Bank Dunia Sebut 171 Juta Warga Indonesia Masih Miskin
Advertisements
2–3 minutes
Mengukur kemiskinan relatif terhadap standar Bank Dunia atas kelas menengah.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Hal ini terjadi setelah muncul perbedaan signifikan antara data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia (World Bank). Perbedaan angka ini memicu pertanyaan: Mana yang sebenarnya mencerminkan kondisi riil rakyat Indonesia?

📊 Data Terbaru dari BPS: 24 Juta Penduduk Miskin

Menurut BPS, hingga September 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 24,06 juta jiwa, atau sekitar 8,57% dari total populasi. Angka ini dihitung berdasarkan metode kebutuhan dasar (Cost of Basic Needs/CBN). Metode ini mempertimbangkan kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan makanan mendasar. Ini juga mencakup kebutuhan non-makanan mendasar.

“Metode ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Metode ini juga disesuaikan dengan biaya hidup nyata,” jelas Deputi Bidang Statistik Sosial BPS dalam konferensi pers awal tahun 2025.

BPS membagi garis kemiskinan menjadi:

  • Garis Kemiskinan Makanan
  • Garis Kemiskinan Non-Makanan

Dan keduanya ditentukan berdasarkan survei pengeluaran rumah tangga.

Versi Bank Dunia: 171,8 Juta Warga Masih Dianggap Miskin

Berbeda jauh dengan BPS, Bank Dunia menggunakan pendekatan berbasis garis kemiskinan global. Mereka menggunakan standar US$ 6,85 per hari (purchasing power parity). Dengan standar ini, mereka menyebut sekitar 60,3% penduduk Indonesia atau 171,8 juta orang masih tergolong miskin.

Bahkan jika digunakan garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah bawah (US$ 3,65/hari), jumlahnya masih 44,3 juta jiwa. Itu setara dengan 15,6% dari populasi.

“Standar ini dipakai agar bisa membandingkan kesejahteraan lintas negara,” terang perwakilan World Bank Indonesia.

AspekBPS (Nasional)Bank Dunia (Global)
TujuanKebijakan sosial dalam negeriPerbandingan global antar negara
MetodologiCost of Basic Needs (CBN)Purchasing Power Parity (PPP)
Garis KemiskinanLokal (Rp/kapita per bulan)Global (US$/orang per hari)
FokusKebutuhan dasar minimumKesejahteraan relatif secara global

Ringkasan Perbedaan

AspekBPSWorld Bank
TahunSeptember 2024Tahun 2024 (perkiraan)
Standar garis kemiskinanBerdasar kebutuhan dasar nasional (CBN)US$ 6,85 PPP dan standar global lainnya
Persentase miskin8,57%60,3% (US$ 6,85), 15,6% (US$ 3,65)
Jumlah jiwa~24,06 juta~171,8 juta (US$ 6,85), ~44,3 juta (US$ 3,65)

Kesimpulan

Perbedaan angka kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia bukanlah kontradiksi, melainkan cerminan dari dua perspektif berbeda: lokal vs global. Yang jelas, tantangan pengentasan kemiskinan di Indonesia belum selesai—terutama dalam meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan.

“Jangan hanya puas menurunkan angka statistik. Pemerintah harus pastikan masyarakat benar-benar sejahtera,” kata analis ekonomi dari lembaga riset INDEF.

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • Parpol di Indonesia: Dibentuk dengan Niat Korupsi

    Parpol di Indonesia: Dibentuk dengan Niat Korupsi

    Korupsi di Indonesia terus menjadi momok yang menggerogoti fondasi demokrasi. Anggota partai politik (parpol) di legislatif dan eksekutif kerap menjadi pelaku utama. Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat serangkaian skandal korupsi. Skandal ini…

  • Platform Ojol Adalah Perbudakan Modern: Pendapatan Peserta Menyedihkan, Pemerintah Diam Saja

    Platform Ojol Adalah Perbudakan Modern: Pendapatan Peserta Menyedihkan, Pemerintah Diam Saja

    Suara Batak Tapanuli – Di balik gemerlap kemudahan layanan transportasi digital, tersimpan kisah getir. Ribuan pengemudi ojek online (ojol) bekerja nyaris tanpa perlindungan. Mereka juga tidak mendapatkan upah layak atau kejelasan masa depan. Istilah…

  • BPJS Hapus Sistem Kelas, Berlaku Penuh Mulai Juni 2025: Apa Dampaknya Bagi Iuran Peserta?

    BPJS Hapus Sistem Kelas, Berlaku Penuh Mulai Juni 2025: Apa Dampaknya Bagi Iuran Peserta?

    Suara Batak Tapanuli, Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi menetapkan penghapusan sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam layanan rawat inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kebijakan ini akan berlaku penuh paling lambat pada…

  • Penyebab Kenaikan Uang Pangkal di Pendidikan Tinggi

    Penyebab Kenaikan Uang Pangkal di Pendidikan Tinggi

    Mahalnya uang pangkal adalah masalah kompleks yang melibatkan kebijakan pemerintah, manajemen PTN, dan kondisi sosial-ekonomi. Penyelesaiannya membutuhkan kolaborasi semua pihak agar pendidikan tinggi tetap terjangkau dan berkualitas. Akar masalah mahalnya uang pangkal kampus negeri…

  • Gotong Royong: Nilai Luhur Manis di Bibir

    Gotong Royong: Nilai Luhur Manis di Bibir

    Nilai gotong royong, meskipun masih dijunjung tinggi dalam retorika politik, menghadapi tantangan serius dalam praktik ekonomi Indonesia saat ini. Ketimpangan sosial, individualisme, dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah menjadi faktor utama yang menghambat perwujudan semangat…

  • PHK Telah Meluas ke Sektor Industri Non-Padat Karya

    PHK Telah Meluas ke Sektor Industri Non-Padat Karya

    Mencegah Krisis PHK Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia pada 2025 telah meluas dari sektor industri padat karya. Sektor ini mencakup tekstil, alas kaki, dan garmen. PHK juga merambah ke sektor non-padat karya,…

  • PARTAI POLITIK MILIK SIAPA? Ketua Umum tak Pernah Ganti

    PARTAI POLITIK MILIK SIAPA? Ketua Umum tak Pernah Ganti

    Syarat pembentukan partai politik di Indonesia melibatkan minimal 50 orang dewasa dan penetapan Pancasila sebagai dasar. Partai berfungsi menyerap aspirasi masyarakat, menjaga keutuhan NKRI, dan memajukan demokrasi. Sumber pendanaan berasal dari iuran anggota dan…

  • Kebohongan Jokowi: Ijazah dan Janji Palsu yang Terabaikan

    Kebohongan Jokowi: Ijazah dan Janji Palsu yang Terabaikan

    Sejumlah kontroversi mengenai dugaan kebohongan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Berbagai pihak, mulai dari tokoh politik hingga akademisi, telah mengajukan berbagai klaim mengenai ketidakjujuran mantan presiden selama…

  • Logika Keliru di Era Kepemimpinan Jokowi

    Logika Keliru di Era Kepemimpinan Jokowi

    Berikut adalah beberapa contoh logical fallacies (kesalahan penalaran) yang muncul dalam pernyataan Joko Widodo selama dua periode kepresidenannya: Periode Pertama (2014-2019) Periode Kedua (2019-2024)

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading