PDI Perjuangan secara ideologis mengusung Pancasila dan Marhaenisme—doktrin yang menekankan keberpihakan kepada rakyat kecil, kemandirian ekonomi, dan nasionalisme kerakyatan. Pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, PDIP mengusungnya dua kali. Beberapa program, seperti pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial, memang tampak sejalan dengan semangat tersebut.
Namun, seiring waktu, berbagai kebijakan kontroversial justru menunjukkan penyimpangan. Pengesahan banyak UU dilakukan secara terburu-buru dan minim partisipasi publik. Pelemahan KPK, serta praktik kriminalisasi terhadap aktivis dan kelompok kritis, mencerminkan kemunduran dalam penegakan hukum dan demokrasi. Proses legislasi berlangsung tertutup dan elitis, mengesankan bahwa hukum lebih menjadi alat kekuasaan ketimbang sarana keadilan sosial.
Puncaknya terjadi ketika Presiden Jokowi secara terang-terangan mendukung pencalonan anak kandungnya sebagai wakil presiden. Ini dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari semangat konstitusi dan praktik politik beretika. Ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak hanya menyimpang dari ideologi partai, tetapi juga melemahkan prinsip demokrasi.
Era Prabowo: Lanjutan dari Pemerintahan Jokowi
Presiden terpilih Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan akan melanjutkan berbagai program strategis pemerintahan Jokowi. Kabinet yang ia bentuk pun mempertahankan sejumlah tokoh lama, menciptakan kesinambungan yang erat dengan rezim sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa supremasi hukum, dalam konteks pemerintahan baru, akan tetap dikendalikan untuk melayani kepentingan oligarki dan bukan rakyat.
Implikasi Politik dan Krisis Ideologi
Kesepakatan antara Megawati dan Prabowo memunculkan tanda tanya serius terhadap komitmen ideologis PDI Perjuangan. Partai yang selama ini mengklaim berpihak pada wong cilik justru merapat kepada pemerintahan yang melanjutkan kebijakan neoliberal dan elitis. Posisi ideologis partai tersebut patut dipertanyakan.
PDIP kini tidak berbeda dengan partai-partai lain seperti NasDem, PAN, atau bahkan PKS, yang kerap dicap pragmatis dan oportunis. Partai ini semakin terlihat lebih fokus mempertahankan posisi kekuasaan. Mereka berupaya mengamankan kursi kabinet dan menjaga privilese elite. Hal ini dilakukan daripada memperjuangkan nasib rakyat kecil. Kehidupan kader partai yang hedonis dan jauh dari realitas rakyat menambah daftar ironi politik hari ini.
Kesimpulan: Demokrasi yang Pudar, Partai yang Kehilangan Arah
Ideologi PDI-P memang diadopsi dalam sejumlah kebijakan era Jokowi, terutama di awal masa pemerintahan. Namun pada praktiknya, idealisme seperti Marhaenisme dan Pancasila lebih sering diartikulasikan secara retoris. Implementasinya terbentur oleh kepentingan pragmatis. Tekanan oligarki dan tantangan struktural juga menjadi penghalang.
Pertemuan Megawati dan Prabowo hanya menjadi simbol rekonsiliasi politik. Namun, itu juga menjadi sinyal kematian idealisme partai. Idealisme itu dulunya dibangun atas nama rakyat kecil. Demokrasi Indonesia semakin tergerus oleh kompromi elit dan kalkulasi politik jangka pendek.
PDI Perjuangan membutuhkan regenerasi kepemimpinan yang mampu mengembalikan roh ideologis partai kepada cita-cita awalnya. Dinasti Soekarno telah terlalu lama menguasai partai ini tanpa membawa perubahan berarti bagi wong cilik. Ketika rakyat harus berjuang makan bergizi dengan uang 20 ribu rupiah, elite politik justru asyik bernegosiasi dalam ruang-ruang kekuasaan.
Sudah saatnya PDIP berbenah. Bila tidak, maka partai ini akan menjadi artefak sejarah yang ditinggalkan pemilihnya sendiri.
SUARA BATAK TAPANULI 
Leave a comment