Menghapus Dosa Prabowo: Menulis Ulang Sejarah
2–3 minutes
Advertisements

Pemerintah melalui Fadli Zon Kementerian Kebudayaan tengah mengerjakan proyek besar bertajuk Penulisan Ulang Sejarah Republik Indonesia. Proyek ini melibatkan lebih dari 120 sejarawan, arkeolog, dan akademisi lintas disiplin dari berbagai universitas dan lembaga penelitian di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Susanto Zuhdi. Beliau adalah Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia (UI). Tim ini bertekad menulis ulang narasi sejarah nasional dengan pendekatan ilmiah, faktual, dan inklusif.

Siapa di Balik Proyek Ini?

Proyek ini tidak dijalankan secara sembarangan. Selain Prof. Zuhdi, tim ini dikawal oleh dua editor umum: Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono dari Universitas Diponegoro, yang dikenal sebagai pakar sejarah maritim, dan Dr. Jajat Burhanuddin dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, spesialis sejarah Islam dan masyarakat. Keduanya memiliki rekam jejak akademik yang panjang dan kredibel, memperkuat harapan bahwa penulisan ini akan berada di jalur objektif.

Mengapa Sejarah Harus Ditulis Ulang?

Penulisan ulang sejarah bukanlah hal baru dalam diskursus bangsa-bangsa yang berkembang. Sejarah yang ditulis dalam rezim sebelumnya kerap kali sarat kepentingan politik, bias ideologi, dan penghilangan peran kelompok tertentu.

Di Indonesia, narasi sejarah nasional selama Orde Baru sangat tersentralisasi pada peran militer. Tokoh-tokoh tertentu seperti Soeharto menonjol, dengan pengaburan terhadap dinamika politik kiri. Selain itu, perjuangan lokal serta kontribusi kelompok minoritas sering diabaikan. Banyak peristiwa penting seperti 1965, DOM di Aceh dan Papua, serta gerakan perempuan dan buruh yang tidak diangkat secara proporsional.

Bagaimana Objektivitas Dijaga?

Objektivitas adalah tantangan utama dalam setiap proyek historiografi, terlebih dalam konteks politik Indonesia yang sangat dinamis. Tim ini menggunakan metode ilmiah berbasis verifikasi silang sumber primer dan sekunder, diskusi terbuka antar pakar, serta pendekatan multidisipliner.

Pengambilan keputusan tidak bersifat sentralistik, melainkan berbasis konsensus akademik. Sumber-sumber sejarah yang digunakan berasal dari arsip nasional, dokumen luar negeri, kesaksian lisan, serta peninggalan arkeologis yang telah diverifikasi.

Selain itu, keterlibatan para ahli dari berbagai latar belakang universitas dan wilayah Indonesia diharapkan mampu menghadirkan keragaman perspektif. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah dominasi narasi tunggal.

Apakah Ini Proyek Propaganda Rezim Prabowo?

Kritik tentu muncul. Tidak sedikit pihak yang khawatir bahwa proyek ini adalah bagian dari upaya Prabowo Subianto untuk merekonstruksi citranya dalam sejarah nasional. Karena dia terlibat dalam sejumlah peristiwa kontroversial masa lalu, penulisan ulang sejarah bisa digunakan untuk “meluruskan” citra politiknya. Ini dapat dilakukan dengan mengatur framing terhadap peran militer dan elite tertentu dalam sejarah Indonesia modern.

Suara Orang Batak Dari Jantung Tapanuli

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • Skandal Lingkungan Indonesia 2025

    Skandal Lingkungan Indonesia 2025

    Hutan Dirampok, Hukum Dibungkam, Korupsi Tersembunyi Di balik janji manis pemerintah soal net zero emission, Suara Batak Tapanuli (SBT) mengeksplorasi krisis lingkungan Indonesia. Mereka menggali lapisan-lapisan gelap yang menyelimuti negeri ini tahun ini. SBT…

  • Bom Waktu!!! Beban Bunga Utang Rp 599 Triliun di RAPBN 2026

    Bom Waktu!!! Beban Bunga Utang Rp 599 Triliun di RAPBN 2026

    Menggerus Ruang Pembangunan & Pelayanan Bayangkan, uang yang seharusnya membangun sekolah di pelosok Papua malah mengalir deras ke kantong kreditur asing dan domestik. Uang tersebut juga seharusnya membiayai operasi gratis bagi anak stunting. Itulah…

  • Kenapa Tidak Ada Keadilan Untuk Palestina Gaza & Tepi Barat?

    Kenapa Tidak Ada Keadilan Untuk Palestina Gaza & Tepi Barat?

    Rencana Damai Gaza 2025: Prabowo Dukung Trump, Palestina Tetap Tanpa Keadilan

  • Biaya Tinggi Akses Keadilan di Indonesia

    Biaya Tinggi Akses Keadilan di Indonesia

    “Keadilan adalah hak setiap warga negara,” begitu bunyi jargon yang kerap kita dengar. Namun realitasnya berbeda. Di Indonesia, mengakses keadilan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bagi sebagian besar masyarakat, beracara di pengadilan bukan sekadar…

  • Harga Pangan Tinggi di Era MBG “nga” ber Gizi

    Harga Pangan Tinggi di Era MBG “nga” ber Gizi

    Dilema Ganda: Kantong Menipis, Gizi Terabaikan Indonesia tengah menghadapi ironi yang menyakitkan. Di tengah upaya pemerintah mengendalikan inflasi hingga mencapai 1,57% pada 2024—terendah dalam sejarah—masyarakat justru semakin sulit mengakses pangan bergizi. Inflasi pangan mencapai…

  • Pemangkasan Dana Transfer Daerah Menghambat Pembangunan Indonesia

    Pemangkasan Dana Transfer Daerah Menghambat Pembangunan Indonesia

    Pemangkasan Dana Transfer Daerah 2026 sebesar 30% mengancam pembangunan dan penerimaan pajak nasional. Reformasi fiskal jadi kebutuhan mendesak.

  • Kegagalan Eksekusi Kasus Silfester Matutina: Realitas Hukum di Indonesia

    Kegagalan Eksekusi Kasus Silfester Matutina: Realitas Hukum di Indonesia

    Kasus terpidana Silfester Matutina menjadi sorotan tajam dalam dinamika penegakan hukum pidana di Indonesia. Peristiwa ini memperlihatkan secara gamblang betapa rapuhnya sistem eksekusi putusan pengadilan di negeri ini. Silfester divonis 1 tahun 6 bulan…

  • Evaluasi Kebijakan Pendidikan Prabowo 2025: Antara Harapan dan Realita

    Evaluasi Kebijakan Pendidikan Prabowo 2025: Antara Harapan dan Realita

    Kebijakan pendidikan Presiden Prabowo Subianto tahun 2025 menuai hasil awal yang beragam—antara kemajuan infrastruktur dan kegagalan implementasi. Langkah Awal yang Menjanjikan Delapan bulan setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional. Dalam…

  • Rekening Gemuk: Mengapa Masih Banyak Aparat yang Luput dari Hukum?

    Rekening Gemuk: Mengapa Masih Banyak Aparat yang Luput dari Hukum?

    Kita sering mendengar kabar tentang rekening “gemuk” milik jaksa, hakim, atau polisi yang nilai saldonya tidak wajar. Meski sudah menjadi buah bibir, kasus seperti ini jarang berujung pada proses hukum. Mengapa bisa demikian? KYC…

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading