Perspektif Psikologis: Mereka yang Terus-Menerus Bicara tentang Demokrasi
Advertisements
2–3 minutes

Sifat Kemunafikan

Psikologi manusia memiliki sebuah keunikan yang menarik. Ketika seseorang terus-menerus membicarakan suatu topik, sering kali itu bukan karena mereka benar-benar yakin. Justru, mereka memiliki ketidakamanan terhadap hal tersebut. Mereka yang terus berbicara tentang kehormatan dan martabat sering kali berusaha menutupi ketidakkonsistenan mereka. Mereka tidak konsisten dalam menjunjung nilai-nilai itu.

Demikian pula, mereka yang gencar mengutuk bahaya alkohol atau narkoba. Seringkali, mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman pribadi dengan kecanduan atau dampak buruknya. Semakin sering seseorang menegaskan suatu hal, semakin besar kemungkinan bahwa di balik pernyataan mereka terdapat konflik batin yang belum terselesaikan.

Lalu, bagaimana dengan zaman sekarang? Kata “demokrasi” terdengar di mana-mana, disuarakan dengan penuh semangat seolah-olah itu adalah satu-satunya prinsip yang harus dijunjung tinggi tanpa cela. “Ini adalah ancaman bagi demokrasi di Indonesia,” begitu sering kita dengar dari berbagai pihak. Namun, jika kita melihat lebih dekat, kita akan menyadari satu hal penting. Banyak dari mereka yang paling lantang berbicara tentang demokrasi sebenarnya tidak sedang memperjuangkannya dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi yang mereka maksud sering kali bukan kebebasan untuk semua, melainkan sekadar alat untuk mempertahankan kepentingan dan ideologi mereka sendiri.

MEGA PRABOWO

Fenomena ini mencerminkan sebuah ironi besar: di satu sisi, demokrasi diklaim sebagai sistem yang menjamin kebebasan berbicara, berpikir, dan berekspresi. Namun di sisi lain, justru mereka yang mengklaim sebagai pembela demokrasi sering kali yang paling cepat membungkam perbedaan pendapat. Setiap opini yang berbeda dianggap sebagai ancaman. Ini bukanlah bagian dari kebebasan berpikir yang seharusnya dijunjung dalam sistem demokrasi itu sendiri.

Saat ini, kita telah sampai pada titik di mana berbicara secara bebas menjadi sesuatu yang berisiko. Alih-alih menjadi ruang bagi diskusi terbuka, demokrasi telah berubah menjadi ajang sensor terselubung. Seseorang bisa dicap sebagai “anti-demokrasi” hanya karena memiliki pandangan yang tidak sejalan dengan narasi dominan. Demokrasi semestinya menjadi wadah bagi kebebasan. Namun, sering kali dipersempit hanya untuk mengakomodasi satu versi kebenaran. Versi ini dibuat oleh mereka yang paling berkuasa dalam wacana publik.

Pada akhirnya, kita perlu bertanya: apakah demokrasi yang politisi perjuangkan benar-benar melayani kepentingan semua orang? Atau, hanya menjadi alat bagi segelintir pihak untuk mengontrol narasi dan membungkam suara-suara yang tidak mereka sukai? Demokrasi seharusnya tidak hanya menjadi jargon yang diulang-ulang. Kebebasan berpikir dan berbicara yang sejati juga harus diwujudkan. Ini dilakukan tanpa takut dijatuhkan oleh mereka yang mengklaim sebagai pembelanya. BH

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • KUHAP 2025: Korupsi Sistemik Polisi dan Jaksa

    KUHAP 2025: Korupsi Sistemik Polisi dan Jaksa

    Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) baru diharapkan membawa reformasi dalam sistem peradilan Indonesia. Namun, keraguan tetap ada mengenai efektivitasnya di tengah korupsi yang merajalela. RUU ini memerlukan dukungan lembaga anti-korupsi yang…

  • Bom Utang Danantara US$10 Miliar Gadai Kedaulatan Rakyat

    Bom Utang Danantara US$10 Miliar Gadai Kedaulatan Rakyat

    Danantara, sovereign wealth fund Indonesia yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada Februari 2025, menawarkan pinjaman sebesar US$10 miliar untuk proyek-proyek publik. Namun, kritik muncul karena kurangnya transparansi dan potensi risiko utang yang tinggi bagi…

  • Rupiah: Evolusi Perjalanan Mata Uang Indonesia

    Rupiah: Evolusi Perjalanan Mata Uang Indonesia

    Oeang Republik Indonesia Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak langsung diikuti mata uang sendiri. Awalnya, digunakan mata uang bersama: DJB, gulden Hindia Belanda, dan uang Jepang. Pada 30 Oktober 1946, Pemerintah RI menerbitkan Oeang…

  • KUHP Baru: Alat Baru Untuk Represi Demokrasi

    KUHP Baru: Alat Baru Untuk Represi Demokrasi

    Pada 2 Januari 2026, Indonesia akan menerapkan KUHP Baru yang menggantikan warisan hukum kolonial. Meski diklaim sebagai langkah dekolonisasi, kritik terhadap pasal-pasal bermasalah dan potensi represi terus mengemuka. Implementasi ini berpotensi mencerminkan kemajuan atau…

  • Intervensi Politik dalam Eksekusi Hukuman Mati

    Intervensi Politik dalam Eksekusi Hukuman Mati

    Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) di Indonesia bersifat mengikat. Termasuk vonis mati sebagai hukuman tertinggi. Putusan ini wajib dilaksanakan. Putusan pengadilan yang telah inkracht harus segera dilaksanakan. Menurut Pasal…

  • Soekarno, Soeharto, Jokowi: Warisan Manipulasi Politik Kerajaan Jawa

    Soekarno, Soeharto, Jokowi: Warisan Manipulasi Politik Kerajaan Jawa

    Kekuasaan bukanlah anugerah langit, melainkan buah kelicikan dan keteguhan. Dari Majapahit hingga Mataram, budaya Jawa menaklukkan Nusantara bukan dengan pedang, tapi harmoni yang menipu. Seperti Machiavelli ajarkan: jadilah singa sekaligus rubah—menakutkan namun licik, disegani…

  • Korupsi di Vonis Mati

    Korupsi di Vonis Mati

    Di balik jeruji besi sebuah penjara maksimum di Indonesia, seorang bandar narkoba besar menjalani hari-harinya dengan penuh percaya diri. Divonis mati karena mengendalikan peredaran 2 ton sabu, ia seharusnya menanti regu tembak. Namun, bertahun-tahun…

  • Ledakan di SMAN 72: Darurat Bullying di Sekolah

    Ledakan di SMAN 72: Darurat Bullying di Sekolah

    Ledakan bom rakitan di musala SMAN 72, 7 November 2025, pukul 12.15 WIB, melukai 54 siswa. Pelaku, siswa kelas XII 17 tahun, diduga korban bullying. Pihak berwenang menyelidiki motif, sementara korban dirawat, memicu sorotan…

  • Apa Kabar Korupsi Kuota Haji?

    Apa Kabar Korupsi Kuota Haji?

    Kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 melibatkan pejabat Kemenag dan biro travel, diduga merugikan negara Rp 1 triliun. KPK telah menginvestigasi lebih dari 300 biro travel dan banyak saksi, termasuk tokoh publik. Meskipun penyidikan…

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading