BUDAK DI NEGRI SENDIRI
Advertisements
2–3 minutes

Inflasi di Indonesia bukan lagi sekadar angka statistik yang muncul di layar televisi setiap awal bulan. Ia telah bermetamorfosis menjadi alat perbudakan modern yang paling efektif. Alat ini beroperasi dalam diam, tanpa borgol besi, tetapi dengan presisi mematikan.

Ketika BPS mengumumkan inflasi “hanya” 2,5 persen tahun ini, para menteri bertepuk tangan. Ekonom neoklasik mengangguk puas. Namun, di warung-warung kecil Jakarta, Surabaya, hingga kampung-kampung di NTT, ibu-ibu menghitung ulang beras yang semakin menipis. Uang mereka semakin tak berarti.

Inflasi kita bukan lagi fenomena ekonomi—ia adalah mekanisme ekstraksi kekayaan dari kantong rakyat kecil menuju segelintir konglomerat dan rentenir negara.

Pemerintah dan Bank Indonesia bersikeras bahwa inflasi rendah adalah prestasi. Namun lihatlah siapa yang benar-benar diuntungkan. Ketika harga pangan naik 7–12 persen setahun, gaji buruh hanya naik 5–8 persen (jika beruntung. Real wage turun, daya beli ambruk, tapi utang negara dalam dolar semakin murah karena rupiah terus terdepresiasi secara terkontrol. Siapa yang pegang surat utang negara dalam rupiah? Bank-bank besar, asing, dan dana pensiun elite. Inflasi rendah versi pemerintah ternyata adalah inflasi tinggi bagi rakyat kecil yang hidup dari beras, minyak goreng, dan listrik PLN. Bagi pemilik aset dan obligasi, ini adalah surga.

Yang paling keji adalah narasi bahwa “inflasi terkendali” digunakan untuk membenarkan kebijakan yang justru memompanya. Subsidi BBM dan listrik dipangkas atas nama efisiensi, tapi proyek IKN tetap diguyur triliunan. Uang kartal dicetak untuk menambal defisit, rupiah dilemahkan agar ekspor “kompetitif”, tapi impor pangan dan energi tetap membengkak.

Hasilnya? Inflasi harga sembako terus menjadi momok. Sementara itu, pemerintah sibuk mengumbar data inflasi inti yang “bersih.” Data ini tidak menghitung makanan rakyat. Ini bukan ketidakmampuan—ini desain.

Di tengah semua itu, rakyat diajari untuk bersyukur. Media arus utama menyiarkan bahwa inflasi Indonesia “terendah di ASEAN” seolah itu berkah. Padahal, Malaysia dan Singapura bisa menjaga inflasi rendah sambil menjaga daya beli. Mereka tidak punya kartel pangan dan oligarki impor seperti kita. Di Indonesia, inflasi bukan musuh negara; ia adalah sekutu setia penguasa dan kroni-kroninya.

Selama harga tanah dan saham terus naik, inflasi akan terus bekerja. Selama utang negara bisa dibayar dengan mencetak rupiah baru, inflasi akan terus bekerja. Inflasi menggerus tabungan nenek di bank. Inflasi memiskinkan buruh. Namun, inflasi membuat segelintir orang semakin kaya tanpa perlu berkeringat.

Pada akhir cerita ini sudah kita tahu: rakyat akan terus berteriak di media sosial. Demonstrasi kecil-kecilan akan dibubarkan. Lalu angka inflasi berikutnya diumumkan lagi dengan senyum lebar di layar kaca.

Inflasi tidak pernah benar-benar dikendalikan di negeri ini. Inflasi hanya diarahkan. Dan arahnya selalu sama. Uang mengalir dari kantong rakyat kecil menuju brankas para tuan tanah baru. Mereka mengenakan jas dan dasi sambil mengucapkan selamat atas “stabilitas makroekonomi” yang konon kita capai bersama. Selamat bertahan, kawan. Budak tidak pernah diberi pilihan selain tetap bekerja.

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • Skandal Lingkungan Indonesia 2025

    Skandal Lingkungan Indonesia 2025

    Hutan Dirampok, Hukum Dibungkam, Korupsi Tersembunyi Di balik janji manis pemerintah soal net zero emission, Suara Batak Tapanuli (SBT) mengeksplorasi krisis lingkungan Indonesia. Mereka menggali lapisan-lapisan gelap yang menyelimuti negeri ini tahun ini. SBT…

  • Bom Waktu!!! Beban Bunga Utang Rp 599 Triliun di RAPBN 2026

    Bom Waktu!!! Beban Bunga Utang Rp 599 Triliun di RAPBN 2026

    Menggerus Ruang Pembangunan & Pelayanan Bayangkan, uang yang seharusnya membangun sekolah di pelosok Papua malah mengalir deras ke kantong kreditur asing dan domestik. Uang tersebut juga seharusnya membiayai operasi gratis bagi anak stunting. Itulah…

  • Kenapa Tidak Ada Keadilan Untuk Palestina Gaza & Tepi Barat?

    Kenapa Tidak Ada Keadilan Untuk Palestina Gaza & Tepi Barat?

    Rencana Damai Gaza 2025: Prabowo Dukung Trump, Palestina Tetap Tanpa Keadilan

  • Biaya Tinggi Akses Keadilan di Indonesia

    Biaya Tinggi Akses Keadilan di Indonesia

    “Keadilan adalah hak setiap warga negara,” begitu bunyi jargon yang kerap kita dengar. Namun realitasnya berbeda. Di Indonesia, mengakses keadilan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bagi sebagian besar masyarakat, beracara di pengadilan bukan sekadar…

  • Harga Pangan Tinggi di Era MBG “nga” ber Gizi

    Harga Pangan Tinggi di Era MBG “nga” ber Gizi

    Dilema Ganda: Kantong Menipis, Gizi Terabaikan Indonesia tengah menghadapi ironi yang menyakitkan. Di tengah upaya pemerintah mengendalikan inflasi hingga mencapai 1,57% pada 2024—terendah dalam sejarah—masyarakat justru semakin sulit mengakses pangan bergizi. Inflasi pangan mencapai…

  • Pemangkasan Dana Transfer Daerah Menghambat Pembangunan Indonesia

    Pemangkasan Dana Transfer Daerah Menghambat Pembangunan Indonesia

    Pemangkasan Dana Transfer Daerah 2026 sebesar 30% mengancam pembangunan dan penerimaan pajak nasional. Reformasi fiskal jadi kebutuhan mendesak.

  • Kegagalan Eksekusi Kasus Silfester Matutina: Realitas Hukum di Indonesia

    Kegagalan Eksekusi Kasus Silfester Matutina: Realitas Hukum di Indonesia

    Kasus terpidana Silfester Matutina menjadi sorotan tajam dalam dinamika penegakan hukum pidana di Indonesia. Peristiwa ini memperlihatkan secara gamblang betapa rapuhnya sistem eksekusi putusan pengadilan di negeri ini. Silfester divonis 1 tahun 6 bulan…

  • Evaluasi Kebijakan Pendidikan Prabowo 2025: Antara Harapan dan Realita

    Evaluasi Kebijakan Pendidikan Prabowo 2025: Antara Harapan dan Realita

    Kebijakan pendidikan Presiden Prabowo Subianto tahun 2025 menuai hasil awal yang beragam—antara kemajuan infrastruktur dan kegagalan implementasi. Langkah Awal yang Menjanjikan Delapan bulan setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional. Dalam…

  • Rekening Gemuk: Mengapa Masih Banyak Aparat yang Luput dari Hukum?

    Rekening Gemuk: Mengapa Masih Banyak Aparat yang Luput dari Hukum?

    Kita sering mendengar kabar tentang rekening “gemuk” milik jaksa, hakim, atau polisi yang nilai saldonya tidak wajar. Meski sudah menjadi buah bibir, kasus seperti ini jarang berujung pada proses hukum. Mengapa bisa demikian? KYC…

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading