian Kebudayaan tengah mengerjakan proyek besar bertajuk Penulisan Ulang Sejarah Republik Indonesia. Proyek ini melibatkan lebih dari 120 sejarawan, arkeolog, dan akademisi lintas disiplin dari berbagai universitas dan lembaga penelitian di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Susanto Zuhdi. Beliau adalah Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia (UI). Tim ini bertekad menulis ulang narasi sejarah nasional dengan pendekatan ilmiah, faktual, dan inklusif.

Siapa di Balik Proyek Ini?

Proyek ini tidak dijalankan secara sembarangan. Selain Prof. Zuhdi, tim ini dikawal oleh dua editor umum: Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono dari Universitas Diponegoro, yang dikenal sebagai pakar sejarah maritim, dan Dr. Jajat Burhanuddin dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, spesialis sejarah Islam dan masyarakat. Keduanya memiliki rekam jejak akademik yang panjang dan kredibel, memperkuat harapan bahwa penulisan ini akan berada di jalur objektif.

Mengapa Sejarah Harus Ditulis Ulang?

Penulisan ulang sejarah bukanlah hal baru dalam diskursus bangsa-bangsa yang berkembang. Sejarah yang ditulis dalam rezim sebelumnya kerap kali sarat kepentingan politik, bias ideologi, dan penghilangan peran kelompok tertentu.

Di Indonesia, narasi sejarah nasional selama Orde Baru sangat tersentralisasi pada peran militer. Tokoh-tokoh tertentu seperti Soeharto menonjol, dengan pengaburan terhadap dinamika politik kiri. Selain itu, perjuangan lokal serta kontribusi kelompok minoritas sering diabaikan. Banyak peristiwa penting seperti 1965, DOM di Aceh dan Papua, serta gerakan perempuan dan buruh yang tidak diangkat secara proporsional.

Bagaimana Objektivitas Dijaga?

Objektivitas adalah tantangan utama dalam setiap proyek historiografi, terlebih dalam konteks politik Indonesia yang sangat dinamis. Tim ini menggunakan metode ilmiah berbasis verifikasi silang sumber primer dan sekunder, diskusi terbuka antar pakar, serta pendekatan multidisipliner.

Pengambilan keputusan tidak bersifat sentralistik, melainkan berbasis konsensus akademik. Sumber-sumber sejarah yang digunakan berasal dari arsip nasional, dokumen luar negeri, kesaksian lisan, serta peninggalan arkeologis yang telah diverifikasi.

Selain itu, keterlibatan para ahli dari berbagai latar belakang universitas dan wilayah Indonesia diharapkan mampu menghadirkan keragaman perspektif. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah dominasi narasi tunggal.

Apakah Ini Proyek Propaganda Rezim Prabowo?

Kritik tentu muncul. Tidak sedikit pihak yang khawatir bahwa proyek ini adalah bagian dari upaya Prabowo Subianto untuk merekonstruksi citranya dalam sejarah nasional. Karena dia terlibat dalam sejumlah peristiwa kontroversial masa lalu, penulisan ulang sejarah bisa digunakan untuk “meluruskan” citra politiknya. Ini dapat dilakukan dengan mengatur framing terhadap peran militer dan elite tertentu dalam sejarah Indonesia modern.

Suara Orang Batak Dari Jantung Tapanuli

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • Parpol di Indonesia: Dibentuk dengan Niat Korupsi

    Parpol di Indonesia: Dibentuk dengan Niat Korupsi

    Korupsi di Indonesia terus menjadi momok yang menggerogoti fondasi demokrasi. Anggota partai politik (parpol) di legislatif dan eksekutif kerap menjadi pelaku utama. Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat serangkaian skandal korupsi. Skandal ini…

  • Platform Ojol Adalah Perbudakan Modern: Pendapatan Peserta Menyedihkan, Pemerintah Diam Saja

    Platform Ojol Adalah Perbudakan Modern: Pendapatan Peserta Menyedihkan, Pemerintah Diam Saja

    Suara Batak Tapanuli – Di balik gemerlap kemudahan layanan transportasi digital, tersimpan kisah getir. Ribuan pengemudi ojek online (ojol) bekerja nyaris tanpa perlindungan. Mereka juga tidak mendapatkan upah layak atau kejelasan masa depan. Istilah…

  • BPJS Hapus Sistem Kelas, Berlaku Penuh Mulai Juni 2025: Apa Dampaknya Bagi Iuran Peserta?

    BPJS Hapus Sistem Kelas, Berlaku Penuh Mulai Juni 2025: Apa Dampaknya Bagi Iuran Peserta?

    Suara Batak Tapanuli, Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi menetapkan penghapusan sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam layanan rawat inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kebijakan ini akan berlaku penuh paling lambat pada…

  • Penyebab Kenaikan Uang Pangkal di Pendidikan Tinggi

    Penyebab Kenaikan Uang Pangkal di Pendidikan Tinggi

    Mahalnya uang pangkal adalah masalah kompleks yang melibatkan kebijakan pemerintah, manajemen PTN, dan kondisi sosial-ekonomi. Penyelesaiannya membutuhkan kolaborasi semua pihak agar pendidikan tinggi tetap terjangkau dan berkualitas. Akar masalah mahalnya uang pangkal kampus negeri…

  • Gotong Royong: Nilai Luhur Manis di Bibir

    Gotong Royong: Nilai Luhur Manis di Bibir

    Nilai gotong royong, meskipun masih dijunjung tinggi dalam retorika politik, menghadapi tantangan serius dalam praktik ekonomi Indonesia saat ini. Ketimpangan sosial, individualisme, dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah menjadi faktor utama yang menghambat perwujudan semangat…

  • PHK Telah Meluas ke Sektor Industri Non-Padat Karya

    PHK Telah Meluas ke Sektor Industri Non-Padat Karya

    Mencegah Krisis PHK Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia pada 2025 telah meluas dari sektor industri padat karya. Sektor ini mencakup tekstil, alas kaki, dan garmen. PHK juga merambah ke sektor non-padat karya,…

  • PARTAI POLITIK MILIK SIAPA? Ketua Umum tak Pernah Ganti

    PARTAI POLITIK MILIK SIAPA? Ketua Umum tak Pernah Ganti

    Syarat pembentukan partai politik di Indonesia melibatkan minimal 50 orang dewasa dan penetapan Pancasila sebagai dasar. Partai berfungsi menyerap aspirasi masyarakat, menjaga keutuhan NKRI, dan memajukan demokrasi. Sumber pendanaan berasal dari iuran anggota dan…

  • Kebohongan Jokowi: Ijazah dan Janji Palsu yang Terabaikan

    Kebohongan Jokowi: Ijazah dan Janji Palsu yang Terabaikan

    Sejumlah kontroversi mengenai dugaan kebohongan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Berbagai pihak, mulai dari tokoh politik hingga akademisi, telah mengajukan berbagai klaim mengenai ketidakjujuran mantan presiden selama…

  • Logika Keliru di Era Kepemimpinan Jokowi

    Logika Keliru di Era Kepemimpinan Jokowi

    Berikut adalah beberapa contoh logical fallacies (kesalahan penalaran) yang muncul dalam pernyataan Joko Widodo selama dua periode kepresidenannya: Periode Pertama (2014-2019) Periode Kedua (2019-2024)

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading