Daya Beli Rakyat Tak Kunjung Pulih
Advertisements
1–2 minutes

Alasan Stimulus Ekonomi Tak Efektif.

Di atas kertas, jumlah stimulus tersebut tampak menjanjikan. Tetapi jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp22.000 triliun, Kontribusinya hanya sekitar 0,2 persen. Dalam bahasa sederhana: terlalu kecil untuk menyelamatkan kapal ekonomi yang mulai oleng di tengah gelombang inflasi, pengangguran, dan ketidakpastian global.

Bukan Sekadar Angka, Tapi Arah

Masalahnya bukan hanya pada jumlah, tetapi pada arah dan pendekatan kebijakan. Stimulus yang terlalu terfokus pada sektor formal, atau dialirkan melalui skema yang rumit, justru kehilangan esensinya. Rakyat tidak butuh insentif yang tersembunyi dalam laporan kementerian—mereka butuh uang tunai, pekerjaan, dan harga pangan yang terjangkau.

Stimulus harus menyasar rumah tangga kelas pekerja, pedagang kecil, dan petani—kelompok yang menjadi penopang konsumsi nasional. Tanpa keberpihakan nyata pada mereka, angka-angka makroekonomi hanya akan menjadi ilusi yang meninabobokan pengambil kebijakan.

Kembalikan Ekonomi ke Rakyat

Stimulus sejati adalah ketika uang negara berputar di warung desa, di pasar tradisional, dan di sawah petani lokal. Bukan berhenti di laporan SP2D dan pencitraan program yang sulit diawasi. Pemerintah perlu merancang ulang stimulus dengan prinsip:

Langsung ke rakyat, melalui BLT, voucher pangan, dan subsidi energi mikro. Padat karya berbasis komunitas, bukan kontraktor besar. Dukungan UMKM nyata, dengan pembiayaan murah dan digitalisasi.

Stimulus tidak boleh menjadi sekadar headline. Ia harus hadir sebagai denyut kehidupan ekonomi yang dirasakan rakyat dari Sabang sampai Tapanuli.

Saatnya Keberanian Fiskal

Apakah negara tidak mampu? Tidak juga. Masalahnya lebih pada keberanian politik dan desain kebijakan yang pro-rakyat. Negara harus berani menaikkan stimulus hingga 1%–2% dari PDB, agar menciptakan efek pengganda yang nyata. Bukan sekadar menambal lubang, tetapi mendorong roda ekonomi nasional kembali berputar dari bawah.

Indonesia tidak kekurangan anggaran. Yang kurang adalah keberanian untuk menaruh uang itu di tempat yang benar, bukan di tangan yang biasa.

One response to “Daya Beli Rakyat Tak Kunjung Pulih”

  1. Yudhi Pratama Karsa Avatar

    Masalah mendasar hari ini juga adalah distribusi belanja konsumen yg mayoritas ke online, shg offline menjadi mati, padahal offline itu juga berperan gandq sebagai konsumen (penyuplai daya beli) & sebagai pengusaha (penyuplai lapangan kerja)

    Mayoritas masyarakat yg belanja ke online (namun mengabaikan belanja ke offline) menyebabkan kue ekonomi hanya terdistribusi ke minoritas pedagang di online saja, sedang mayoritas pedagang tidak mendapatkan kue ekonomi yang berasal dari belanja konsumen.

    Inilah faktor penyebab kehancuran ekonomi yang terlewatkan oleh banyak orang, bahkan oleh pakar ekonomi pun tidak menyadari hal ini (masalah pada distribusi belanja konsumen yang mayoritas berbelanja ke online, sehingga mematikan offline & ikut mematikan ekonomi (daya beli & lapangan kerja), karena offline yang dimatikan tsb juga berperan ganda sebagai konsumen yg menggerakkan daya beli & sebagai pengusaha yg menciptakan lapangan kerja)

    https://x.com/BocilBebal/status/1926956058431357160

    Like

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • Skandal Lingkungan Indonesia 2025

    Skandal Lingkungan Indonesia 2025

    Hutan Dirampok, Hukum Dibungkam, Korupsi Tersembunyi Di balik janji manis pemerintah soal net zero emission, Suara Batak Tapanuli (SBT) mengeksplorasi krisis lingkungan Indonesia. Mereka menggali lapisan-lapisan gelap yang menyelimuti negeri ini tahun ini. SBT…

  • Bom Waktu!!! Beban Bunga Utang Rp 599 Triliun di RAPBN 2026

    Bom Waktu!!! Beban Bunga Utang Rp 599 Triliun di RAPBN 2026

    Menggerus Ruang Pembangunan & Pelayanan Bayangkan, uang yang seharusnya membangun sekolah di pelosok Papua malah mengalir deras ke kantong kreditur asing dan domestik. Uang tersebut juga seharusnya membiayai operasi gratis bagi anak stunting. Itulah…

  • Kenapa Tidak Ada Keadilan Untuk Palestina Gaza & Tepi Barat?

    Kenapa Tidak Ada Keadilan Untuk Palestina Gaza & Tepi Barat?

    Rencana Damai Gaza 2025: Prabowo Dukung Trump, Palestina Tetap Tanpa Keadilan

  • Biaya Tinggi Akses Keadilan di Indonesia

    Biaya Tinggi Akses Keadilan di Indonesia

    “Keadilan adalah hak setiap warga negara,” begitu bunyi jargon yang kerap kita dengar. Namun realitasnya berbeda. Di Indonesia, mengakses keadilan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bagi sebagian besar masyarakat, beracara di pengadilan bukan sekadar…

  • Harga Pangan Tinggi di Era MBG “nga” ber Gizi

    Harga Pangan Tinggi di Era MBG “nga” ber Gizi

    Dilema Ganda: Kantong Menipis, Gizi Terabaikan Indonesia tengah menghadapi ironi yang menyakitkan. Di tengah upaya pemerintah mengendalikan inflasi hingga mencapai 1,57% pada 2024—terendah dalam sejarah—masyarakat justru semakin sulit mengakses pangan bergizi. Inflasi pangan mencapai…

  • Pemangkasan Dana Transfer Daerah Menghambat Pembangunan Indonesia

    Pemangkasan Dana Transfer Daerah Menghambat Pembangunan Indonesia

    Pemangkasan Dana Transfer Daerah 2026 sebesar 30% mengancam pembangunan dan penerimaan pajak nasional. Reformasi fiskal jadi kebutuhan mendesak.

  • Kegagalan Eksekusi Kasus Silfester Matutina: Realitas Hukum di Indonesia

    Kegagalan Eksekusi Kasus Silfester Matutina: Realitas Hukum di Indonesia

    Kasus terpidana Silfester Matutina menjadi sorotan tajam dalam dinamika penegakan hukum pidana di Indonesia. Peristiwa ini memperlihatkan secara gamblang betapa rapuhnya sistem eksekusi putusan pengadilan di negeri ini. Silfester divonis 1 tahun 6 bulan…

  • Evaluasi Kebijakan Pendidikan Prabowo 2025: Antara Harapan dan Realita

    Evaluasi Kebijakan Pendidikan Prabowo 2025: Antara Harapan dan Realita

    Kebijakan pendidikan Presiden Prabowo Subianto tahun 2025 menuai hasil awal yang beragam—antara kemajuan infrastruktur dan kegagalan implementasi. Langkah Awal yang Menjanjikan Delapan bulan setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional. Dalam…

  • Rekening Gemuk: Mengapa Masih Banyak Aparat yang Luput dari Hukum?

    Rekening Gemuk: Mengapa Masih Banyak Aparat yang Luput dari Hukum?

    Kita sering mendengar kabar tentang rekening “gemuk” milik jaksa, hakim, atau polisi yang nilai saldonya tidak wajar. Meski sudah menjadi buah bibir, kasus seperti ini jarang berujung pada proses hukum. Mengapa bisa demikian? KYC…

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading