Menggugat Ritual Pemilu Indonesia: Demokrasi Sandiwara
Advertisements
1–2 minutes


Pemilu seharusnya menjadi panggung rakyat dalam menentukan arah bangsa. Namun di Indonesia, demokrasi elektoral yang semestinya menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sering kali kehilangan makna. Ini hanya menjadi sekadar ritual lima tahunan. Di balik gegap gempita “pesta demokrasi”, rakyat justru terpinggirkan oleh manuver kekuasaan elit yang haus kendali.

Pasca-Reformasi, harapan publik terhadap para aktivis dan pejuang demokrasi pun meredup. Mereka tak lagi menjadi pelita perubahan. Mereka justru kerap terjebak dalam pusaran politik praktis. Mereka menjadi alat legitimasi atau sekadar penggembira dalam arena “cawe-cawe” kekuasaan.

Ironisnya, praktik-praktik kotor dalam demokrasi elektoral semakin terbuka:

  • Politisasi identitas berbasis SARA,
  • Kriminalisasi terhadap lawan politik,
  • Maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian,
  • Intimidasi terhadap kelompok oposisi,
  • Ketidak netralan aparatur negara
  • Transaksi suara melalui politik uang dan manipulasi dokumen.

Semua ini menjadi luka menganga dalam tubuh demokrasi Indonesia. Pemimpin yang terpilih seringkali bukan karena kualitas dan integritas, melainkan karena kekuatan modal dan strategi licik. Akibatnya, kebijakan yang lahir lebih berpihak pada kepentingan elit dan investor ketimbang menjawab kebutuhan rakyat.

Jika praktik ini terus berlanjut, Indonesia tidak hanya akan gagal dalam membangun demokrasi substansial. Indonesia juga akan berada di ambang kehancuran sebagai negara hukum dan republik yang berdaulat.

Menuju Demokrasi Substansial, Bukan Demokrasi Seremonial

Kita membutuhkan perubahan mendasar:

  • Pemilu harus kembali menjadi arena pertarungan ide dan gagasan, bukan kekuatan uang.
  • Penyelenggara pemilu harus dijaga integritas dan netralitasnya.
  • Rakyat harus diberdayakan sebagai subjek utama, bukan sekadar objek yang dimobilisasi setiap lima tahun.

Demokrasi sejati adalah yang mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan pengawasan terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, sudah saatnya rakyat bangkit dan menggugat demokrasi basa-basi. Mari hentikan perayaan demokrasi palsu dan bangun komitmen baru: demokrasi yang mengabdi pada cita-cita konstitusi, bukan syahwat kekuasaan segelintir elit.

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • Skandal Lingkungan Indonesia 2025

    Skandal Lingkungan Indonesia 2025

    Hutan Dirampok, Hukum Dibungkam, Korupsi Tersembunyi Di balik janji manis pemerintah soal net zero emission, Suara Batak Tapanuli (SBT) mengeksplorasi krisis lingkungan Indonesia. Mereka menggali lapisan-lapisan gelap yang menyelimuti negeri ini tahun ini. SBT…

  • Bom Waktu!!! Beban Bunga Utang Rp 599 Triliun di RAPBN 2026

    Bom Waktu!!! Beban Bunga Utang Rp 599 Triliun di RAPBN 2026

    Menggerus Ruang Pembangunan & Pelayanan Bayangkan, uang yang seharusnya membangun sekolah di pelosok Papua malah mengalir deras ke kantong kreditur asing dan domestik. Uang tersebut juga seharusnya membiayai operasi gratis bagi anak stunting. Itulah…

  • Kenapa Tidak Ada Keadilan Untuk Palestina Gaza & Tepi Barat?

    Kenapa Tidak Ada Keadilan Untuk Palestina Gaza & Tepi Barat?

    Rencana Damai Gaza 2025: Prabowo Dukung Trump, Palestina Tetap Tanpa Keadilan

  • Biaya Tinggi Akses Keadilan di Indonesia

    Biaya Tinggi Akses Keadilan di Indonesia

    “Keadilan adalah hak setiap warga negara,” begitu bunyi jargon yang kerap kita dengar. Namun realitasnya berbeda. Di Indonesia, mengakses keadilan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bagi sebagian besar masyarakat, beracara di pengadilan bukan sekadar…

  • Harga Pangan Tinggi di Era MBG “nga” ber Gizi

    Harga Pangan Tinggi di Era MBG “nga” ber Gizi

    Dilema Ganda: Kantong Menipis, Gizi Terabaikan Indonesia tengah menghadapi ironi yang menyakitkan. Di tengah upaya pemerintah mengendalikan inflasi hingga mencapai 1,57% pada 2024—terendah dalam sejarah—masyarakat justru semakin sulit mengakses pangan bergizi. Inflasi pangan mencapai…

  • Pemangkasan Dana Transfer Daerah Menghambat Pembangunan Indonesia

    Pemangkasan Dana Transfer Daerah Menghambat Pembangunan Indonesia

    Pemangkasan Dana Transfer Daerah 2026 sebesar 30% mengancam pembangunan dan penerimaan pajak nasional. Reformasi fiskal jadi kebutuhan mendesak.

  • Kegagalan Eksekusi Kasus Silfester Matutina: Realitas Hukum di Indonesia

    Kegagalan Eksekusi Kasus Silfester Matutina: Realitas Hukum di Indonesia

    Kasus terpidana Silfester Matutina menjadi sorotan tajam dalam dinamika penegakan hukum pidana di Indonesia. Peristiwa ini memperlihatkan secara gamblang betapa rapuhnya sistem eksekusi putusan pengadilan di negeri ini. Silfester divonis 1 tahun 6 bulan…

  • Evaluasi Kebijakan Pendidikan Prabowo 2025: Antara Harapan dan Realita

    Evaluasi Kebijakan Pendidikan Prabowo 2025: Antara Harapan dan Realita

    Kebijakan pendidikan Presiden Prabowo Subianto tahun 2025 menuai hasil awal yang beragam—antara kemajuan infrastruktur dan kegagalan implementasi. Langkah Awal yang Menjanjikan Delapan bulan setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional. Dalam…

  • Rekening Gemuk: Mengapa Masih Banyak Aparat yang Luput dari Hukum?

    Rekening Gemuk: Mengapa Masih Banyak Aparat yang Luput dari Hukum?

    Kita sering mendengar kabar tentang rekening “gemuk” milik jaksa, hakim, atau polisi yang nilai saldonya tidak wajar. Meski sudah menjadi buah bibir, kasus seperti ini jarang berujung pada proses hukum. Mengapa bisa demikian? KYC…

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading