Bank Dunia Sebut 171 Juta Warga Indonesia Masih Miskin
Advertisements
2–3 minutes
Mengukur kemiskinan relatif terhadap standar Bank Dunia atas kelas menengah.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Hal ini terjadi setelah muncul perbedaan signifikan antara data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia (World Bank). Perbedaan angka ini memicu pertanyaan: Mana yang sebenarnya mencerminkan kondisi riil rakyat Indonesia?

📊 Data Terbaru dari BPS: 24 Juta Penduduk Miskin

Menurut BPS, hingga September 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 24,06 juta jiwa, atau sekitar 8,57% dari total populasi. Angka ini dihitung berdasarkan metode kebutuhan dasar (Cost of Basic Needs/CBN). Metode ini mempertimbangkan kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan makanan mendasar. Ini juga mencakup kebutuhan non-makanan mendasar.

“Metode ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Metode ini juga disesuaikan dengan biaya hidup nyata,” jelas Deputi Bidang Statistik Sosial BPS dalam konferensi pers awal tahun 2025.

BPS membagi garis kemiskinan menjadi:

  • Garis Kemiskinan Makanan
  • Garis Kemiskinan Non-Makanan

Dan keduanya ditentukan berdasarkan survei pengeluaran rumah tangga.

Versi Bank Dunia: 171,8 Juta Warga Masih Dianggap Miskin

Berbeda jauh dengan BPS, Bank Dunia menggunakan pendekatan berbasis garis kemiskinan global. Mereka menggunakan standar US$ 6,85 per hari (purchasing power parity). Dengan standar ini, mereka menyebut sekitar 60,3% penduduk Indonesia atau 171,8 juta orang masih tergolong miskin.

Bahkan jika digunakan garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah bawah (US$ 3,65/hari), jumlahnya masih 44,3 juta jiwa. Itu setara dengan 15,6% dari populasi.

“Standar ini dipakai agar bisa membandingkan kesejahteraan lintas negara,” terang perwakilan World Bank Indonesia.

AspekBPS (Nasional)Bank Dunia (Global)
TujuanKebijakan sosial dalam negeriPerbandingan global antar negara
MetodologiCost of Basic Needs (CBN)Purchasing Power Parity (PPP)
Garis KemiskinanLokal (Rp/kapita per bulan)Global (US$/orang per hari)
FokusKebutuhan dasar minimumKesejahteraan relatif secara global

Ringkasan Perbedaan

AspekBPSWorld Bank
TahunSeptember 2024Tahun 2024 (perkiraan)
Standar garis kemiskinanBerdasar kebutuhan dasar nasional (CBN)US$ 6,85 PPP dan standar global lainnya
Persentase miskin8,57%60,3% (US$ 6,85), 15,6% (US$ 3,65)
Jumlah jiwa~24,06 juta~171,8 juta (US$ 6,85), ~44,3 juta (US$ 3,65)

Kesimpulan

Perbedaan angka kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia bukanlah kontradiksi, melainkan cerminan dari dua perspektif berbeda: lokal vs global. Yang jelas, tantangan pengentasan kemiskinan di Indonesia belum selesai—terutama dalam meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan.

“Jangan hanya puas menurunkan angka statistik. Pemerintah harus pastikan masyarakat benar-benar sejahtera,” kata analis ekonomi dari lembaga riset INDEF.

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • Prinsip Koperasi Menurut Bung Hatta

    Prinsip koperasi menurut Mohammad Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong-royong sebagai dasar usaha bersama. Berikut adalah inti prinsip koperasi yang dicetuskan oleh Bung Hatta: Bung Hatta menekankan bahwa…

  • Warteg: Makanan Rakyat yang Tak Tergantikan

    Warteg: Makanan Rakyat yang Tak Tergantikan

    Warteg, warung makan sederhana di Jakarta, menjadi pusat kehidupan bagi berbagai kalangan, dari buruh hingga mahasiswa, menawarkan makanan terjangkau dan berkualitas. Dengan akar sejarah sejak 1970-an, warteg tetap relevan meski menghadapi tantangan modern. Kolaborasi…

  • Evolusi Preman di Indonesia

    Evolusi Preman di Indonesia

    Bayangkan sebuah negara di mana preman bukan lagi sekadar preman, tapi arsitek kekacauan yang dilindungi oleh seragam dan jabatan. Di Indonesia, premanisme bukan fenomena alamiah. Ia adalah produk rekayasa sejarah. Premanisme dibesarkan oleh kolonialisme.…

  • PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA MILIK SIAPA? MASUKNYA DINASTI SOLO

    PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA MILIK SIAPA? MASUKNYA DINASTI SOLO

    Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah partai politik di Indonesia yang didirikan pada 16 November 2014. PSI berfokus pada hak-hak perempuan, pluralisme, dan partisipasi pemuda dalam politik. Partai ini dikenal dengan ideologi yang inklusif dan…

  • Tragedi Mei 1998: Luka yang Belum Sembuh dalam Sejarah Indonesia

    Tragedi Mei 1998: Luka yang Belum Sembuh dalam Sejarah Indonesia

    Menandai 27 tahun sejak peristiwa berdarah yang mengguncang Indonesia dan mengubah lanskap politik negara ini secara permanen. Tragedi Mei 1998, yang terjadi di tengah krisis ekonomi Asia, menjadi salah satu titik balik terpenting dalam…

  • Pergeseran Pola Belanja Masyarakat dan Penurunan Penjualan Ritel di Indonesia:

    Pergeseran Pola Belanja Masyarakat dan Penurunan Penjualan Ritel di Indonesia:

    Pergeseran Pola Belanja Masyarakat dan Penurunan Penjualan Ritel di Indonesia: Analisis Dampak Kebijakan Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Industri ritel di Indonesia mengalami dinamika signifikan sepanjang tahun 2024. Perubahan pola belanja konsumen menandai dinamika ini.…

  • Koperasi Merah Putih: Semangat di Kertas, Tapi Mandek di Modal

    Koperasi Merah Putih: Semangat di Kertas, Tapi Mandek di Modal

    Di tengah gemuruh jargon pemberdayaan ekonomi rakyat, Koperasi Merah Putih yang digadang-gadang sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan masih tersendat. Bukan karena kurangnya semangat atau visi, melainkan karena masalah klasik yang seolah tak pernah usai:…

  • Impor BBM RI dari Singapura 54% dari Total Kebutuhan Nasional

    Impor BBM RI dari Singapura 54% dari Total Kebutuhan Nasional

    Meskipun Indonesia merupakan negara dengan cadangan minyak bumi yang signifikan, Indonesia memiliki sejarah sebagai eksportir minyak. Namun, kenyataannya saat ini Indonesia mengimpor sekitar 54% kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura. Singapura adalah sebuah…

  • PEMASUKAN POLRI DARI SKCK NASIONAL TIDAK TRANSPARAN

    PEMASUKAN POLRI DARI SKCK NASIONAL TIDAK TRANSPARAN

    Untuk pembuatan SKCK, pemohon perlu menyiapkan dokumen penting dan membayar Rp30.000. Namun, data penerimaan dari SKCK secara nasional tidak tersedia karena pelaporan agregat, keterbatasan sistem monitoring, desentralisasi laporan daerah, kebijakan tarif nol, dan akses…

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading