Daya Beli Rakyat Tak Kunjung Pulih
Advertisements
1–2 minutes

Alasan Stimulus Ekonomi Tak Efektif.

Di atas kertas, jumlah stimulus tersebut tampak menjanjikan. Tetapi jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp22.000 triliun, Kontribusinya hanya sekitar 0,2 persen. Dalam bahasa sederhana: terlalu kecil untuk menyelamatkan kapal ekonomi yang mulai oleng di tengah gelombang inflasi, pengangguran, dan ketidakpastian global.

Bukan Sekadar Angka, Tapi Arah

Masalahnya bukan hanya pada jumlah, tetapi pada arah dan pendekatan kebijakan. Stimulus yang terlalu terfokus pada sektor formal, atau dialirkan melalui skema yang rumit, justru kehilangan esensinya. Rakyat tidak butuh insentif yang tersembunyi dalam laporan kementerian—mereka butuh uang tunai, pekerjaan, dan harga pangan yang terjangkau.

Stimulus harus menyasar rumah tangga kelas pekerja, pedagang kecil, dan petani—kelompok yang menjadi penopang konsumsi nasional. Tanpa keberpihakan nyata pada mereka, angka-angka makroekonomi hanya akan menjadi ilusi yang meninabobokan pengambil kebijakan.

Kembalikan Ekonomi ke Rakyat

Stimulus sejati adalah ketika uang negara berputar di warung desa, di pasar tradisional, dan di sawah petani lokal. Bukan berhenti di laporan SP2D dan pencitraan program yang sulit diawasi. Pemerintah perlu merancang ulang stimulus dengan prinsip:

Langsung ke rakyat, melalui BLT, voucher pangan, dan subsidi energi mikro. Padat karya berbasis komunitas, bukan kontraktor besar. Dukungan UMKM nyata, dengan pembiayaan murah dan digitalisasi.

Stimulus tidak boleh menjadi sekadar headline. Ia harus hadir sebagai denyut kehidupan ekonomi yang dirasakan rakyat dari Sabang sampai Tapanuli.

Saatnya Keberanian Fiskal

Apakah negara tidak mampu? Tidak juga. Masalahnya lebih pada keberanian politik dan desain kebijakan yang pro-rakyat. Negara harus berani menaikkan stimulus hingga 1%–2% dari PDB, agar menciptakan efek pengganda yang nyata. Bukan sekadar menambal lubang, tetapi mendorong roda ekonomi nasional kembali berputar dari bawah.

Indonesia tidak kekurangan anggaran. Yang kurang adalah keberanian untuk menaruh uang itu di tempat yang benar, bukan di tangan yang biasa.

One response to “Daya Beli Rakyat Tak Kunjung Pulih”

  1. Yudhi Pratama Karsa Avatar

    Masalah mendasar hari ini juga adalah distribusi belanja konsumen yg mayoritas ke online, shg offline menjadi mati, padahal offline itu juga berperan gandq sebagai konsumen (penyuplai daya beli) & sebagai pengusaha (penyuplai lapangan kerja)

    Mayoritas masyarakat yg belanja ke online (namun mengabaikan belanja ke offline) menyebabkan kue ekonomi hanya terdistribusi ke minoritas pedagang di online saja, sedang mayoritas pedagang tidak mendapatkan kue ekonomi yang berasal dari belanja konsumen.

    Inilah faktor penyebab kehancuran ekonomi yang terlewatkan oleh banyak orang, bahkan oleh pakar ekonomi pun tidak menyadari hal ini (masalah pada distribusi belanja konsumen yang mayoritas berbelanja ke online, sehingga mematikan offline & ikut mematikan ekonomi (daya beli & lapangan kerja), karena offline yang dimatikan tsb juga berperan ganda sebagai konsumen yg menggerakkan daya beli & sebagai pengusaha yg menciptakan lapangan kerja)

    https://x.com/BocilBebal/status/1926956058431357160

    Like

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • Ancaman Kekuasaan Militerisme TNI

    Ancaman Kekuasaan Militerisme TNI

    Negara yang dikendalikan tentara bukan hanya kehilangan keseimbangan kekuasaan. Negara juga kehilangan esensi kemanusiaannya: kebebasan berpikir, partisipasi rakyat, dan supremasi sipil atas militer. Ini bukan sekadar retorika, melainkan peringatan historis yang relevan bagi Indonesia…

  • Kaitan Boby Nasution Di Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten Padang Lawas Utara

    Kaitan Boby Nasution Di Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten Padang Lawas Utara

    Kasus korupsi dalam pengadaan proyek jalan di Dinas PUPR Sumut melibatkan pejabat daerah yang mengatur pemenang lelang dan menerima suap. Gubernur Bobby Nasution bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek. Praktik ini mencakup…

  • Masa Depan Indonesia 2029: Krisis Sosial dan Ledakan Politik

    Masa Depan Indonesia 2029: Krisis Sosial dan Ledakan Politik

    Pada 20 Maret 2024, Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden dengan 58,59 persen suara, didampingi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Konsolidasi kekuasaan Jokowi memperkuat kontrol politik dengan mengubah rival menjadi sekutu, tetapi menyebabkan kerusakan…

  • EKOSISTEM UANG KOTOR DI PARKIR LIAR JAKARTA

    EKOSISTEM UANG KOTOR DI PARKIR LIAR JAKARTA

    Ekosistem parkir liar di Jakarta melibatkan jaringan terstruktur, termasuk juru parkir, penguasa lahan, ormas, dan aparat. Praktik ini menghasilkan pungutan ilegal yang merugikan pendapatan daerah. Dengan potensi keuntungan mencapai lebih dari Rp1 triliun per…

  • Dilema Suksesi Sultan HB X Yogyakarta

    Dilema Suksesi Sultan HB X Yogyakarta

    Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sultan Yogyakarta dan Gubernur DIY, menghadapi isu suksesi tahta tanpa putra. Ia mengubah gelar putri sulungnya, GKR Mangkubumi, sebagai upaya mempromosikan kesetaraan gender, meski menuai kritik. Proses suksesi mengikuti tradisi…

  • Kegagalan Pancasila dalam Demokrasi Dari Sukarno hingga Jokowi

    Kegagalan Pancasila dalam Demokrasi Dari Sukarno hingga Jokowi

    Indonesia, dengan Pancasila sebagai fondasi ideologinya, telah lama berjuang untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Namun, di tengah tantangan globalisasi, ketimpangan ekonomi, dan polarisasi politik, Demokrasi Pancasila—sebagaimana diterapkan pada masa Orde Baru…

  • Kegagalan Rusunawa Pemerintah: Korupsi, Desain Bobrok, & Kemiskinan MBR

    Kegagalan Rusunawa Pemerintah: Korupsi, Desain Bobrok, & Kemiskinan MBR

    Monumen Kebohongan Negara Di tengah euforia janji kampanye yang megah, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memulai sebuah program ambisius. Program tersebut adalah “3 Juta Rumah” yang diluncurkan pada awal 2025. Program ini menargetkan 1…

  • Mengapa Politik Indonesia Selalu Terjebak dalam Lingkaran Setan: Militer, Oligarki, dan Agama

    Mengapa Politik Indonesia Selalu Terjebak dalam Lingkaran Setan: Militer, Oligarki, dan Agama

    Rahasia Gelap Kekuasaan dari Pra-Kemerdekaan hingga Sekarang di Era Prabowo Pendahuluan: Pola Kekuasaan Elitis di Politik Indonesia Politik Indonesia sejak pra-kemerdekaan hingga era kontemporer terjebak dalam siklus kompetisi kekuasaan. Pertarungan ini terjadi di antara…

  • Mengapa Garuda Indonesia Terjebak dalam Kerugian Kronis?

    Mengapa Garuda Indonesia Terjebak dalam Kerugian Kronis?

    Pendahuluan: Maskapai Nasional Rugi Kronis PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, maskapai penerbangan nasional yang didirikan pada 1949, pernah menjadi simbol kebanggaan Indonesia di langit dunia. Sebagai flag carrier, Garuda tidak hanya menghubungkan nusantara tetapi…

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading