Menggugat Ritual Pemilu Indonesia: Demokrasi Sandiwara
Advertisements
1–2 minutes


Pemilu seharusnya menjadi panggung rakyat dalam menentukan arah bangsa. Namun di Indonesia, demokrasi elektoral yang semestinya menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sering kali kehilangan makna. Ini hanya menjadi sekadar ritual lima tahunan. Di balik gegap gempita “pesta demokrasi”, rakyat justru terpinggirkan oleh manuver kekuasaan elit yang haus kendali.

Pasca-Reformasi, harapan publik terhadap para aktivis dan pejuang demokrasi pun meredup. Mereka tak lagi menjadi pelita perubahan. Mereka justru kerap terjebak dalam pusaran politik praktis. Mereka menjadi alat legitimasi atau sekadar penggembira dalam arena “cawe-cawe” kekuasaan.

Ironisnya, praktik-praktik kotor dalam demokrasi elektoral semakin terbuka:

  • Politisasi identitas berbasis SARA,
  • Kriminalisasi terhadap lawan politik,
  • Maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian,
  • Intimidasi terhadap kelompok oposisi,
  • Ketidak netralan aparatur negara
  • Transaksi suara melalui politik uang dan manipulasi dokumen.

Semua ini menjadi luka menganga dalam tubuh demokrasi Indonesia. Pemimpin yang terpilih seringkali bukan karena kualitas dan integritas, melainkan karena kekuatan modal dan strategi licik. Akibatnya, kebijakan yang lahir lebih berpihak pada kepentingan elit dan investor ketimbang menjawab kebutuhan rakyat.

Jika praktik ini terus berlanjut, Indonesia tidak hanya akan gagal dalam membangun demokrasi substansial. Indonesia juga akan berada di ambang kehancuran sebagai negara hukum dan republik yang berdaulat.

Menuju Demokrasi Substansial, Bukan Demokrasi Seremonial

Kita membutuhkan perubahan mendasar:

  • Pemilu harus kembali menjadi arena pertarungan ide dan gagasan, bukan kekuatan uang.
  • Penyelenggara pemilu harus dijaga integritas dan netralitasnya.
  • Rakyat harus diberdayakan sebagai subjek utama, bukan sekadar objek yang dimobilisasi setiap lima tahun.

Demokrasi sejati adalah yang mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan pengawasan terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, sudah saatnya rakyat bangkit dan menggugat demokrasi basa-basi. Mari hentikan perayaan demokrasi palsu dan bangun komitmen baru: demokrasi yang mengabdi pada cita-cita konstitusi, bukan syahwat kekuasaan segelintir elit.

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • Bank Dunia Sebut 171 Juta Warga Indonesia Masih Miskin

    Bank Dunia Sebut 171 Juta Warga Indonesia Masih Miskin

    Jumlah penduduk miskin di Indonesia menjadi sorotan, dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan 24 juta orang (8,57%), sedangkan Bank Dunia mencatat 171,8 juta orang (60,3%). Perbedaan ini menggambarkan perspektif lokal dan global mengenai kemiskinan.…

  • Mie Ayam: Sejarah dan Evolusi Kuliner Indonesia

    Mie Ayam: Sejarah dan Evolusi Kuliner Indonesia

    Mie ayam adalah salah satu hidangan ikonik Indonesia. Hidangan ini telah menjadi favorit jutaan pencinta kuliner di tanah air. Bahkan, mie ayam juga populer di luar negeri. Mie ayam memiliki cita rasa khas yang…

  • Cegah Kebakaran Sebelum Terlambat!

    Cegah Kebakaran Sebelum Terlambat!

    🔥 Kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, sering kali akibat kelalaian atau kurangnya pengetahuan tentang pencegahannya. Oleh karena itu, setiap kelurahan perlu memberikan edukasi bahaya api kepada warganya agar risiko kebakaran…

  • Soto Mie Bogor

    Soto Mie Bogor

    Seporsi Sejarah, Jiwa, dan Hujan Bogor, Indonesia—kota di mana hujan seolah tak pernah berhenti. Udara membawa sentuhan lembap tropis. Jalanan berdengung dengan suara wajan dan desis sesuatu yang penuh jiwa. Di sini, di sudut…

  • Kapitalisme Dalam Ibadah

    Kapitalisme Dalam Ibadah

    Pemerintah memberlakukan aturan baru. Jemaah yang ingin berangkat haji untuk kedua kalinya harus menunggu minimal 18 tahun sejak keberangkatan haji pertama. Aturan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Undang-Undang ini merupakan perubahan…

  • Anggaran APBN untuk PSSI: Transparansi yang Tersandung

    Anggaran APBN untuk PSSI: Transparansi yang Tersandung

    Jakarta– Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menjadi sorotan. Periode lima tahun terakhir (2020–2024) menjadi fokus utama. Anggaran ini menarik perhatian publik. Hal ini terjadi…

  • Korupsi dan Kemiskinan: Masalah Sistemik Indonesia

    Korupsi dan Kemiskinan: Masalah Sistemik Indonesia

    Korupsi Tak Terkendali dan Penegakan Hukum Basa-Basi Kemiskinan di Indonesia bukan lagi sekadar isu pinggiran. Ini adalah tragedi nasional yang dipicu oleh korupsi. Korupsi sudah lepas kendali. Data kemiskinan dimanipulasi. Kebijakan hanya berpihak pada…

  • Daya Beli Rakyat Tak Kunjung Pulih

    Daya Beli Rakyat Tak Kunjung Pulih

    Alasan Stimulus Ekonomi Tak Efektif. Di atas kertas, jumlah stimulus tersebut tampak menjanjikan. Tetapi jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp22.000 triliun, Kontribusinya hanya sekitar 0,2 persen. Dalam bahasa sederhana:…

  • Kegagalan Sistemik di PT TASPEN

    Kegagalan Sistemik di PT TASPEN

    Kasus dugaan korupsi investasi fiktif melibatkan mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius Kosasih, dan rekanannya, merugikan negara hingga Rp1 triliun. Pemberitaan cenderung sensasional tanpa analisis mendalam, mengabaikan masalah tata kelola BUMN dan menunjukkan kelemahan…

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading