Mengukur kemiskinan relatif terhadap standar Bank Dunia atas kelas menengah.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Hal ini terjadi setelah muncul perbedaan signifikan antara data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia (World Bank). Perbedaan angka ini memicu pertanyaan: Mana yang sebenarnya mencerminkan kondisi riil rakyat Indonesia?

📊 Data Terbaru dari BPS: 24 Juta Penduduk Miskin

Menurut BPS, hingga September 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 24,06 juta jiwa, atau sekitar 8,57% dari total populasi. Angka ini dihitung berdasarkan metode kebutuhan dasar (Cost of Basic Needs/CBN). Metode ini mempertimbangkan kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan makanan mendasar. Ini juga mencakup kebutuhan non-makanan mendasar.

“Metode ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Metode ini juga disesuaikan dengan biaya hidup nyata,” jelas Deputi Bidang Statistik Sosial BPS dalam konferensi pers awal tahun 2025.

BPS membagi garis kemiskinan menjadi:

• Garis Kemiskinan Makanan
• Garis Kemiskinan Non-Makanan

Dan keduanya ditentukan berdasarkan survei pengeluaran rumah tangga.

Versi Bank Dunia: 171,8 Juta Warga Masih Dianggap Miskin

Berbeda jauh dengan BPS, Bank Dunia menggunakan pendekatan berbasis garis kemiskinan global. Mereka menggunakan standar US$ 6,85 per hari (purchasing power parity). Dengan standar ini, mereka menyebut sekitar 60,3% penduduk Indonesia atau 171,8 juta orang masih tergolong miskin.

Bahkan jika digunakan garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah bawah (US$ 3,65/hari), jumlahnya masih 44,3 juta jiwa. Itu setara dengan 15,6% dari populasi.

“Standar ini dipakai agar bisa membandingkan kesejahteraan lintas negara,” terang perwakilan World Bank Indonesia.

Ringkasan Perbedaan

Kesimpulan

Perbedaan angka kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia bukanlah kontradiksi, melainkan cerminan dari dua perspektif berbeda: lokal vs global. Yang jelas, tantangan pengentasan kemiskinan di Indonesia belum selesai—terutama dalam meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan.

“Jangan hanya puas menurunkan angka statistik. Pemerintah harus pastikan masyarakat benar-benar sejahtera,” kata analis ekonomi dari lembaga riset INDEF.

BAMBANG HUTAGALUNG

Bambang Hutagalung Editor, Journalist, Digital Strategist An accomplished journalist and media strategist, currently serving as Editor-in-Chief of for Suara Batak Tapanuli. With over two decades of experience in the Indonesian media landscape, Bambang is recognized for his critical analysis, investigative depth, and forward-thinking approach to digital transformation in journalism.