PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA MILIK SIAPA? MASUKNYA DINASTI SOLO
Advertisements
1–2 minutes

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah partai politik di Indonesia yang didirikan pada 16 November 2014. PSI berfokus pada hak-hak perempuan, pluralisme, dan partisipasi pemuda dalam politik. Partai ini dikenal dengan ideologi yang inklusif dan progresif, serta menolak politik mahar dan korupsi. PSI juga menentang peraturan daerah berbasis agama dan memperjuangkan pelarangan poligami bagi pejabat negara jika mereka masuk parlemen.

Ketua umum PSI saat ini adalah Kaesang Pangarep. Dia adalah putra bungsu Presiden Joko Widodo. Kaesang bergabung dengan partai pada September 2023 dan langsung menjabat ketua umum. PSI pernah mendukung Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2019. Pada Pemilu 2024, partai ini memperoleh sekitar 3% suara nasional. Akibatnya, PSI tidak memenuhi ambang batas untuk masuk DPR RI.

PSI menerapkan konsep “Partai Super Terbuka” yang mengedepankan sistem demokrasi internal seperti one man one vote dalam pemilihan ketua umum, dan Presiden Jokowi menyatakan bahwa PSI sesuai dengan harapannya sebagai partai perseorangan yang menerapkan sistem tersebut1. Baru-baru ini, ada dukungan dari kader PSI agar Jokowi maju sebagai calon ketua umum PSI menggantikan Kaesang Pangarep yang masih memiliki dukungan untuk melanjutkan kepemimpinannya.

PSI juga aktif dalam kegiatan sosial, seperti membagikan alat pelindung diri saat pandemi dan program pembagian nasi kotak untuk masyarakat terdampak pembatasan sosial. Pendanaan partai ini berasal dari donasi publik untuk menghindari ketergantungan pada donatur besar.

Secara organisasi, PSI memiliki struktur kepengurusan yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Ketua Dewan Pembina Jeffrie Geovanie dan Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni.

Singkatnya, PSI adalah partai politik muda yang progresif dan inklusif, dipimpin oleh Kaesang Pangarep, dengan fokus pada pemberdayaan pemuda, pluralisme, dan antikorupsi, serta menerapkan sistem demokrasi internal yang terbuka dan partisipatif.

Dengan demikian, perebutan kursi ketua umum antara bapak dan anak di PSI bukan hanya sekadar drama politik keluarga, tetapi juga simbol dari komitmen PSI terhadap demokrasi terbuka dan partisipatif, yang memberi kesempatan bagi semua kader untuk berkontribusi dan berkompetisi secara adil dalam menentukan arah partai ke depan.

Suara Orang Batak Dari Jantung Tapanuli

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • Skandal Lingkungan Indonesia 2025

    Skandal Lingkungan Indonesia 2025

    Hutan Dirampok, Hukum Dibungkam, Korupsi Tersembunyi Di balik janji manis pemerintah soal net zero emission, Suara Batak Tapanuli (SBT) mengeksplorasi krisis lingkungan Indonesia. Mereka menggali lapisan-lapisan gelap yang menyelimuti negeri ini tahun ini. SBT…

  • Bom Waktu!!! Beban Bunga Utang Rp 599 Triliun di RAPBN 2026

    Bom Waktu!!! Beban Bunga Utang Rp 599 Triliun di RAPBN 2026

    Menggerus Ruang Pembangunan & Pelayanan Bayangkan, uang yang seharusnya membangun sekolah di pelosok Papua malah mengalir deras ke kantong kreditur asing dan domestik. Uang tersebut juga seharusnya membiayai operasi gratis bagi anak stunting. Itulah…

  • Kenapa Tidak Ada Keadilan Untuk Palestina Gaza & Tepi Barat?

    Kenapa Tidak Ada Keadilan Untuk Palestina Gaza & Tepi Barat?

    Rencana Damai Gaza 2025: Prabowo Dukung Trump, Palestina Tetap Tanpa Keadilan

  • Biaya Tinggi Akses Keadilan di Indonesia

    Biaya Tinggi Akses Keadilan di Indonesia

    “Keadilan adalah hak setiap warga negara,” begitu bunyi jargon yang kerap kita dengar. Namun realitasnya berbeda. Di Indonesia, mengakses keadilan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bagi sebagian besar masyarakat, beracara di pengadilan bukan sekadar…

  • Harga Pangan Tinggi di Era MBG “nga” ber Gizi

    Harga Pangan Tinggi di Era MBG “nga” ber Gizi

    Dilema Ganda: Kantong Menipis, Gizi Terabaikan Indonesia tengah menghadapi ironi yang menyakitkan. Di tengah upaya pemerintah mengendalikan inflasi hingga mencapai 1,57% pada 2024—terendah dalam sejarah—masyarakat justru semakin sulit mengakses pangan bergizi. Inflasi pangan mencapai…

  • Pemangkasan Dana Transfer Daerah Menghambat Pembangunan Indonesia

    Pemangkasan Dana Transfer Daerah Menghambat Pembangunan Indonesia

    Pemangkasan Dana Transfer Daerah 2026 sebesar 30% mengancam pembangunan dan penerimaan pajak nasional. Reformasi fiskal jadi kebutuhan mendesak.

  • Kegagalan Eksekusi Kasus Silfester Matutina: Realitas Hukum di Indonesia

    Kegagalan Eksekusi Kasus Silfester Matutina: Realitas Hukum di Indonesia

    Kasus terpidana Silfester Matutina menjadi sorotan tajam dalam dinamika penegakan hukum pidana di Indonesia. Peristiwa ini memperlihatkan secara gamblang betapa rapuhnya sistem eksekusi putusan pengadilan di negeri ini. Silfester divonis 1 tahun 6 bulan…

  • Evaluasi Kebijakan Pendidikan Prabowo 2025: Antara Harapan dan Realita

    Evaluasi Kebijakan Pendidikan Prabowo 2025: Antara Harapan dan Realita

    Kebijakan pendidikan Presiden Prabowo Subianto tahun 2025 menuai hasil awal yang beragam—antara kemajuan infrastruktur dan kegagalan implementasi. Langkah Awal yang Menjanjikan Delapan bulan setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional. Dalam…

  • Rekening Gemuk: Mengapa Masih Banyak Aparat yang Luput dari Hukum?

    Rekening Gemuk: Mengapa Masih Banyak Aparat yang Luput dari Hukum?

    Kita sering mendengar kabar tentang rekening “gemuk” milik jaksa, hakim, atau polisi yang nilai saldonya tidak wajar. Meski sudah menjadi buah bibir, kasus seperti ini jarang berujung pada proses hukum. Mengapa bisa demikian? KYC…

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading