Pelajaran dari Tiongkok

Keberhasilan Republik Rakyat Tiongkok menekan korupsi—setidaknya pada level perilaku pejabat—sering memicu perbandingan dengan Indonesia. Di Tiongkok, kampanye antikorupsi mampu menjangkau elite tertinggi. Di Indonesia, perkara besar kerap tersendat oleh konstruksi dakwaan yang rapuh. Pembuktian yang bertele-tele dan fragmentasi kewenangan juga turut memperlambat.

Namun pertanyaannya bukan apakah Indonesia perlu meniru Tiongkok. Melainkan, perubahan politik seperti apa yang memungkinkan pengadilan tipikor bekerja efektif dalam kerangka negara hukum demokratis.

---

Antara Efektivitas dan Negara Hukum

Tiongkok bukan negara hukum liberal. Keberhasilan penindakan korupsi di sana bertumpu pada sentralisasi kekuasaan politik, komando tunggal, dan disiplin partai yang keras. Indonesia, sebaliknya, adalah demokrasi konstitusional dengan pemisahan kekuasaan, kebebasan pers, dan perlindungan HAM. Karena itu, efektivitas ala Tiongkok tidak bisa ditransplantasikan secara utuh. Yang bisa diadopsi adalah prinsip tata kelola kekuasaan, bukan model represinya.

Intinya: Indonesia membutuhkan perubahan politik institusional, bukan perubahan ideologis.

---

1. Sentralisasi Arah, Bukan Sentralisasi Kekuasaan

Pelajaran pertama dari Tiongkok adalah kejelasan arah politik. Pemberantasan korupsi di sana berjalan efektif karena:

• memiliki prioritas nasional yang tegas,
• konsisten lintas sektor,
• dan tidak bernegosiasi dengan kepentingan elite.

Indonesia tidak memerlukan sentralisasi kekuasaan seperti Tiongkok, tetapi memerlukan sentralisasi arah kebijakan antikorupsi. Saat ini, arah itu terfragmentasi:

• penuntutan berjalan sendiri,
• audit berjalan sendiri,
• pengadilan berjalan sendiri,
• dan politik sering berjalan berlawanan.

Perubahan politik yang dibutuhkan adalah komitmen lintas cabang kekuasaan untuk menyepakati satu standar:

Korupsi pengadaan harus dibuktikan melalui mekanisme ekonomi (markup + money trail), bukan sekadar narasi kerugian negara.

Tanpa kesepakatan politik ini, pengadilan tipikor akan terus bekerja dalam ruang abu-abu.

---

2. Reformasi Penuntutan: Dari Administratif ke Forensik

Tiongkok menempatkan penyelidikan korupsi sebagai operasi intelijen ekonomi, bukan sekadar pemeriksaan administratif. Indonesia masih terjebak pada audit kepatuhan.

Perubahan politik yang diperlukan adalah menggeser mandat penuntutan:

• dari sekadar menghitung kerugian negara,
• menjadi membongkar kejahatan ekonomi.

Ini membutuhkan:

• dukungan anggaran politik untuk audit forensik yang independen,
• pelatihan penuntut sebagai economic crime prosecutors,
• dan perlindungan politik bagi jaksa yang menyentuh elite.

Tanpa dukungan politik eksplisit, jaksa rasional akan memilih dakwaan minimalis yang aman secara formil—dan pengadilan tipikor akan kehilangan taringnya.

---

3. Depolitisasi Kasus, Bukan Depolitisasi Hukum

Ironisnya, Tiongkok justru mempolitisasi tujuan (pembersihan internal partai), tetapi mendepolitisasi proses teknis. Ketika kasus sudah diputuskan masuk jalur penindakan, tidak ada tawar-menawar teknis.

Indonesia sering terbalik:

• tujuan antikorupsi retoris,
• proses teknis politis.

Perubahan politik yang dibutuhkan adalah kesepakatan elite untuk tidak mengintervensi proses teknis. Hal ini bukan untuk melepas akuntabilitas. Tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi standar hukum. Pengadilan tipikor harus bekerja berdasarkan kualitas pembuktian, bukan tekanan opini atau kompromi politik.

---

4. Penguatan Hakim Tipikor sebagai “Economic Judge”

Di Tiongkok, hakim korupsi diposisikan sebagai penjaga disiplin ekonomi negara. Di Indonesia, hakim tipikor sering dipaksa menilai perkara ekonomi kompleks dengan alat pidana yang tumpul.

Perubahan politik yang diperlukan:

• rekrutmen dan promosi hakim tipikor berbasis keahlian ekonomi–keuangan,
• penguatan peran hakim dalam menilai metodologi audit,
• dan legitimasi politik untuk membebaskan terdakwa jika mekanisme kejahatan tidak terbukti.

Tanpa keberanian politik untuk menerima putusan bebas yang beralasan, pengadilan tipikor akan terjebak pada keadilan simbolik, bukan keadilan substantif.

---

5. Mengakhiri Populisme Antikorupsi

Tiongkok tidak menjadikan antikorupsi sebagai panggung populisme hukum; ia menjadikannya instrumen disiplin negara. Indonesia kerap sebaliknya: antikorupsi menjadi komoditas politik.

Perubahan politik yang paling sulit namun paling penting adalah:

mengakhiri populisme antikorupsi yang menuntut “vonis cepat dan keras” tanpa peduli kualitas pembuktian.

Pengadilan tipikor tidak boleh menjadi alat katarsis publik. Ia harus menjadi mesin rasional yang memisahkan kegagalan kebijakan dari kejahatan. Ini menuntut kedewasaan politik—dan keberanian untuk tidak selalu memuaskan emosi massa.

---

6. Menuju Model Indonesia: Tegas, Legal, dan Adil

Indonesia tidak perlu menjadi Tiongkok untuk efektif. Yang dibutuhkan adalah model Indonesia sendiri, dengan ciri:

• tegas terhadap praktik markup,
• ketat pada pembuktian forensik,
• adil dalam membedakan kebijakan dan kejahatan,
• dan konsisten lintas rezim.

Perubahan politik yang dibutuhkan bukan revolusi, melainkan rekalibrasi kekuasaan: dari politik simbolik ke politik institusional.

---

Penutup: Pilihan Politik, Bukan Masalah Hukum Semata

Pengadilan tipikor tidak akan pernah lebih baik dari kehendak politik yang menopangnya. Jika politik terus menuntut hasil tanpa proses, maka dakwaan akan terus minimalis dan keadilan akan terus dangkal.

Belajar dari Tiongkok berarti memahami satu hal: Korupsi tidak diberantas dengan hukum yang keras. Penghapusan korupsi terjadi karena arah politik yang jelas dan konsisten. Indonesia dapat mencapainya—tanpa meninggalkan demokrasi—jika berani menempatkan pengadilan tipikor sebagai alat keadilan ekonomi, bukan sekadar alat legitimasi politik.

Di situlah pemberantasan korupsi benar-benar menjadi sarana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sekadar slogan konstitusional.