Krisis Etika Prabowo Sebagai Makelar Resor Golf Trump.
Advertisements
3–4 minutes

Sisi lain dari diplomasi internasional yang lebih mirip pesta bisnis daripada forum negara. Permintaan Prabowo agar Eric Trump—putra ketiga sang presiden AS—telepon dia, bukanlah sekadar obrolan santai. Itu adalah simbol dari kegagalan kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas tanggung jawab nasional.

Setelah Trump menyelesaikan pidatonya yang penuh gaya khasnya—penuh janji “deal besar” untuk Gaza—keduanya berdiri berdampingan di belakang podium. Mikrofon, yang seharusnya sudah dimatikan, masih menyala. Prabowo, dengan nada yang terdengar seperti negosiasi kamar belakang, mulai bicara soal “wilayah yang tidak aman secara keamanan.” Kemudian, tanpa basa-basi, dia melempar pertanyaan: “Bisakah saya bertemu Eric?” Trump, dengan senyum lebar yang ikonik, langsung merespons: “Saya akan meminta Eric menelepon. Haruskah saya lakukan itu? Dia anak yang baik.” Prabowo menambahkan, “Eric or Don Jr.,” merujuk saudara Eric, Donald Trump Jr., sambil menyebut nama “Hary” dan rencana mencari “tempat yang lebih baik.” Percakapan ini bocor ke media seperti Reuters dan The Guardian. Itu bukan hanya awkward. Ini adalah bukti telanjang betapa rendahnya harga diri seorang Prabowo

Eric Trump, Wakil Presiden Eksekutif Trump Organization. Dia mengelola kerajaan bisnis keluarga Trump yang memiliki proyek-proyek ambisius di Indonesia. Proyek tersebut mencakup dari resor mewah di Bali dan Lido.

Dugaan kuat, permintaan Prabowo ini terkait ekspansi bisnis tersebut. Prabowo mungkin sedang melakukan negosiasi lokasi baru. Ini terjadi setelah Prabowo mengeluh soal keamanan di wilayah lama.

Ini bukan diplomasi; ini adalah lobi korporat yang disamarkan sebagai pertemuan negara. Saat dunia membahas ribuan nyawa yang hilang di Gaza, Prabowo sibuk memikirkan telepon dari pewaris dinasti Trump. Betapa ironis! Seorang presiden yang naik tahta dengan janji “Indonesia Maju”. Dia berjanji untuk meningkatkan kedaulatan nasional. Kini, presiden tersebut terlihat seperti calo properti yang merayu miliarder asing. Kritik ini bukan sekadar sindiran; ini adalah seruan untuk akuntabilitas. Di mana batas antara kepentingan negara dan kantong pribadi?

Lebih dalam lagi, insiden ini menyoroti pola lama Prabowo: campur aduk antara politik, militer, dan bisnis. Sebagai mantan jenderal yang pernah dituduh pelanggaran HAM, Prabowo kini memimpin negara dengan gaya otoriter yang halus.

Setiap pidato Prabowo selalu penuh narasi nasionalisme, tapi realitasnya?

Ia terlibat dalam jaringan bisnis keluarga, seperti Hary Tanoesoedibjo—mungkin “Hary” yang disebut dalam rekaman itu. Pemilik MNC Group yang punya ikatan erat dengan Trump Organization.

Ini bukan teori konspirasi. Fakta menunjukkan Trump Organization telah ekspansi ke Asia Tenggara. Indonesia adalah target empuk dengan regulasi longgar di era Prabowo.

Permintaannya untuk telepon Eric bukanlah iseng. Itu adalah upaya memuluskan deal yang bisa menguntungkan segelintir elit. Sementara itu, rakyat biasa bergulat dengan inflasi dan pengangguran.

Di mana etika kepemimpinan? Seorang presiden seharusnya mewakili 270 juta rakyat, malah menjadi makelar untuk resor golf Trump.

Dari perspektif internasional, ini adalah tamparan bagi citra Indonesia. KTT Gaza seharusnya menjadi panggung untuk suara negara berkembang seperti kita—mendukung Palestina, menekan Israel, dan membangun solidaritas global. Tapi Prabowo malah mengubahnya menjadi ajang networking bisnis. Media asing seperti BBC dan CNBC langsung menyoroti ini sebagai “konflik kepentingan potensial.” Eric Trump sendiri akhirnya angkat bicara. Dia mengonfirmasi obrolan itu sambil bercanda. Tapi itu tak menyembunyikan fakta: ayahnya, sebagai presiden, sedang memfasilitasi bisnis keluarga di forum resmi.

Bagi Indonesia, implikasinya lebih buruk: kita terlihat sebagai negara yang mudah dibujuk dengan iming-iming investasi asing, tanpa visi jangka panjang. Diplomasi kita jadi terkesan murahan, seperti pedagang kaki lima yang nawar di pasar malam.

Apakah Prabowo itu Presiden atau salesman properti? Saat Gaza berdarah, prioritas Anda adalah telepon dari “anak baik” Trump?

Respons resmi dari pemerintah kita pun patut dicemooh. Menteri Luar Negeri Sugiono, dalam konferensi pers pasca-insiden, menyebut itu “kesalahpahaman kecil” dan “bagian dari diplomasi ekonomi.” Benarkah? Itu adalah pembelaan lemah yang tak meyakinkan. Sugiono bilang percakapan itu soal “kerjasama investasi yang saling menguntungkan,” tapi mengapa harus dibahas di belakang panggung KTT Gaza? Mengapa tak lewat saluran resmi seperti Kementerian Perdagangan? Ini menunjukkan kultur impunity di kalangan pejabat tinggi: bocornya mic dianggap sebagai “insiden teknis,” bukan pelanggaran protokol. Rakyat Indonesia, yang sudah muak dengan skandal korupsi satu demi satu, layak marah. Di era media sosial, tagar seperti #PrabowoBisnisTrump sudah viral.

Percakapan bocor Prabowo-Trump bukan sekadar blunder; itu adalah manifesto kegagalan. Bisnis di atas bangsa menderita, elit di atas rakyat. Indonesia layak seorang pemimpin yang bersih tak tergoda dolar, tapi berani bela keadilan dunia.

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • Skandal Lingkungan Indonesia 2025

    Skandal Lingkungan Indonesia 2025

    Hutan Dirampok, Hukum Dibungkam, Korupsi Tersembunyi Di balik janji manis pemerintah soal net zero emission, Suara Batak Tapanuli (SBT) mengeksplorasi krisis lingkungan Indonesia. Mereka menggali lapisan-lapisan gelap yang menyelimuti negeri ini tahun ini. SBT…

  • Bom Waktu!!! Beban Bunga Utang Rp 599 Triliun di RAPBN 2026

    Bom Waktu!!! Beban Bunga Utang Rp 599 Triliun di RAPBN 2026

    Menggerus Ruang Pembangunan & Pelayanan Bayangkan, uang yang seharusnya membangun sekolah di pelosok Papua malah mengalir deras ke kantong kreditur asing dan domestik. Uang tersebut juga seharusnya membiayai operasi gratis bagi anak stunting. Itulah…

  • Kenapa Tidak Ada Keadilan Untuk Palestina Gaza & Tepi Barat?

    Kenapa Tidak Ada Keadilan Untuk Palestina Gaza & Tepi Barat?

    Rencana Damai Gaza 2025: Prabowo Dukung Trump, Palestina Tetap Tanpa Keadilan

  • Biaya Tinggi Akses Keadilan di Indonesia

    Biaya Tinggi Akses Keadilan di Indonesia

    “Keadilan adalah hak setiap warga negara,” begitu bunyi jargon yang kerap kita dengar. Namun realitasnya berbeda. Di Indonesia, mengakses keadilan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bagi sebagian besar masyarakat, beracara di pengadilan bukan sekadar…

  • Harga Pangan Tinggi di Era MBG “nga” ber Gizi

    Harga Pangan Tinggi di Era MBG “nga” ber Gizi

    Dilema Ganda: Kantong Menipis, Gizi Terabaikan Indonesia tengah menghadapi ironi yang menyakitkan. Di tengah upaya pemerintah mengendalikan inflasi hingga mencapai 1,57% pada 2024—terendah dalam sejarah—masyarakat justru semakin sulit mengakses pangan bergizi. Inflasi pangan mencapai…

  • Pemangkasan Dana Transfer Daerah Menghambat Pembangunan Indonesia

    Pemangkasan Dana Transfer Daerah Menghambat Pembangunan Indonesia

    Pemangkasan Dana Transfer Daerah 2026 sebesar 30% mengancam pembangunan dan penerimaan pajak nasional. Reformasi fiskal jadi kebutuhan mendesak.

  • Kegagalan Eksekusi Kasus Silfester Matutina: Realitas Hukum di Indonesia

    Kegagalan Eksekusi Kasus Silfester Matutina: Realitas Hukum di Indonesia

    Kasus terpidana Silfester Matutina menjadi sorotan tajam dalam dinamika penegakan hukum pidana di Indonesia. Peristiwa ini memperlihatkan secara gamblang betapa rapuhnya sistem eksekusi putusan pengadilan di negeri ini. Silfester divonis 1 tahun 6 bulan…

  • Evaluasi Kebijakan Pendidikan Prabowo 2025: Antara Harapan dan Realita

    Evaluasi Kebijakan Pendidikan Prabowo 2025: Antara Harapan dan Realita

    Kebijakan pendidikan Presiden Prabowo Subianto tahun 2025 menuai hasil awal yang beragam—antara kemajuan infrastruktur dan kegagalan implementasi. Langkah Awal yang Menjanjikan Delapan bulan setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional. Dalam…

  • Rekening Gemuk: Mengapa Masih Banyak Aparat yang Luput dari Hukum?

    Rekening Gemuk: Mengapa Masih Banyak Aparat yang Luput dari Hukum?

    Kita sering mendengar kabar tentang rekening “gemuk” milik jaksa, hakim, atau polisi yang nilai saldonya tidak wajar. Meski sudah menjadi buah bibir, kasus seperti ini jarang berujung pada proses hukum. Mengapa bisa demikian? KYC…

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading