Bank Dunia Sebut 171 Juta Warga Indonesia Masih Miskin
Advertisements
2–3 minutes
Mengukur kemiskinan relatif terhadap standar Bank Dunia atas kelas menengah.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Hal ini terjadi setelah muncul perbedaan signifikan antara data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia (World Bank). Perbedaan angka ini memicu pertanyaan: Mana yang sebenarnya mencerminkan kondisi riil rakyat Indonesia?

📊 Data Terbaru dari BPS: 24 Juta Penduduk Miskin

Menurut BPS, hingga September 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 24,06 juta jiwa, atau sekitar 8,57% dari total populasi. Angka ini dihitung berdasarkan metode kebutuhan dasar (Cost of Basic Needs/CBN). Metode ini mempertimbangkan kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan makanan mendasar. Ini juga mencakup kebutuhan non-makanan mendasar.

“Metode ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Metode ini juga disesuaikan dengan biaya hidup nyata,” jelas Deputi Bidang Statistik Sosial BPS dalam konferensi pers awal tahun 2025.

BPS membagi garis kemiskinan menjadi:

  • Garis Kemiskinan Makanan
  • Garis Kemiskinan Non-Makanan

Dan keduanya ditentukan berdasarkan survei pengeluaran rumah tangga.

Versi Bank Dunia: 171,8 Juta Warga Masih Dianggap Miskin

Berbeda jauh dengan BPS, Bank Dunia menggunakan pendekatan berbasis garis kemiskinan global. Mereka menggunakan standar US$ 6,85 per hari (purchasing power parity). Dengan standar ini, mereka menyebut sekitar 60,3% penduduk Indonesia atau 171,8 juta orang masih tergolong miskin.

Bahkan jika digunakan garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah bawah (US$ 3,65/hari), jumlahnya masih 44,3 juta jiwa. Itu setara dengan 15,6% dari populasi.

“Standar ini dipakai agar bisa membandingkan kesejahteraan lintas negara,” terang perwakilan World Bank Indonesia.

AspekBPS (Nasional)Bank Dunia (Global)
TujuanKebijakan sosial dalam negeriPerbandingan global antar negara
MetodologiCost of Basic Needs (CBN)Purchasing Power Parity (PPP)
Garis KemiskinanLokal (Rp/kapita per bulan)Global (US$/orang per hari)
FokusKebutuhan dasar minimumKesejahteraan relatif secara global

Ringkasan Perbedaan

AspekBPSWorld Bank
TahunSeptember 2024Tahun 2024 (perkiraan)
Standar garis kemiskinanBerdasar kebutuhan dasar nasional (CBN)US$ 6,85 PPP dan standar global lainnya
Persentase miskin8,57%60,3% (US$ 6,85), 15,6% (US$ 3,65)
Jumlah jiwa~24,06 juta~171,8 juta (US$ 6,85), ~44,3 juta (US$ 3,65)

Kesimpulan

Perbedaan angka kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia bukanlah kontradiksi, melainkan cerminan dari dua perspektif berbeda: lokal vs global. Yang jelas, tantangan pengentasan kemiskinan di Indonesia belum selesai—terutama dalam meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan.

“Jangan hanya puas menurunkan angka statistik. Pemerintah harus pastikan masyarakat benar-benar sejahtera,” kata analis ekonomi dari lembaga riset INDEF.

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • Skandal Lingkungan Indonesia 2025

    Skandal Lingkungan Indonesia 2025

    Hutan Dirampok, Hukum Dibungkam, Korupsi Tersembunyi Di balik janji manis pemerintah soal net zero emission, Suara Batak Tapanuli (SBT) mengeksplorasi krisis lingkungan Indonesia. Mereka menggali lapisan-lapisan gelap yang menyelimuti negeri ini tahun ini. SBT…

  • Bom Waktu!!! Beban Bunga Utang Rp 599 Triliun di RAPBN 2026

    Bom Waktu!!! Beban Bunga Utang Rp 599 Triliun di RAPBN 2026

    Menggerus Ruang Pembangunan & Pelayanan Bayangkan, uang yang seharusnya membangun sekolah di pelosok Papua malah mengalir deras ke kantong kreditur asing dan domestik. Uang tersebut juga seharusnya membiayai operasi gratis bagi anak stunting. Itulah…

  • Kenapa Tidak Ada Keadilan Untuk Palestina Gaza & Tepi Barat?

    Kenapa Tidak Ada Keadilan Untuk Palestina Gaza & Tepi Barat?

    Rencana Damai Gaza 2025: Prabowo Dukung Trump, Palestina Tetap Tanpa Keadilan

  • Biaya Tinggi Akses Keadilan di Indonesia

    Biaya Tinggi Akses Keadilan di Indonesia

    “Keadilan adalah hak setiap warga negara,” begitu bunyi jargon yang kerap kita dengar. Namun realitasnya berbeda. Di Indonesia, mengakses keadilan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bagi sebagian besar masyarakat, beracara di pengadilan bukan sekadar…

  • Harga Pangan Tinggi di Era MBG “nga” ber Gizi

    Harga Pangan Tinggi di Era MBG “nga” ber Gizi

    Dilema Ganda: Kantong Menipis, Gizi Terabaikan Indonesia tengah menghadapi ironi yang menyakitkan. Di tengah upaya pemerintah mengendalikan inflasi hingga mencapai 1,57% pada 2024—terendah dalam sejarah—masyarakat justru semakin sulit mengakses pangan bergizi. Inflasi pangan mencapai…

  • Pemangkasan Dana Transfer Daerah Menghambat Pembangunan Indonesia

    Pemangkasan Dana Transfer Daerah Menghambat Pembangunan Indonesia

    Pemangkasan Dana Transfer Daerah 2026 sebesar 30% mengancam pembangunan dan penerimaan pajak nasional. Reformasi fiskal jadi kebutuhan mendesak.

  • Kegagalan Eksekusi Kasus Silfester Matutina: Realitas Hukum di Indonesia

    Kegagalan Eksekusi Kasus Silfester Matutina: Realitas Hukum di Indonesia

    Kasus terpidana Silfester Matutina menjadi sorotan tajam dalam dinamika penegakan hukum pidana di Indonesia. Peristiwa ini memperlihatkan secara gamblang betapa rapuhnya sistem eksekusi putusan pengadilan di negeri ini. Silfester divonis 1 tahun 6 bulan…

  • Evaluasi Kebijakan Pendidikan Prabowo 2025: Antara Harapan dan Realita

    Evaluasi Kebijakan Pendidikan Prabowo 2025: Antara Harapan dan Realita

    Kebijakan pendidikan Presiden Prabowo Subianto tahun 2025 menuai hasil awal yang beragam—antara kemajuan infrastruktur dan kegagalan implementasi. Langkah Awal yang Menjanjikan Delapan bulan setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional. Dalam…

  • Rekening Gemuk: Mengapa Masih Banyak Aparat yang Luput dari Hukum?

    Rekening Gemuk: Mengapa Masih Banyak Aparat yang Luput dari Hukum?

    Kita sering mendengar kabar tentang rekening “gemuk” milik jaksa, hakim, atau polisi yang nilai saldonya tidak wajar. Meski sudah menjadi buah bibir, kasus seperti ini jarang berujung pada proses hukum. Mengapa bisa demikian? KYC…

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading