Daya Beli Rakyat Tak Kunjung Pulih
Advertisements
1–2 minutes

Alasan Stimulus Ekonomi Tak Efektif.

Di atas kertas, jumlah stimulus tersebut tampak menjanjikan. Tetapi jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp22.000 triliun, Kontribusinya hanya sekitar 0,2 persen. Dalam bahasa sederhana: terlalu kecil untuk menyelamatkan kapal ekonomi yang mulai oleng di tengah gelombang inflasi, pengangguran, dan ketidakpastian global.

Bukan Sekadar Angka, Tapi Arah

Masalahnya bukan hanya pada jumlah, tetapi pada arah dan pendekatan kebijakan. Stimulus yang terlalu terfokus pada sektor formal, atau dialirkan melalui skema yang rumit, justru kehilangan esensinya. Rakyat tidak butuh insentif yang tersembunyi dalam laporan kementerian—mereka butuh uang tunai, pekerjaan, dan harga pangan yang terjangkau.

Stimulus harus menyasar rumah tangga kelas pekerja, pedagang kecil, dan petani—kelompok yang menjadi penopang konsumsi nasional. Tanpa keberpihakan nyata pada mereka, angka-angka makroekonomi hanya akan menjadi ilusi yang meninabobokan pengambil kebijakan.

Kembalikan Ekonomi ke Rakyat

Stimulus sejati adalah ketika uang negara berputar di warung desa, di pasar tradisional, dan di sawah petani lokal. Bukan berhenti di laporan SP2D dan pencitraan program yang sulit diawasi. Pemerintah perlu merancang ulang stimulus dengan prinsip:

Langsung ke rakyat, melalui BLT, voucher pangan, dan subsidi energi mikro. Padat karya berbasis komunitas, bukan kontraktor besar. Dukungan UMKM nyata, dengan pembiayaan murah dan digitalisasi.

Stimulus tidak boleh menjadi sekadar headline. Ia harus hadir sebagai denyut kehidupan ekonomi yang dirasakan rakyat dari Sabang sampai Tapanuli.

Saatnya Keberanian Fiskal

Apakah negara tidak mampu? Tidak juga. Masalahnya lebih pada keberanian politik dan desain kebijakan yang pro-rakyat. Negara harus berani menaikkan stimulus hingga 1%–2% dari PDB, agar menciptakan efek pengganda yang nyata. Bukan sekadar menambal lubang, tetapi mendorong roda ekonomi nasional kembali berputar dari bawah.

Indonesia tidak kekurangan anggaran. Yang kurang adalah keberanian untuk menaruh uang itu di tempat yang benar, bukan di tangan yang biasa.

One response to “Daya Beli Rakyat Tak Kunjung Pulih”

  1. Yudhi Pratama Karsa Avatar

    Masalah mendasar hari ini juga adalah distribusi belanja konsumen yg mayoritas ke online, shg offline menjadi mati, padahal offline itu juga berperan gandq sebagai konsumen (penyuplai daya beli) & sebagai pengusaha (penyuplai lapangan kerja)

    Mayoritas masyarakat yg belanja ke online (namun mengabaikan belanja ke offline) menyebabkan kue ekonomi hanya terdistribusi ke minoritas pedagang di online saja, sedang mayoritas pedagang tidak mendapatkan kue ekonomi yang berasal dari belanja konsumen.

    Inilah faktor penyebab kehancuran ekonomi yang terlewatkan oleh banyak orang, bahkan oleh pakar ekonomi pun tidak menyadari hal ini (masalah pada distribusi belanja konsumen yang mayoritas berbelanja ke online, sehingga mematikan offline & ikut mematikan ekonomi (daya beli & lapangan kerja), karena offline yang dimatikan tsb juga berperan ganda sebagai konsumen yg menggerakkan daya beli & sebagai pengusaha yg menciptakan lapangan kerja)

    https://x.com/BocilBebal/status/1926956058431357160

    Like

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • KUHAP 2025: Korupsi Sistemik Polisi dan Jaksa

    KUHAP 2025: Korupsi Sistemik Polisi dan Jaksa

    Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) baru diharapkan membawa reformasi dalam sistem peradilan Indonesia. Namun, keraguan tetap ada mengenai efektivitasnya di tengah korupsi yang merajalela. RUU ini memerlukan dukungan lembaga anti-korupsi yang…

  • Bom Utang Danantara US$10 Miliar Gadai Kedaulatan Rakyat

    Bom Utang Danantara US$10 Miliar Gadai Kedaulatan Rakyat

    Danantara, sovereign wealth fund Indonesia yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada Februari 2025, menawarkan pinjaman sebesar US$10 miliar untuk proyek-proyek publik. Namun, kritik muncul karena kurangnya transparansi dan potensi risiko utang yang tinggi bagi…

  • Rupiah: Evolusi Perjalanan Mata Uang Indonesia

    Rupiah: Evolusi Perjalanan Mata Uang Indonesia

    Oeang Republik Indonesia Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak langsung diikuti mata uang sendiri. Awalnya, digunakan mata uang bersama: DJB, gulden Hindia Belanda, dan uang Jepang. Pada 30 Oktober 1946, Pemerintah RI menerbitkan Oeang…

  • KUHP Baru: Alat Baru Untuk Represi Demokrasi

    KUHP Baru: Alat Baru Untuk Represi Demokrasi

    Pada 2 Januari 2026, Indonesia akan menerapkan KUHP Baru yang menggantikan warisan hukum kolonial. Meski diklaim sebagai langkah dekolonisasi, kritik terhadap pasal-pasal bermasalah dan potensi represi terus mengemuka. Implementasi ini berpotensi mencerminkan kemajuan atau…

  • Intervensi Politik dalam Eksekusi Hukuman Mati

    Intervensi Politik dalam Eksekusi Hukuman Mati

    Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) di Indonesia bersifat mengikat. Termasuk vonis mati sebagai hukuman tertinggi. Putusan ini wajib dilaksanakan. Putusan pengadilan yang telah inkracht harus segera dilaksanakan. Menurut Pasal…

  • Soekarno, Soeharto, Jokowi: Warisan Manipulasi Politik Kerajaan Jawa

    Soekarno, Soeharto, Jokowi: Warisan Manipulasi Politik Kerajaan Jawa

    Kekuasaan bukanlah anugerah langit, melainkan buah kelicikan dan keteguhan. Dari Majapahit hingga Mataram, budaya Jawa menaklukkan Nusantara bukan dengan pedang, tapi harmoni yang menipu. Seperti Machiavelli ajarkan: jadilah singa sekaligus rubah—menakutkan namun licik, disegani…

  • Korupsi di Vonis Mati

    Korupsi di Vonis Mati

    Di balik jeruji besi sebuah penjara maksimum di Indonesia, seorang bandar narkoba besar menjalani hari-harinya dengan penuh percaya diri. Divonis mati karena mengendalikan peredaran 2 ton sabu, ia seharusnya menanti regu tembak. Namun, bertahun-tahun…

  • Ledakan di SMAN 72: Darurat Bullying di Sekolah

    Ledakan di SMAN 72: Darurat Bullying di Sekolah

    Ledakan bom rakitan di musala SMAN 72, 7 November 2025, pukul 12.15 WIB, melukai 54 siswa. Pelaku, siswa kelas XII 17 tahun, diduga korban bullying. Pihak berwenang menyelidiki motif, sementara korban dirawat, memicu sorotan…

  • Apa Kabar Korupsi Kuota Haji?

    Apa Kabar Korupsi Kuota Haji?

    Kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 melibatkan pejabat Kemenag dan biro travel, diduga merugikan negara Rp 1 triliun. KPK telah menginvestigasi lebih dari 300 biro travel dan banyak saksi, termasuk tokoh publik. Meskipun penyidikan…

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading