Krisis Etika Prabowo Sebagai Makelar Resor Golf Trump.
Advertisements
3–4 minutes

Sisi lain dari diplomasi internasional yang lebih mirip pesta bisnis daripada forum negara. Permintaan Prabowo agar Eric Trump—putra ketiga sang presiden AS—telepon dia, bukanlah sekadar obrolan santai. Itu adalah simbol dari kegagalan kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas tanggung jawab nasional.

Setelah Trump menyelesaikan pidatonya yang penuh gaya khasnya—penuh janji “deal besar” untuk Gaza—keduanya berdiri berdampingan di belakang podium. Mikrofon, yang seharusnya sudah dimatikan, masih menyala. Prabowo, dengan nada yang terdengar seperti negosiasi kamar belakang, mulai bicara soal “wilayah yang tidak aman secara keamanan.” Kemudian, tanpa basa-basi, dia melempar pertanyaan: “Bisakah saya bertemu Eric?” Trump, dengan senyum lebar yang ikonik, langsung merespons: “Saya akan meminta Eric menelepon. Haruskah saya lakukan itu? Dia anak yang baik.” Prabowo menambahkan, “Eric or Don Jr.,” merujuk saudara Eric, Donald Trump Jr., sambil menyebut nama “Hary” dan rencana mencari “tempat yang lebih baik.” Percakapan ini bocor ke media seperti Reuters dan The Guardian. Itu bukan hanya awkward. Ini adalah bukti telanjang betapa rendahnya harga diri seorang Prabowo

Eric Trump, Wakil Presiden Eksekutif Trump Organization. Dia mengelola kerajaan bisnis keluarga Trump yang memiliki proyek-proyek ambisius di Indonesia. Proyek tersebut mencakup dari resor mewah di Bali dan Lido.

Dugaan kuat, permintaan Prabowo ini terkait ekspansi bisnis tersebut. Prabowo mungkin sedang melakukan negosiasi lokasi baru. Ini terjadi setelah Prabowo mengeluh soal keamanan di wilayah lama.

Ini bukan diplomasi; ini adalah lobi korporat yang disamarkan sebagai pertemuan negara. Saat dunia membahas ribuan nyawa yang hilang di Gaza, Prabowo sibuk memikirkan telepon dari pewaris dinasti Trump. Betapa ironis! Seorang presiden yang naik tahta dengan janji “Indonesia Maju”. Dia berjanji untuk meningkatkan kedaulatan nasional. Kini, presiden tersebut terlihat seperti calo properti yang merayu miliarder asing. Kritik ini bukan sekadar sindiran; ini adalah seruan untuk akuntabilitas. Di mana batas antara kepentingan negara dan kantong pribadi?

Lebih dalam lagi, insiden ini menyoroti pola lama Prabowo: campur aduk antara politik, militer, dan bisnis. Sebagai mantan jenderal yang pernah dituduh pelanggaran HAM, Prabowo kini memimpin negara dengan gaya otoriter yang halus.

Setiap pidato Prabowo selalu penuh narasi nasionalisme, tapi realitasnya?

Ia terlibat dalam jaringan bisnis keluarga, seperti Hary Tanoesoedibjo—mungkin “Hary” yang disebut dalam rekaman itu. Pemilik MNC Group yang punya ikatan erat dengan Trump Organization.

Ini bukan teori konspirasi. Fakta menunjukkan Trump Organization telah ekspansi ke Asia Tenggara. Indonesia adalah target empuk dengan regulasi longgar di era Prabowo.

Permintaannya untuk telepon Eric bukanlah iseng. Itu adalah upaya memuluskan deal yang bisa menguntungkan segelintir elit. Sementara itu, rakyat biasa bergulat dengan inflasi dan pengangguran.

Di mana etika kepemimpinan? Seorang presiden seharusnya mewakili 270 juta rakyat, malah menjadi makelar untuk resor golf Trump.

Dari perspektif internasional, ini adalah tamparan bagi citra Indonesia. KTT Gaza seharusnya menjadi panggung untuk suara negara berkembang seperti kita—mendukung Palestina, menekan Israel, dan membangun solidaritas global. Tapi Prabowo malah mengubahnya menjadi ajang networking bisnis. Media asing seperti BBC dan CNBC langsung menyoroti ini sebagai “konflik kepentingan potensial.” Eric Trump sendiri akhirnya angkat bicara. Dia mengonfirmasi obrolan itu sambil bercanda. Tapi itu tak menyembunyikan fakta: ayahnya, sebagai presiden, sedang memfasilitasi bisnis keluarga di forum resmi.

Bagi Indonesia, implikasinya lebih buruk: kita terlihat sebagai negara yang mudah dibujuk dengan iming-iming investasi asing, tanpa visi jangka panjang. Diplomasi kita jadi terkesan murahan, seperti pedagang kaki lima yang nawar di pasar malam.

Apakah Prabowo itu Presiden atau salesman properti? Saat Gaza berdarah, prioritas Anda adalah telepon dari “anak baik” Trump?

Respons resmi dari pemerintah kita pun patut dicemooh. Menteri Luar Negeri Sugiono, dalam konferensi pers pasca-insiden, menyebut itu “kesalahpahaman kecil” dan “bagian dari diplomasi ekonomi.” Benarkah? Itu adalah pembelaan lemah yang tak meyakinkan. Sugiono bilang percakapan itu soal “kerjasama investasi yang saling menguntungkan,” tapi mengapa harus dibahas di belakang panggung KTT Gaza? Mengapa tak lewat saluran resmi seperti Kementerian Perdagangan? Ini menunjukkan kultur impunity di kalangan pejabat tinggi: bocornya mic dianggap sebagai “insiden teknis,” bukan pelanggaran protokol. Rakyat Indonesia, yang sudah muak dengan skandal korupsi satu demi satu, layak marah. Di era media sosial, tagar seperti #PrabowoBisnisTrump sudah viral.

Percakapan bocor Prabowo-Trump bukan sekadar blunder; itu adalah manifesto kegagalan. Bisnis di atas bangsa menderita, elit di atas rakyat. Indonesia layak seorang pemimpin yang bersih tak tergoda dolar, tapi berani bela keadilan dunia.

Leave a comment

Let’s connect

Advertisements
BERITA SEBELUMNYA
  • KUHAP 2025: Korupsi Sistemik Polisi dan Jaksa

    KUHAP 2025: Korupsi Sistemik Polisi dan Jaksa

    Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) baru diharapkan membawa reformasi dalam sistem peradilan Indonesia. Namun, keraguan tetap ada mengenai efektivitasnya di tengah korupsi yang merajalela. RUU ini memerlukan dukungan lembaga anti-korupsi yang…

  • Bom Utang Danantara US$10 Miliar Gadai Kedaulatan Rakyat

    Bom Utang Danantara US$10 Miliar Gadai Kedaulatan Rakyat

    Danantara, sovereign wealth fund Indonesia yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada Februari 2025, menawarkan pinjaman sebesar US$10 miliar untuk proyek-proyek publik. Namun, kritik muncul karena kurangnya transparansi dan potensi risiko utang yang tinggi bagi…

  • Rupiah: Evolusi Perjalanan Mata Uang Indonesia

    Rupiah: Evolusi Perjalanan Mata Uang Indonesia

    Oeang Republik Indonesia Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak langsung diikuti mata uang sendiri. Awalnya, digunakan mata uang bersama: DJB, gulden Hindia Belanda, dan uang Jepang. Pada 30 Oktober 1946, Pemerintah RI menerbitkan Oeang…

  • KUHP Baru: Alat Baru Untuk Represi Demokrasi

    KUHP Baru: Alat Baru Untuk Represi Demokrasi

    Pada 2 Januari 2026, Indonesia akan menerapkan KUHP Baru yang menggantikan warisan hukum kolonial. Meski diklaim sebagai langkah dekolonisasi, kritik terhadap pasal-pasal bermasalah dan potensi represi terus mengemuka. Implementasi ini berpotensi mencerminkan kemajuan atau…

  • Intervensi Politik dalam Eksekusi Hukuman Mati

    Intervensi Politik dalam Eksekusi Hukuman Mati

    Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) di Indonesia bersifat mengikat. Termasuk vonis mati sebagai hukuman tertinggi. Putusan ini wajib dilaksanakan. Putusan pengadilan yang telah inkracht harus segera dilaksanakan. Menurut Pasal…

  • Soekarno, Soeharto, Jokowi: Warisan Manipulasi Politik Kerajaan Jawa

    Soekarno, Soeharto, Jokowi: Warisan Manipulasi Politik Kerajaan Jawa

    Kekuasaan bukanlah anugerah langit, melainkan buah kelicikan dan keteguhan. Dari Majapahit hingga Mataram, budaya Jawa menaklukkan Nusantara bukan dengan pedang, tapi harmoni yang menipu. Seperti Machiavelli ajarkan: jadilah singa sekaligus rubah—menakutkan namun licik, disegani…

  • Korupsi di Vonis Mati

    Korupsi di Vonis Mati

    Di balik jeruji besi sebuah penjara maksimum di Indonesia, seorang bandar narkoba besar menjalani hari-harinya dengan penuh percaya diri. Divonis mati karena mengendalikan peredaran 2 ton sabu, ia seharusnya menanti regu tembak. Namun, bertahun-tahun…

  • Ledakan di SMAN 72: Darurat Bullying di Sekolah

    Ledakan di SMAN 72: Darurat Bullying di Sekolah

    Ledakan bom rakitan di musala SMAN 72, 7 November 2025, pukul 12.15 WIB, melukai 54 siswa. Pelaku, siswa kelas XII 17 tahun, diduga korban bullying. Pihak berwenang menyelidiki motif, sementara korban dirawat, memicu sorotan…

  • Apa Kabar Korupsi Kuota Haji?

    Apa Kabar Korupsi Kuota Haji?

    Kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 melibatkan pejabat Kemenag dan biro travel, diduga merugikan negara Rp 1 triliun. KPK telah menginvestigasi lebih dari 300 biro travel dan banyak saksi, termasuk tokoh publik. Meskipun penyidikan…

DUNIA

Discover more from SUARA BATAK TAPANULI

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading