Pergeseran Pola Belanja Masyarakat dan Penurunan Penjualan Ritel di Indonesia:
Advertisements
2–3 minutes

Pergeseran Pola Belanja Masyarakat dan Penurunan Penjualan Ritel di Indonesia: Analisis Dampak Kebijakan Pemerintahan Jokowi dan Prabowo

Industri ritel di Indonesia mengalami dinamika signifikan sepanjang tahun 2024. Perubahan pola belanja konsumen menandai dinamika ini. Selain itu, terjadi penurunan penjualan di sektor tradisional. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi makro serta kebijakan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.


Tren Konsumsi dan Pergeseran Pola Belanja

NielsenIQ menyatakan bahwa pada kuartal III 2024, total belanja konsumen Indonesia untuk FMCG mencapai Rp256 triliun. Teknologi konsumen juga tercakup dalam total tersebut. Angka ini meningkat 1,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja untuk FMCG sendiri mencapai Rp208 triliun, naik 1,1% year-on-year, sementara sektor teknologi konsumen tumbuh 4,3%. NIQ

Namun, pertumbuhan ini tidak merata di seluruh sektor ritel. Penjualan ritel tradisional mengalami perlambatan, dengan pertumbuhan hanya 0,1% year-on-year pada April 2024, terendah sejak Mei 2023. Sementara itu, e-commerce menunjukkan pertumbuhan stabil, dengan rata-rata jumlah transaksi meningkat sebesar 4,95% sepanjang tahun 2024.

Perubahan perilaku konsumen juga terlihat dari peningkatan penggunaan metode pembayaran non-tunai dalam e-commerce, dengan e-wallet menjadi pilihan utama. Tren seperti live shopping dan penggunaan platform seperti TikTok Shop semakin populer. Hal ini mencerminkan adaptasi konsumen terhadap teknologi digital.


Dampak Kebijakan Pemerintahan Jokowi dan Prabowo

Pemerintahan Jokowi (hingga 2024):

Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, beberapa kebijakan ekonomi berdampak pada daya beli masyarakat. Data menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, jutaan masyarakat kelas menengah mengalami penurunan kelas ekonomi. Penurunan ini berdampak pada konsumsi domestik. Selain itu, sektor ritel juga terpengaruh.

Pemerintahan Prabowo (sejak akhir 2024):

Presiden Prabowo Subianto, yang mulai menjabat pada akhir 2024, mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran dengan memangkas belanja negara sebesar Rp306 triliun. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi fiskal. Namun, dampaknya terasa pada peredaran uang di masyarakat. Kebijakan ini juga menekan daya beli, terutama di sektor ritel.

Selain itu, kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun turut mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Penurunan konsumsi diperkirakan mencapai 0,814% secara tahunan.


Kesimpulan

Pergeseran pola belanja masyarakat Indonesia pada tahun 2024 mencerminkan adaptasi terhadap teknologi digital dan perubahan preferensi konsumen. Sementara sektor e-commerce menunjukkan pertumbuhan, sektor ritel tradisional menghadapi tantangan akibat penurunan daya beli dan perubahan perilaku konsumen.

Kebijakan ekonomi dari pemerintahan Jokowi dan Prabowo memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi ini. Penurunan daya beli selama masa pemerintahan Jokowi dan kebijakan efisiensi anggaran di era Prabowo berkontribusi pada lesunya sektor ritel. Untuk memitigasi dampak ini, diperlukan strategi yang fokus pada peningkatan daya beli masyarakat, adaptasi teknologi oleh pelaku ritel, dan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan konsumsi domestik

Suara Orang Batak Dari Jantung Tapanuli

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • Skandal Lingkungan Indonesia 2025

    Skandal Lingkungan Indonesia 2025

    Hutan Dirampok, Hukum Dibungkam, Korupsi Tersembunyi Di balik janji manis pemerintah soal net zero emission, Suara Batak Tapanuli (SBT) mengeksplorasi krisis lingkungan Indonesia. Mereka menggali lapisan-lapisan gelap yang menyelimuti negeri ini tahun ini. SBT…

  • Bom Waktu!!! Beban Bunga Utang Rp 599 Triliun di RAPBN 2026

    Bom Waktu!!! Beban Bunga Utang Rp 599 Triliun di RAPBN 2026

    Menggerus Ruang Pembangunan & Pelayanan Bayangkan, uang yang seharusnya membangun sekolah di pelosok Papua malah mengalir deras ke kantong kreditur asing dan domestik. Uang tersebut juga seharusnya membiayai operasi gratis bagi anak stunting. Itulah…

  • Kenapa Tidak Ada Keadilan Untuk Palestina Gaza & Tepi Barat?

    Kenapa Tidak Ada Keadilan Untuk Palestina Gaza & Tepi Barat?

    Rencana Damai Gaza 2025: Prabowo Dukung Trump, Palestina Tetap Tanpa Keadilan

  • Biaya Tinggi Akses Keadilan di Indonesia

    Biaya Tinggi Akses Keadilan di Indonesia

    “Keadilan adalah hak setiap warga negara,” begitu bunyi jargon yang kerap kita dengar. Namun realitasnya berbeda. Di Indonesia, mengakses keadilan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bagi sebagian besar masyarakat, beracara di pengadilan bukan sekadar…

  • Harga Pangan Tinggi di Era MBG “nga” ber Gizi

    Harga Pangan Tinggi di Era MBG “nga” ber Gizi

    Dilema Ganda: Kantong Menipis, Gizi Terabaikan Indonesia tengah menghadapi ironi yang menyakitkan. Di tengah upaya pemerintah mengendalikan inflasi hingga mencapai 1,57% pada 2024—terendah dalam sejarah—masyarakat justru semakin sulit mengakses pangan bergizi. Inflasi pangan mencapai…

  • Pemangkasan Dana Transfer Daerah Menghambat Pembangunan Indonesia

    Pemangkasan Dana Transfer Daerah Menghambat Pembangunan Indonesia

    Pemangkasan Dana Transfer Daerah 2026 sebesar 30% mengancam pembangunan dan penerimaan pajak nasional. Reformasi fiskal jadi kebutuhan mendesak.

  • Kegagalan Eksekusi Kasus Silfester Matutina: Realitas Hukum di Indonesia

    Kegagalan Eksekusi Kasus Silfester Matutina: Realitas Hukum di Indonesia

    Kasus terpidana Silfester Matutina menjadi sorotan tajam dalam dinamika penegakan hukum pidana di Indonesia. Peristiwa ini memperlihatkan secara gamblang betapa rapuhnya sistem eksekusi putusan pengadilan di negeri ini. Silfester divonis 1 tahun 6 bulan…

  • Evaluasi Kebijakan Pendidikan Prabowo 2025: Antara Harapan dan Realita

    Evaluasi Kebijakan Pendidikan Prabowo 2025: Antara Harapan dan Realita

    Kebijakan pendidikan Presiden Prabowo Subianto tahun 2025 menuai hasil awal yang beragam—antara kemajuan infrastruktur dan kegagalan implementasi. Langkah Awal yang Menjanjikan Delapan bulan setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional. Dalam…

  • Rekening Gemuk: Mengapa Masih Banyak Aparat yang Luput dari Hukum?

    Rekening Gemuk: Mengapa Masih Banyak Aparat yang Luput dari Hukum?

    Kita sering mendengar kabar tentang rekening “gemuk” milik jaksa, hakim, atau polisi yang nilai saldonya tidak wajar. Meski sudah menjadi buah bibir, kasus seperti ini jarang berujung pada proses hukum. Mengapa bisa demikian? KYC…

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading