Menggugat Ritual Pemilu Indonesia: Demokrasi Sandiwara
Advertisements
1–2 minutes


Pemilu seharusnya menjadi panggung rakyat dalam menentukan arah bangsa. Namun di Indonesia, demokrasi elektoral yang semestinya menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sering kali kehilangan makna. Ini hanya menjadi sekadar ritual lima tahunan. Di balik gegap gempita “pesta demokrasi”, rakyat justru terpinggirkan oleh manuver kekuasaan elit yang haus kendali.

Pasca-Reformasi, harapan publik terhadap para aktivis dan pejuang demokrasi pun meredup. Mereka tak lagi menjadi pelita perubahan. Mereka justru kerap terjebak dalam pusaran politik praktis. Mereka menjadi alat legitimasi atau sekadar penggembira dalam arena “cawe-cawe” kekuasaan.

Ironisnya, praktik-praktik kotor dalam demokrasi elektoral semakin terbuka:

  • Politisasi identitas berbasis SARA,
  • Kriminalisasi terhadap lawan politik,
  • Maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian,
  • Intimidasi terhadap kelompok oposisi,
  • Ketidak netralan aparatur negara
  • Transaksi suara melalui politik uang dan manipulasi dokumen.

Semua ini menjadi luka menganga dalam tubuh demokrasi Indonesia. Pemimpin yang terpilih seringkali bukan karena kualitas dan integritas, melainkan karena kekuatan modal dan strategi licik. Akibatnya, kebijakan yang lahir lebih berpihak pada kepentingan elit dan investor ketimbang menjawab kebutuhan rakyat.

Jika praktik ini terus berlanjut, Indonesia tidak hanya akan gagal dalam membangun demokrasi substansial. Indonesia juga akan berada di ambang kehancuran sebagai negara hukum dan republik yang berdaulat.

Menuju Demokrasi Substansial, Bukan Demokrasi Seremonial

Kita membutuhkan perubahan mendasar:

  • Pemilu harus kembali menjadi arena pertarungan ide dan gagasan, bukan kekuatan uang.
  • Penyelenggara pemilu harus dijaga integritas dan netralitasnya.
  • Rakyat harus diberdayakan sebagai subjek utama, bukan sekadar objek yang dimobilisasi setiap lima tahun.

Demokrasi sejati adalah yang mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan pengawasan terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, sudah saatnya rakyat bangkit dan menggugat demokrasi basa-basi. Mari hentikan perayaan demokrasi palsu dan bangun komitmen baru: demokrasi yang mengabdi pada cita-cita konstitusi, bukan syahwat kekuasaan segelintir elit.

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • Tantangan dan Peluang Warisan Budaya Indonesia

    Tantangan dan Peluang Warisan Budaya Indonesia

    Pengantar Artikel panjang soal preservasi budaya ini dibuat di gadget China, di terbitkan di platform US, dan dibaca dengan koneksi lokal. “Anda menyukai batik, tapi tidak pernah membeli dari pengrajin lokal. Itu bukan apresiasi,…

  • Mafia Dalam Peradilan

    Mafia Dalam Peradilan

    Tulisan ini membahas pergeseran peran advokat dari pejuang keadilan menjadi “pedagang jasa.” Dengan maraknya kasus korupsi dan pelanggaran etika, profesi advokat terancam akibat tekanan untuk menang dengan segala cara. Untuk memulihkan kepercayaan, perlu reformasi,…

  • TOKOH NASIONAL Pra Kemerdekaan

    TOKOH NASIONAL Pra Kemerdekaan

    Tokoh-tokoh pemikiran Indonesia, seperti Soekarno dan Hatta, memperjuangkan ideologi nasionalisme dengan cara berbeda. Soekarno mengedepankan nasionalisme integratif, sedangkan Hatta lebih rasional dan pragmatis. Ketegangan ideologis muncul antara pendekatan revolusioner Soekarno dan strategi kompromistis Hatta,…

  • Pembunuhan: Tinjauan Umum Jabodetabek

    Pembunuhan: Tinjauan Umum Jabodetabek

    Pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja. Sebagai salah satu tindak kriminal yang paling berat. Pembunuhan tidak hanya memiliki dampak besar terhadap korban, tetapi juga mengganggu keamanan, ketertiban, dan moralitas masyarakat secara keseluruhan.…

  • Menyingkap Kebohongan UU BUMN 2025: Apa yang Tersembunyi?

    Menyingkap Kebohongan UU BUMN 2025: Apa yang Tersembunyi?

    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 berpotensi merusak ekonomi Indonesia dengan menyentralisasi kekuasaan dan membuka celah korupsi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Transformasi ini, yang seharusnya mendukung rakyat, berisiko memperkuat oligarki dan memperburuk…

  • Krisis Etika Prabowo Sebagai Makelar Resor Golf Trump.

    Krisis Etika Prabowo Sebagai Makelar Resor Golf Trump.

    Insiden permintaan Prabowo kepada Eric Trump untuk telepon menunjukkan kegagalan diplomasi Indonesia. Dalam konteks KTT Gaza, Prabowo terdengar lebih fokus pada kepentingan bisnis daripada isu kemanusiaan. Ini mencerminkan campur tangan elit dalam politik dan…

  • Jejak Berdarah Soeharto Bapak Pembangunan

    Jejak Berdarah Soeharto Bapak Pembangunan

    Penulisan sejarah bangsa merupakan landasan penting bagi pembentukan identitas kolektif. Ini juga penting untuk pendidikan kewargaan serta pemahaman tentang masa lampau. Masa lalu yang dipahami ini memengaruhi masa kini dan masa depan. Buku sejarah…

  • Tempat Pembuangan Sampah Akhir Ilegal

    Tempat Pembuangan Sampah Akhir Ilegal

    TPA ilegal di Indonesia berfungsi tanpa izin resmi, mencemari lingkungan dan memberikan dampak kesehatan serta sosial negatif. Pembuangan limbah tanpa pengelolaan yang baik menyebabkan kerusakan ekosistem, peningkatan penyakit, dan konflik sosial. Untuk mengatasi masalah…

  • Retorika Prabowo tanpa Transparansi dan Akuntabilitas

    Retorika Prabowo tanpa Transparansi dan Akuntabilitas

    Retorika Presiden Prabowo menciptakan optimisme dengan janji pemberantasan korupsi dan efisiensi, tetapi kurang didukung disiplin teknis dan transparansi. Banyak kebijakan yang tidak jelas dan responsif terhadap kritik publik. Kesenjangan antara retorika dan realitas dapat…

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading