Menghapus Dosa Prabowo: Menulis Ulang Sejarah
2–3 minutes
Advertisements

Pemerintah melalui Fadli Zon Kementerian Kebudayaan tengah mengerjakan proyek besar bertajuk Penulisan Ulang Sejarah Republik Indonesia. Proyek ini melibatkan lebih dari 120 sejarawan, arkeolog, dan akademisi lintas disiplin dari berbagai universitas dan lembaga penelitian di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Susanto Zuhdi. Beliau adalah Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia (UI). Tim ini bertekad menulis ulang narasi sejarah nasional dengan pendekatan ilmiah, faktual, dan inklusif.

Siapa di Balik Proyek Ini?

Proyek ini tidak dijalankan secara sembarangan. Selain Prof. Zuhdi, tim ini dikawal oleh dua editor umum: Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono dari Universitas Diponegoro, yang dikenal sebagai pakar sejarah maritim, dan Dr. Jajat Burhanuddin dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, spesialis sejarah Islam dan masyarakat. Keduanya memiliki rekam jejak akademik yang panjang dan kredibel, memperkuat harapan bahwa penulisan ini akan berada di jalur objektif.

Mengapa Sejarah Harus Ditulis Ulang?

Penulisan ulang sejarah bukanlah hal baru dalam diskursus bangsa-bangsa yang berkembang. Sejarah yang ditulis dalam rezim sebelumnya kerap kali sarat kepentingan politik, bias ideologi, dan penghilangan peran kelompok tertentu.

Di Indonesia, narasi sejarah nasional selama Orde Baru sangat tersentralisasi pada peran militer. Tokoh-tokoh tertentu seperti Soeharto menonjol, dengan pengaburan terhadap dinamika politik kiri. Selain itu, perjuangan lokal serta kontribusi kelompok minoritas sering diabaikan. Banyak peristiwa penting seperti 1965, DOM di Aceh dan Papua, serta gerakan perempuan dan buruh yang tidak diangkat secara proporsional.

Bagaimana Objektivitas Dijaga?

Objektivitas adalah tantangan utama dalam setiap proyek historiografi, terlebih dalam konteks politik Indonesia yang sangat dinamis. Tim ini menggunakan metode ilmiah berbasis verifikasi silang sumber primer dan sekunder, diskusi terbuka antar pakar, serta pendekatan multidisipliner.

Pengambilan keputusan tidak bersifat sentralistik, melainkan berbasis konsensus akademik. Sumber-sumber sejarah yang digunakan berasal dari arsip nasional, dokumen luar negeri, kesaksian lisan, serta peninggalan arkeologis yang telah diverifikasi.

Selain itu, keterlibatan para ahli dari berbagai latar belakang universitas dan wilayah Indonesia diharapkan mampu menghadirkan keragaman perspektif. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah dominasi narasi tunggal.

Apakah Ini Proyek Propaganda Rezim Prabowo?

Kritik tentu muncul. Tidak sedikit pihak yang khawatir bahwa proyek ini adalah bagian dari upaya Prabowo Subianto untuk merekonstruksi citranya dalam sejarah nasional. Karena dia terlibat dalam sejumlah peristiwa kontroversial masa lalu, penulisan ulang sejarah bisa digunakan untuk “meluruskan” citra politiknya. Ini dapat dilakukan dengan mengatur framing terhadap peran militer dan elite tertentu dalam sejarah Indonesia modern.

Suara Orang Batak Dari Jantung Tapanuli

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • Prinsip Koperasi Menurut Bung Hatta

    Prinsip koperasi menurut Mohammad Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong-royong sebagai dasar usaha bersama. Berikut adalah inti prinsip koperasi yang dicetuskan oleh Bung Hatta: Bung Hatta menekankan bahwa…

  • Warteg: Makanan Rakyat yang Tak Tergantikan

    Warteg: Makanan Rakyat yang Tak Tergantikan

    Warteg, warung makan sederhana di Jakarta, menjadi pusat kehidupan bagi berbagai kalangan, dari buruh hingga mahasiswa, menawarkan makanan terjangkau dan berkualitas. Dengan akar sejarah sejak 1970-an, warteg tetap relevan meski menghadapi tantangan modern. Kolaborasi…

  • Evolusi Preman di Indonesia

    Evolusi Preman di Indonesia

    Bayangkan sebuah negara di mana preman bukan lagi sekadar preman, tapi arsitek kekacauan yang dilindungi oleh seragam dan jabatan. Di Indonesia, premanisme bukan fenomena alamiah. Ia adalah produk rekayasa sejarah. Premanisme dibesarkan oleh kolonialisme.…

  • PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA MILIK SIAPA? MASUKNYA DINASTI SOLO

    PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA MILIK SIAPA? MASUKNYA DINASTI SOLO

    Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah partai politik di Indonesia yang didirikan pada 16 November 2014. PSI berfokus pada hak-hak perempuan, pluralisme, dan partisipasi pemuda dalam politik. Partai ini dikenal dengan ideologi yang inklusif dan…

  • Tragedi Mei 1998: Luka yang Belum Sembuh dalam Sejarah Indonesia

    Tragedi Mei 1998: Luka yang Belum Sembuh dalam Sejarah Indonesia

    Menandai 27 tahun sejak peristiwa berdarah yang mengguncang Indonesia dan mengubah lanskap politik negara ini secara permanen. Tragedi Mei 1998, yang terjadi di tengah krisis ekonomi Asia, menjadi salah satu titik balik terpenting dalam…

  • Pergeseran Pola Belanja Masyarakat dan Penurunan Penjualan Ritel di Indonesia:

    Pergeseran Pola Belanja Masyarakat dan Penurunan Penjualan Ritel di Indonesia:

    Pergeseran Pola Belanja Masyarakat dan Penurunan Penjualan Ritel di Indonesia: Analisis Dampak Kebijakan Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Industri ritel di Indonesia mengalami dinamika signifikan sepanjang tahun 2024. Perubahan pola belanja konsumen menandai dinamika ini.…

  • Koperasi Merah Putih: Semangat di Kertas, Tapi Mandek di Modal

    Koperasi Merah Putih: Semangat di Kertas, Tapi Mandek di Modal

    Di tengah gemuruh jargon pemberdayaan ekonomi rakyat, Koperasi Merah Putih yang digadang-gadang sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan masih tersendat. Bukan karena kurangnya semangat atau visi, melainkan karena masalah klasik yang seolah tak pernah usai:…

  • Impor BBM RI dari Singapura 54% dari Total Kebutuhan Nasional

    Impor BBM RI dari Singapura 54% dari Total Kebutuhan Nasional

    Meskipun Indonesia merupakan negara dengan cadangan minyak bumi yang signifikan, Indonesia memiliki sejarah sebagai eksportir minyak. Namun, kenyataannya saat ini Indonesia mengimpor sekitar 54% kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura. Singapura adalah sebuah…

  • PEMASUKAN POLRI DARI SKCK NASIONAL TIDAK TRANSPARAN

    PEMASUKAN POLRI DARI SKCK NASIONAL TIDAK TRANSPARAN

    Untuk pembuatan SKCK, pemohon perlu menyiapkan dokumen penting dan membayar Rp30.000. Namun, data penerimaan dari SKCK secara nasional tidak tersedia karena pelaporan agregat, keterbatasan sistem monitoring, desentralisasi laporan daerah, kebijakan tarif nol, dan akses…

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading